Sundaland Reseacher Society

Usulan Urgensi Hak Pledoi Ilmiah" (Scientific Plea Right)                                                                                                                                                                                                          Hak untuk didengar dan membela diri dalam proses akademik, atau yang dikenal sebagai "Pledoi Ilmiah" (Scientific Plea), adalah perwujudan nyata dari prinsip due process of law yang harus dijamin. Usulan ini disusun secara komprehens...

Skandal Akademik di ISPPD 2026 — Ketika Celah Travel Grant Memicu Pemalsuan Riset Ilmiah Pendahuluan Pada pertengahan Mei 2026, dunia akademik global dikejutkan oleh sebuah skandal yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) dalam konferensi ilmiah internasional bergengsi. Konferensi ke-14 International Society of Pneumococcal and Pneumococcal Diseases (ISPPD) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark pada 17–21 Mei 2026——sebuah forum yang selama 14 tahun dikenal sebagai ajang terdepan bagi para ahli pneumonia di dunia——tiba-tiba menjadi pusat perhatian bukan karena terobosan ilmiahnya melainkan karena dugaan pelanggaran integritas akademik yang terjadi di dalamnya. Fakta-Fakta Utama Kasus Pelaku dan Latar Belakang Akademik Tiga nama utama yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan pemalsuan riset ini adalah Prihantini (akrab disapa Titin), Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti. Latar belakang akademik ketiganya cukup beragam. Prihantini menyelesaikan pendidikan Sarjana...

Militerisasi Program Sosial: Mengurai Cacat Hukum dan Logika di Balik Dapur MBG TNI-Polri Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak awal menyisakan persoalan fundamental: pilihan pemerintah untuk menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aktor utama pengelola dapur, produksi, dan distribusi makanan. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya sebagai bagian dari “strategi percepatan”, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) menjustifikasinya atas dasar jaringan luas dan kemampuan logistik kedua institusi. Namun, argumen pragmatis semacam itu runtuh ketika dihadapkan pada batu uji konstitusional dan prinsip negara hukum. Secara yuridis, kebijakan ini tidak hanya menyimpang dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang digariskan undang-undang, tetapi juga mencerminkan kemunduran serius dalam reformasi sektor keamanan dan tata kelola pemerintahan sipil. ...

Dilema Hukum Kebijakan Zero-Tariff China: Analisis Kompatibilitas dengan Kerangka Hukum WTO Pendahuluan Dalam upaya memperluas pengaruh geopolitik dan ekonominya di Global South, China telah mengimplementasikan kebijakan perdagangan sepihak berupa penghapusan tarif (zero-tariff) untuk produk-produk dari 53 negara Afrika. Meskipun kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen bantuan pembangunan dan solidaritas Selatan-Selatan, ia menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks di bawah aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Esai ini akan menganalisis validitas hukum kebijakan tersebut melalui empat lensa utama: Prinsip Most-Favored-Nation (MFN) dalam GATT Article I, pengecualian di bawah Enabling Clause, ketentuan Area Perdagangan Bebas (FTA) dalam GATT Article XXIV, serta implikasi status China sebagai negara berkembang. Analisis ini berargumen bahwa kebijakan zero-tariff sepihak China rentan terhadap gugatan hukum karena secara prima facie melanggar prinsip non-diskriminasi MFN dan gaga...

BAHASA, FILOSOFI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN KANG DEDI MULYADI (KDM) DALAM PROGRAM KERAKYATAN DI PROVINSI JAWA BARAT: KAJIAN LINGUISTIK, KEBIJAKAN, DAN KEPEMIMPINAN POPULIS Jurnal SIMU LITERA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Volume/Nomor Vol. 1, No. 2 ( April-Juni 2026) E-ISSN 3124-4424 Penulis Asep Rohmandar Afiliasi Masyarakat Peneliti Sundaland dan Pernah masuk FKIP Bahasa Sastra di Uninus Bandung  Kata Kunci KDM, Bahasa Politik, Filosofi Kepemimpinan, Ekonomi Kerakyatan, Jawa Barat Diterima 01 April 2026 | Diterbitkan: 03 April 2026 Abstract This article comprehensively examines the dimensions of language, leadership philosophy, and pro-people policies of West Java Governor Kang Dedi Mulyadi (KDM), who has served since February 20, 2025. Using a descriptive qualitative approach based on literature review and Critical Discourse Analysis (CDA), the study finds that KDM constructs his political identity through the synthesis of three elements: (1) the use of Sundanese language as an incl...

DAMPAK OTAK DAN AI: KRISIS KOGNITIF DI ERA DIGITAL & SOLUSI SISTEMATIS BAGI PENGGUNA Pendahuluan: Ketika Kemudahan Menjadi Ancaman Di era kecerdasan buatan (AI), kita hidup dalam paradoks besar: teknologi memberi kita hasil instan, namun sekaligus mengikis kemampuan dasar berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Seperti yang disampaikan Profesor MIT Max Tegmark dalam unggahan @asosiasi.ai, fenomena ini disebut sebagai “Cognitive Debt” — utang kognitif. Kita “meminjam” kemudahan hari ini, tapi membayarnya dengan hilangnya kemampuan berpikir besok. Unggahan tersebut juga menyoroti fakta mengejutkan: 83% pengguna AI tidak bisa menjelaskan hasil kerja mereka sendiri. Ini bukan sekadar masalah teknis — ini adalah krisis identitas intelektual. Jika kita tidak memahami proses di balik hasil yang dihasilkan AI, maka kita bukan lagi pengguna, melainkan penumpang pasif dalam perjalanan pemikiran kita sendiri. Esai ini akan membahas secara komprehensif: 1. Dampak neurologis dan kognitif AI ter...