Dari Krisis Legitimasi Global menuju Tata Dunia yang Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh

Reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perspektif Pancaglokal Sunda dan Etika Kearifan Glokal

Dari Krisis Legitimasi Global menuju Tata Dunia yang Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh

Abstrak

Upaya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan, sering dibahas dalam kerangka geopolitik dan hukum internasional. Namun, krisis legitimasi PBB pada hakikatnya merupakan krisis etika global. Artikel ini mengajukan pendekatan pancaglokal—yakni integrasi nilai global dan kearifan lokal—dengan menempatkan nilai budaya Sunda sebagai salah satu sumber etika glokal Global South. Prinsip-prinsip Sunda seperti silih asah, silih asih, silih asuh, someah hade ka semah, dan ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan menawarkan fondasi moral yang relevan untuk reformasi tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

1. Reformasi PBB sebagai Persoalan Etika, bukan Sekadar Struktur

Kebuntuan Dewan Keamanan PBB akibat hak veto menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya desain kelembagaan, tetapi ketiadaan etika relasional dalam penggunaan kekuasaan.

Ian Hurd menyatakan:

“International institutions lose legitimacy when power consistently overrides shared norms.”
(International Organizations, 2011)

Dalam konteks ini, PBB membutuhkan pembaruan legitimasi moral, bukan sekadar ekspansi keanggotaan atau prosedur teknis.

2. Pancaglokal: Menjembatani Global dan Lokal

Konsep pancaglokal berpijak pada gagasan bahwa nilai lokal tidak bertentangan dengan universalisme, melainkan memperkaya dan membumikannya.

Roland Robertson menyebut proses ini sebagai glocalization:

“The universal and the particular are not in opposition, but in constant interaction.”
(Robertson, Globalization, 1992)

Dalam konteks Global South, nilai lokal—termasuk kearifan Sunda—berfungsi sebagai sumber etika korektif terhadap dominasi rasionalitas kekuasaan global.

3. Etika Sunda sebagai Fondasi Glokal

a. Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh

Tiga prinsip ini merupakan inti etika sosial Sunda:

Silih asah: saling mencerdaskan (dialog dan musyawarah),
Silih asih: saling mengasihi (empati dan welas asih),
Silih asuh: saling menjaga (tanggung jawab kolektif).

Ajip Rosidi menegaskan:

“Budaya Sunda menempatkan hubungan antarmanusia sebagai ruang moral, bukan arena dominasi.”
(Rosidi, Manusia Sunda, 1984)

Dalam konteks PBB, prinsip ini menolak penggunaan veto yang mematikan dialog dan mengabaikan penderitaan manusia.

b. Someah Hade ka Semah: Etika Inklusivitas Global

Ungkapan ini mencerminkan keterbukaan dan penghormatan terhadap pihak lain.

Dalam tata kelola global, prinsip ini selaras dengan tuntutan:

multilateralisme inklusif,
representasi Global South,
penghormatan terhadap suara negara kecil dan rentan.

Hal ini sejalan dengan gagasan Amartya Sen:

“Justice requires listening, not silencing.”
(The Idea of Justice, 2009)

c. Ulah Unggut Kalinduan, Ulah Gedag Kaanginan: Etika Keteguhan Moral

Pepatah Sunda ini menolak sikap oportunistik dan inkonsistensi moral.

Dalam konteks PBB, ia mengkritik:

standar ganda dalam penegakan HAM,
penggunaan veto selektif berdasarkan kepentingan sekutu.

Etika Sunda menuntut konsistensi keadilan, bukan fleksibilitas politik yang mengorbankan korban.

4. Kearifan Glokal dan Kritik atas Hak Veto

Hak veto mencerminkan logika hierarki dan dominasi, bertentangan dengan etika relasional Sunda yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan (saimbang).

Dalam kosmologi Sunda, kekuasaan harus:

nyangkaruk dina kahadean (berakar pada kebaikan),
teu ngaleuwihan wates (tidak melampaui batas).

Ini sejalan dengan peringatan Hannah Arendt:

“Power without legitimacy degenerates into violence.”
(On Violence, 1970)

5. Pancaglokal Sunda dan Reformasi PBB

Pendekatan pancaglokal menawarkan arah reformasi normatif PBB:

a. Reformasi Etika Pengambilan Keputusan

Pembatasan veto dalam kasus kejahatan kemanusiaan
Prinsip silih asah sebagai dasar deliberasi global

b. Reformasi Representasi

Penguatan peran negara Global South
Someah hade ka semah sebagai prinsip inklusi struktural

c. Reformasi Akuntabilitas

Penolakan kekebalan moral
silih asuh sebagai tanggung jawab kolektif dunia

6. Pancasila sebagai Jembatan Pancaglokal

Nilai Sunda menemukan resonansi nasional dalam Pancasila, khususnya:

Kemanusiaan yang adil dan beradab
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

Soekarno menegaskan bahwa Pancasila:

“Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi dapat dipersembahkan kepada dunia.”

Dengan demikian, reformasi PBB berbasis pancaglokal Sunda bukan partikularisme sempit, melainkan kontribusi etika Global South terhadap universalisme baru.

Kesimpulan

Reformasi PBB membutuhkan lebih dari sekadar kompromi politik; ia memerlukan pembaruan etika global. Nilai-nilai kearifan Sunda—yang hidup, relasional, dan berakar pada kemanusiaan—menawarkan paradigma pancaglokal yang relevan untuk menata ulang tata dunia. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, pendekatan silih asah, silih asih, silih asuh dapat menjadi bahasa moral alternatif bagi multilateralisme abad ke-21.

Referensi Pilihan

Rosidi, A. (1984). Manusia Sunda.
Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture.
Sen, A. (2009). The Idea of Justice.
Hurd, I. (2011). International Organizations.
Arendt, H. (1970). On Violence.
Danasasmita et al. Sanghyang Siksa Kandang Karesian (naskah Sunda klasik).

Sundalan, 24 Januari 2026

Sundaland Reseacher Society