Sundaland Reseacher Society

PETA JALAN MEMBANGUN NUSANTARA Ekonomi Persemakmuran, Kedaulatan Bersama, dan Mata Uang Baru Menuju Masyarakat Adil, Makmur, dan Berkelanjutan bagi Semua Sebuah Esai Kajian Kebijakan Komprehensif Disusun oleh Asep Rohmandar Masyarakat Peneliti Mandiri Kasundaan Nusantara Agustus 2026 DAFTAR ISI 1. RINGKASAN EKSEKUTIF Esai ini menyusun sebuah peta jalan konseptual dan bertahap bagi gagasan pembangunan Nusantara melalui tiga pilar yang saling bertaut: Ekonomi Persemakmuran (Commonwealth Economy), Kedaulatan Bersama (Shared Sovereignty), dan Mata Uang Baru (New Common Currency). Gagasan ini dimaksudkan bukan sebagai cetak biru final, melainkan kerangka berpikir sistemik untuk merancang arsitektur ekonomi-politik kawasan yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Nusantara.   Kedaulatan bersama bukan peniadaan kedaulatan nasional, melainkan perluasan ruang kendali kolektif atas persoalan yang tak dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Kajian ini menemp...

Proposal Pengajuan Hak Cipta & Paten: Metode Deteksi Berbasis AI — dengan Skema Web, Akun, Surel, dan Blog Terverifikasi Biometrik I. Ringkasan Eksekutif Pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk riset inovatif seperti jurnal metode deteksi penyakit X berbasis AI membutuhkan perlakuan berbeda atas ciptaan literer (Hak Cipta) dan invensi teknologi (Paten), namun secara sistemis dapat disatukan dalam satu platform digital yang terverifikasi biometrik. Dokumen ini mengusulkan protokol registrasi terintegrasi dengan spesifikasi: 1· Akun digital pemohon (inventor/pencipta) terverifikasi biometrik. 2· Pengiriman dokumen (naskah jurnal, klaim paten, deskripsi invensi) melalui surel terdaftar. 3· Publikasi awal di blog ilmiah terverifikasi sebagai bukti kepemilikan (prior art) — sekaligus memanfaatkan kelonggaran grace period 12 bulan. 4· Kepatuhan syarat HKI: kebaruan, langkah inventif, penerapan industri, serta pengakuan kontribusi intelektual manusia di era AI. II. Analisis Regulas...

Koperasi Merah Putih dan Pelanggaran KPPU dalam Ekonomi UMKM: Tantangan bagi Pedagang Usaha Mikro Pendahuluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program strategis nasional yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini digadang-gadang sebagai instrumen pemerataan ekonomi dari desa, sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 unit KDKMP mulai beroperasi pada Agustus–September 2026, dengan target akhir tahun mencapai 35.862 unit. Namun, di balik ambisi besar tersebut, muncul kekhawatiran signifikan mengenai dampak Koperasi Merah Putih terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang mikro di tingkat desa. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha telah mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran yang dapat merugikan pelaku UMKM. Esai ini akan mengkaji...

Peluang Penemuan Bahan Baku Obat Penyakit Ginjal Langka Pendekatan Genetik dan Epigenetik atas Metabolit Bioaktif Tumbuhan Bakau (Mangrove) Asep Rohmandar Masyarakat Peneliti Mandiri Kasundaan Nusantara Abstrak Penyakit ginjal langka — mulai dari nefropati bawaan, sindrom tubulopati genetik, hingga penyakit ginjal polikistik dan galaktosemia dengan komplikasi renal — menghadapi kesenjangan terapi yang lebar karena populasi pasien kecil dan biaya riset obat baru yang sangat tinggi. Esai ini mengulas peluang memadukan dua ranah keilmuan yang berkembang pesat, yaitu genomik dan epigenetika, dengan salah satu gudang metabolit sekunder paling kaya di dunia tropis: ekosistem hutan bakau (mangrove). Ditinjau dari bukti nefroprotektif ekstrak Avicennia marina, potensi renoprotektif Sonneratia apetala pada gangguan asam urat, serta strategi genome mining dan aktivasi klaster gen biosintetik tersembunyi (silent biosynthetic gene clusters) melalui modifikasi epigenetik, esai ini berargumen bahwa ...

Di tengah tekanan ekonomi nasional akibat pelemahan rupiah, perlambatan pertumbuhan, dan transisi kepemimpinan Bank Indonesia (BI), peran kepala daerah melalui Badan Penanggulangan Inflasi Daerah (BPID) serta koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi sangat krusial. Meskipun kebijakan moneter dan fiskal nasional berada di ranah pemerintah pusat, dampaknya terhadap harga dan daya beli masyarakat sangat terasa di tingkat daerah. Berikut pemetaan peran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam menghadapi krisis ini: 1. Instruksi Mendagri: Garda Terdepan Pengendalian Inflasi Daerah Mendagri Tito Karnavian secara aktif menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertindak cepat sebagai respons atas pelemahan rupiah. a· Pemantauan Harga Langsung: Kepala daerah diminta turun ke lapangan untuk memeriksa secara langsung dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang, jasa, dan transportasi. Ini penting untuk mengantisipasi imported inflation (infl...

Konsep Good Commonwealth Governance dan Freedom Right for Alls dalam Bingkai Mistik Jalan di Nusantara Sundaland                                                                     Oleh: Asep Rohmandar Pendahuluan: Menggali Peradaban dari Pangkal Jalan "Entah hilang atau dihilangkan. Entah sembunyi atau disembunyikan." Kalimat yang sempat menggema dalam diskursus sejarah Sunda ini terasa sangat tepat ketika kita berbicara tentang sebuah konsep peradaban yang mungkin paling radikal sekaligus paling kuno: peradaban tak berbiaya. Gagasan tentang kehidupan yang sejahtera tanpa beban ekonomi—di mana sekolah, kesehatan, bahkan kebutuhan pokok tidak lagi menjadi komoditas yang diperebutkan—sering dianggap sebagai utopia di era kapitalisme global. Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke dalam laku spiritual dan sistem tata kel...