Postingan

Krisis Timur Tengah 2026: Analisis Eskalasi Militer, Diplomasi Global, dan Transformasi Keamanan Regional

Gambar
Krisis Timur Tengah 2026: Analisis Eskalasi Militer, Diplomasi Global, dan Transformasi Keamanan Regional ​Eskalasi krisis di Timur Tengah pada awal tahun 2026 telah mencapai titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern kawasan tersebut. Pada tanggal 28 Februari 2026, dunia menyaksikan transisi dramatis dari konfrontasi proksi yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi peperangan terbuka antarnegara secara langsung yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Republik Islam Iran. Serangan udara dan rudal terkoordinasi berskala besar, yang secara resmi dinamakan Operation Epic Fury oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Operation Roaring Lion oleh militer Israel, tidak hanya menargetkan infrastruktur militer tetapi juga secara eksplisit menyasar kepemimpinan tertinggi Iran dengan tujuan akhir berupa perubahan rezim. Analisis mendalam terhadap perkembangan ini menunjukkan bahwa krisis ini bukan sekadar insiden militer yang terisolasi, melainkan ...

Mungkinkah ASEAN Membentuk Bank Jangkaru Untuk Bank Pembangunan Masyarakat ASEAN Yang Lebih Berkeadilan dan Inklusif?

KERTAS KEBIJAKAN  |  POLICY PAPER Mungkinkah ASEAN Membentuk Bank Jangkaru Untuk Bank Pembangunan Masyarakat ASEAN Yang Lebih Berkeadilan dan Inklusif? Analisis Arsitektur, Mekanisme, dan Peta Jalan Kelembagaan Konteks: Data 10 Bank Terbesar ASEAN · CNBC Indonesia, Februari 2026 Ringkasan Eksekutif Kertas kebijakan ini menjawab satu pertanyaan strategis: mungkinkah ASEAN membangun sebuah Bank Jangkar (Anchor Bank) yang berfungsi sebagai katalis modal untuk jaringan Bank Pembangunan Masyarakat (Community Development Bank / CDB) di seluruh kawasan? Jawabannya adalah: ya — dengan desain kelembagaan yang tepat, komitmen politik yang kuat, dan fondasi inklusivitas yang tidak dapat dikompromikan. Realitas keuangan ASEAN tahun 2026 menyajikan paradoks yang mencolok. Di satu sisi, sepuluh bank terbesar kawasan ini membukukan laba gabungan ratusan triliun rupiah—dipimpin oleh DBS Group (Rp145,08 T), OCBC (Rp98,49 T), dan UOB (Rp62,38 T) dari Singapura, serta BCA, BRI, dan Bank Mandiri ...

SIARAN PERS PENELITI MANDIRI SUNDA NUSANTARA PAPARKAN MODEL TRANSFORMASI KONSTITUSIONAL BERBASIS CIVIL SOCIETY

SUNDALAND RESEARCHER SOCIETY Masyarakat Peneliti Mandiri Sunda Nusantara  ·  Bandung, Jawa Barat SIARAN PERS        Bandung, 27 Februari 2026 PENELITI MANDIRI SUNDA NUSANTARA PAPARKAN MODEL TRANSFORMASI KONSTITUSIONAL BERBASIS CIVIL SOCIETY: Amandemen UUD 1945 Menuju UUD Persemakmuran Nusantara Demi Keadilan Inklusif Berkelanjutan BANDUNG — Asep Rohmandar, peneliti mandiri dari Sundaland Researcher Society, Bandung, telah mempublikasikan sebuah kajian akademik berbobot berjudul "Peran Civil Society dalam Perubahan Amandemen UUD 1945 Menuju UUD Persemakmuran Nusantara: Menjamin Keadilan Inklusif Berkelanjutan." Kajian ini mengusulkan model transformasi konstitusional tiga fase yang konkret, terukur, dan berbasis partisipasi masyarakat sipil yang luas. Naskah yang telah melalui proses review jurnal ilmiah JIMI ini merumuskan kerangka transformatif yang memadukan pendekatan deduktif dari teori demokrasi deliberatif dengan pendekatan induktif dari pengalaman hi...

RUANG YANG TIDAK BERSUARA

Gambar
RUANG YANG TIDAK BERSUARA Sebuah Cerpen I. Laras duduk di kursi ketiga dari kiri, baris kedua dari belakang. Ia selalu memilih tempat yang sama — sebuah koordinat yang ia hitung dengan cermat sejak hari pertama: cukup jauh dari papan tulis untuk tidak dipanggil, cukup dekat dari pintu untuk bisa menelan napas jika dadanya mulai mengencang seperti seseorang yang sedang menggenggam batu. Pagi itu, Bu Wening memasuki kelas dengan setumpuk kertas di tangan dan senyum yang, bagi kebanyakan murid, terasa biasa. Bagi Laras, senyum itu adalah sinyal peringatan. Senyum seperti itu biasanya mendahului sesuatu: pengumuman presentasi, tanya jawab mendadak, atau permainan kelompok yang mengharuskan ia berbicara di depan mata-mata yang diam namun terasa seperti juri. "Hari ini kita akan berdiskusi tentang revolusi industri,” kata Bu Wening, meletakkan kertas-kertas itu di meja tanpa suara yang berarti. "Saya ingin setiap kalian menyampaikan satu pendapat. Bebas. Tidak ada yang ...

Gerakan Sunda bagi Kemajuan Anti-Manipulatif: Revitalisasi Kesadaran Kolektif Masyarakat Sundaland

Gerakan Sunda bagi Kemajuan Anti-Manipulatif: Revitalisasi Kesadaran Kolektif Masyarakat Sundaland Abstrak Di tengah krisis mentalitas yang membuat Indonesia rentan terhadap penipuan—sebagaimana tercermin dalam peringkat kedua Global Fraud Index 2025—masyarakat Sunda memiliki peluang historis untuk melahirkan gerakan kebudayaan yang menjadi penawar. Esai ini mengajukan gagasan tentang "Gerakan Sunda bagi Kemajuan Anti-Manipulatif" sebagai bentuk kesadaran berjamaah yang berakar pada nilai-nilai autentik masyarakat Sunda sekaligus responsif terhadap tantangan kekinian. Dengan merujuk pada warisan etis dari naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian, filosofi hidup seperti silih asah-silih asih-silih asuh, serta praktik kearifan lokal dalam menjaga kepercayaan dan keadilan, esai ini merumuskan kerangka gerakan yang tidak sekadar nostalgia masa lalu, melainkan reaktualisasi nilai untuk membentuk karakter baru masyarakat Sundaland yang rasional, kritis, dan berintegritas. Penda...

ANALISIS KOMPREHENSIF PILIHAN HAK KEWARGANEGARAAN

ANALISIS KOMPREHENSIF PILIHAN HAK KEWARGANEGARAAN                                                                     Saya akan membuat analisis komprehensif tentang pilihan hak kewarganegaraan (dual citizenship) dari perspektif hukum nasional dan internasional. Pertama, saya perlu mencari informasi terkini tentang perkembangan regulasi dan praktik dual citizenship di Indonesia serta kerangka hukum internasional yang relevan. Berdasarkan hasil pencarian, saya akan menyusun analisis komprehensif tentang pilihan hak kewarganegaraan dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional. Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional I. KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA A. Regulasi Utama dan Prinsip Dasar Indonesia menganut prinsip non-dual citizenship (tidak mengakui dwi kewarganegaraan bagi orang dewasa) seb...