Sundaland Reseacher Society

Dari Skandal Denmark ke Kesadaran Baru: Urgensi Citizen Science di Era AI sebagai Hak Partisipasi Publik dalam Riset Abstrak Skandal dugaan pemalsuan riset di Denmark (ISPPD 2026) yang melibatkan oknum peneliti Indonesia telah membuka mata publik terhadap kerapuhan sistem pengawasan akademik internal. Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi ilmiah, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang berhak mengawasi kebenaran ilmu pengetahuan jika mekanisme profesional gagal? Jawabannya mengarah pada konsep citizen science (ilmu pengetahuan warga)—sebuah pendekatan yang memungkinkan masyarakat non-akademik berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data, analisis, bahkan publikasi temuan ilmiah. Tulisan ini menguraikan secara komprehensif landasan hukum, urgensi di era kecerdasan buatan (AI), serta strategi peningkatan budaya literasi riset masyarakat sipil yang independen dan berkualitas. Dengan merujuk pada hukum internasional, konstitusi Indonesia, dan perkembangan teknologi mutakhir, essay ...

Ferry Latuhihin: Ekonom Nyentrik dengan Prediksi Ngeri dan Kritik Tanpa Kompromi Pendahuluan Di tengah hiruk-pikuk perdebatan ekonomi Indonesia yang kerap didominasi oleh narasi optimistis dari kalangan birokrat dan ekonom mainstream, muncul sosok yang berbeda. Ferry Latuhihin, yang akrab disapa Prof. Ferry, hadir dengan gaya komunikasi yang lugas, blak-blakan, dan—bisa dibilang—nyentrik. Dalam berbagai penampilannya di podcast dan kanal YouTube, ia kerap tampil sederhana tanpa atribut formal yang kaku, namun isi kritiknya selalu tajam dan menusuk. Dari seorang penasihat ahli Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, ia berbalik menjadi kritikus paling vokal terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan yang pernah ia bantu perjuangkan. Perjalanan intelektual dan sikap kritisnya menjadikan Ferry Latuhihin salah satu figur ekonomi yang paling kontroversial sekaligus paling didengar di Indonesia saat ini. Tulisan ini akan mengupas secara komprehensif pemikiran, karya, dan pre...

Strategi Ampuh Menembus Penerbit Indeks Scopus Top 3 Dunia & Publikasi Gratis Pendahuluan Dalam dunia akademik, publikasi di jurnal terindeks Scopus menjadi tolok ukur utama kualitas dan dampak penelitian seorang akademisi. Scopus, basis data kutipan dan abstrak terbesar di dunia yang dikelola oleh Elsevier, menjadi “kiblat” publikasi ilmiah internasional yang sangat diperhitungkan. Artikel yang terindeks Scopus telah melewati proses peninjauan yang ketat, sehingga menjamin kualitas dan relevansi penelitian yang dipublikasikan. “Kunci utama menembus penerbit top dunia seperti Elsevier dan Emerald bukanlah pada kecerdasan semata, tetapi pada konsistensi mengikuti reguler process dan pemahaman mendalam terhadap kebijakan editorial mereka.” — Dr. Juliana dalam webinar “Strategi Ampuh Menembus Penerbit Indeks Scopus Top 3 Dunia”, 2 Juni 2026 “Banyak peneliti berbakat yang gagal publikasi bukan karena risetnya buruk, tetapi karena tidak memahami celah penelitian (research ga...

Hukum yang Tidak Berbicara: Celah Regulasi HKI atas Karya AI dan Kerentanan Peneliti Indonesia Pendahuluan Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence—AI) telah merasuk ke dalam seluruh sendi kehidupan akademik dan kreatif. Seorang peneliti di Makassar menghasilkan artikel ilmiah dengan bantuan generative AI; seorang musisi di Bandung menciptakan lagu menggunakan algoritma; seorang fotografer di Jakarta menyunting karyanya dengan machine learning. Di tengah banjir inovasi ini, pertanyaan mendasar mengemuka: Apakah hukum Indonesia mengakui dan melindungi hasil karya yang diciptakan dengan bantuan AI? Dan jika tidak, seberapa rentankah posisi para peneliti dan kreator Indonesia? Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yang menjadi fondasi utama rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, sama sekali tidak menyentuh subjek ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan AI. Sebagaimana diaku...

OPINI: Dari "Wakil Daerah" Menuju "Wakil Bumi": Merajut Merdeka Persemakmuran Nusantara Melalui Green Democracy 1. Pendahuluan: Menggeser Paradigma Kedaulatan dari Teritorial ke Ekologis Gagasan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, yang disambut baik oleh Rocky Gerung, bahwa DPD harus bertransformasi dari sekadar "Wakil Daerah" menjadi "Wakil Bumi", adalah sebuah terobosan filosofis-politik yang radikal. Ini bukan sekadar perubahan narasi, melainkan pergeseran paradigma kedaulatan: dari kedaulatan yang dibatasi garis batas administratif kolonial (provinsi/kabupaten) menuju kedaulatan yang berbasis pada kesatuan ekologis, budaya, dan sejarah. Konsep ini sangat kompatibel dengan visi "Merdeka Persemakmuran Nusantara Sundaland". Jika "Nusantara Sundaland" dipahami sebagai entitas geopolitik baru yang menyatukan kepulauan Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagian Filipina berdasarkan kesamaan geologis (paparan Sunda)...

Paradoks AI dalam Riset Ilmiah – Ketika Temuan Empiris Menjadi Bukti Valid, Kendala HKI Tak Harus Menghentikan Jejak Peneliti Pendahulutan Pertemuan antara hukum kekayaan intelektual (HKI) dengan kecerdasan buatan (AI) dalam ranah riset ilmiah di Indonesia merupakan sebuah persinggungan yang sarat paradoks. Di satu sisi, para peneliti didorong untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan temuan-temuan yang inovatif sebagai bagian dari kontribusi keilmuan global. Di sisi lain, penggunaan AI dalam proses riset membawa serta konsekuensi hukum yang rumit, terutama ketika hak cipta (copyright) atas konten yang dihasilkan AI menjadi tanda tanya besar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apabila seorang peneliti secara jujur dan transparan menggunakan AI untuk mendukung proses risetnya, lalu berhasil membuktikan secara empiris validitas dan signifikansi keilmuan dari hasil riset tersebut, apakah kendala pada sisi HKI seharusnya menjadi penghalang mutlak bagi peneliti untuk melanjutkan kiprah k...