Sundaland Reseacher Society

Wacana untuk membangun aliansi multipolar baru dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) mencerminkan kesadaran akan pentingnya desentralisasi kekuasaan dalam tata kelola global. Gagasan ini berangkat dari realitas bahwa ketergantungan pada segelintir negara maju—baik dalam hal pendanaan, teknologi, maupun arah kebijakan—seringkali menciptakan kerentanan, terutama ketika terjadi krisis multidimensi atau perubahan prioritas politik di negara-negara tersebut. Berikut adalah beberapa pilar dan pertimbangan strategis dalam mewujudkan aliansi multipolar untuk mempercepat pencapaian SDGs: 1. Mobilisasi Pembiayaan yang Inovatif dan Merata Salah satu titik lemah SDGs selama ini adalah ketergantungan pada Official Development Assistance (ODA) dari negara-negara OECD. Aliansi multipolar perlu menggeser paradigma dengan: · Mengaktifkan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) dan Lembaga Keuangan Global: Mendorong reformasi lembaga seperti Bank Dunia dan IMF agar tidak lagi mengg...

LAPORAN KOMPREHENSIF The Post-2030 Agenda Webinar Tingkat Tinggi SDSN — Sesi Ketiga Rabu, 1 April 2026  |  09.00–10.30 EDT  ·  13.00–14.30 UTC Penyelenggara UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Format Webinar Zoom — disiarkan secara langsung (LIVE) Seri Global Governance for Peace and the SDGs — Sesi ke-3 dari 4 Moderator Dr. Guillaume Lafortune, Wakil Presiden & Kepala Kantor Paris, SDSN Platform Zoom Webinar (direkam / REC) Bahasa Inggris Ringkasan Eksekutif Pada tanggal 1 April 2026, UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) menyelenggarakan webinar bertajuk "The Post-2030 Agenda" sebagai bagian dari seri empat sesi "Global Governance for Peace and the SDGs". Diskusi tingkat tinggi ini mempertemukan para pakar, diplomat, dan ekonom terkemuka untuk menjajaki masa depan pembangunan berkelanjutan pasca-2030 — termasuk penyusunan tujuan dan tonggak capaian menuju pertengahan abad ke-21. Webinar berlangsung di tenga...

OPINI  |  KEBHINEKAAN & KEBUDAYAAN  Menjawab Krisis H. Tatang Sumarsono, Menjadi Kemajuan dalam Kebhinekaan Oleh: Rohmandar Asep |  Maret 2026 “Krisis bukan akhir dari sebuah peradaban. Ia adalah titik balik — di mana sebuah komunitas memutuskan: apakah akan surut bersama gelombang, atau berdiri di atasnya.” Wacana tentang krisis identitas Sunda yang diangkat H. Tatang Sumarsono adalah panggilan refleksi yang terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun refleksi saja tidak cukup. Indonesia sebagai bangsa tidak membutuhkan suku-suku yang meratapi masa lalunya — ia membutuhkan komunitas-komunitas yang mampu mengubah beban sejarah menjadi energi kemajuan, selaras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Opini ini hadir sebagai sambungan dari dua tulisan sebelumnya: diagnosis krisis identitas Sunda dan strategi memperkuatnya. Kini tiba waktunya menjawab pertanyaan yang lebih besar: bagaimana krisis identitas etnis — bukan hanya Sunda, tetapi juga etnis-etnis lai...

SKENARIO PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL YANG KOKOH DAN BERKEADILAN Kerangka Komprehensif, Filosofis, dan Yuridis Menuju Tatanan Dunia yang Setara, Akuntabel, dan Tidak Dapat Dimanipulasi Oleh Rohmandar Asep  Skenario Fokus Utama Pendekatan 01 — Reformasi DK PBB Veto, keanggotaan, override Yuridis-institusional 02 — ICC Universal Ratifikasi, yurisdiksi, independensi Hukum internasional 03 — Sanksi Adil Trilateral, proporsional, resiprokal Geopolitik-strategis 04 — Yurisdiksi Universal Harmonisasi, database, aut dedere Hukum kebiasaan 05 — ICJ Independen Penegakan mandiri, seleksi hakim Reformasi yudisial 06 — Respons Cepat Standing Peace Force, koridor Kemanusiaan-militer 07 — Keadilan Ekonomi Utang, Tobin Tax, IMF/WB Struktural-ekonomi 08 — Keadilan Transisional KKR, reparasi, reformasi Restoratif-rekonsiliasi 09 — Tatanan Multipolar OKI, blok regional, jus cogens Normatif-visioner Volume I | 2025 | Dokumen Akademik Strategis Kajian Hukum Internasional, Filsafat Politik, dan Keadila...

Veto, Impunitas, dan Ketidakadilan Struktural dalam Hukum Internasional Pembuka: Paradoks Terbesar Abad Ini Filsuf Jacques Derrida menyebut fenomena ini sebagai "auto-immunity" — ketika sebuah sistem menciptakan mekanisme yang justru menghancurkan tujuannya sendiri. Tidak ada ilustrasi yang lebih sempurna dari paradoks ini selain hak veto Dewan Keamanan PBB. Sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi perdamaian dunia justru memberikan kekebalan absolut kepada lima negara yang paling mampu mengancam perdamaian itu. Ini bukan cacat teknis. Ini adalah kontradiksi fundamental yang tertanam di jantung tatanan dunia pascaperang. BAGIAN I: Anatomi Veto — Bagaimana Kekebalan Ini Bekerja Arsitektur Hukum yang Cacat by Design Pasal 27(3) Piagam PBB menyatakan bahwa keputusan substantif Dewan Keamanan memerlukan sembilan suara setuju termasuk suara bulat dari semua anggota tetap— Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Satu kata "tidak" dari salah satu P5 mengh...