Sundaland Reseacher Society

Pancacuriga sebagai Etika Pengawas: Membangun Good Commonwealth Governance dan Freedom Right for Alls di Tatar Sunda Pendahuluan: Urgensi "Kecurigaan Sehat" dalam Tata Kelola Publik Dalam diskursus Good Governance, transparansi dan akuntabilitas sering kali dianggap sebagai hasil dari regulasi formal. Namun, pengalaman sejarah Nusantara, khususnya di Tatar Sunda, menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif untuk mengawasi kekuasaan. Di sinilah konsep Pancacuriga menjadi relevan. Secara harfiah, Curi berarti curiga atau waspada, dan Panca berarti lima. Dalam tradisi Sunda kuno (seperti yang tercermin dalam naskah-naskah Sanghyang Siksa Kanda Karesian atau Carita Parahyangan), sikap waspada terhadap potensi penyimpangan adalah bagian dari kebijaksanaan pemimpin (Prabu) dan rakyat (Rakyat). Esai ini berargumen bahwa Pancacuriga dapat direkonstruksi sebagai pilar etis untuk mewujudkan Good Commonwealth Governance (Tata Kelola Persemakmuran yang Bai...

MODEL SPIRAL GOVERNANCE BERBASIS ARTEFAK UNTUK PENINGKATAN LITERASI EKONOMI KOMUNITAS NUSANTARA Artifact-Based Spiral Governance Model for Economic Literacy Enhancement of Nusantara Communities Asep Rohmandar¹, 1. Masyarat Peneliti Sundaland Korespondensi: rasep7029@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengajukan kebaruan konseptual berupa Model Spiral Governance Berbasis Artefak (SGBA) sebagai instrumen peningkatan literasi ekonomi komunitas di kawasan Nusantara. Model ini mengintegrasikan teori spiral dynamics (Beck & Cowan, 1996), konsep tata kelola federatif multilapisan (Ostrom, 1990; Ansell & Gash, 2008), serta praktik dokumentasi artefak komunal yang berakar pada tradisi lokal seperti Subak, Sasi, dan Lumbung Desa. Dengan menggunakan pendekatan mixed methods—menggabungkan survei kepada 847 responden dari 12 komunitas di enam provinsi, studi kasus etnografis mendalam, serta analisis konten artefak dokumentasi—penelitian ini menemukan bahwa komunitas yang mengadopsi model SGBA...

Demokratisasi Epistemik dan Integritas Ilmiah di Era Digital: Menjawab Skandal Afiliasi Fiktif ISPPD 2026 Melalui Lensa Hak Asasi Manusia dan Validitas Data                                                                                        Abstrak Skandal yang melibatkan dugaan pemalsuan data dan penggunaan afiliasi fiktif (The IMCD BioMed Research Foundation dan Al-BioMedicine Research Group) dalam International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 mengungkap kerentanan sistemik dalam tata kelola integritas ilmiah. Esai ini berargumen bahwa respons terhadap kecurangan ilmiah tidak boleh terbatas pada sanksi administratif internal, melainkan harus mencakup demokratisasi proses ilmiah yang didasarkan pada hak asasi manusia untuk berpartisipa...

Piala Dunia 2026 Pecahkan Rekor Gol sebelum Final Ketemu! Ini datanya: Rekor pecah di Piala Dunia 2026: 1.- Total gol resmi sudah melampaui rekor sebelumnya — 177 gol tercatat pada laga ke-59 turnamen, melewati rekor lama 172 gol dari Qatar 2022 (yang dicapai dalam 64 pertandingan) 2.- Rekor ini pecah jauh lebih cepat karena format baru 104 pertandingan (naik dari 64, akibat penambahan peserta jadi 48 tim) 3.- Diproyeksikan totalnya bisa tembus lebih dari 280 gol sampai turnamen selesai Rincian  gol fase grup: 215 gol dari 72 pertandingan (rata-rata 2,99 gol/laga — tertinggi sejak 1958) Jadi jelas: Piala Dunia 2026 sudah resmi menjadi edisi dengan gol terbanyak sepanjang sejarah, dan angkanya masih terus bertambah karena turnamen belum selesai (baru masuk semifinal). Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri sudah mengonfirmasi pencapaian ini secara resmi.

Identifikasi Masalah, Solusi, dan Implementasi Kebijakan Pendaftaran Paten dan Hak Cipta di Era Inovasi Kecerdasan Buatan Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum dan Kebijakan Komprehensif Asep Rohmandar Masyarakat Peneliti Sundaland Email: rasep7029@gmail.com Abstrak Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang eksponensial telah menciptakan disrupsi fundamental dalam sistem kekayaan intelektual Indonesia yang masih bertumpu pada asumsi dasar bahwa pencipta dan inventor adalah subjek hukum manusia semata. Penelitian ini mengidentifikasi tiga problem utama: pertama, kekosongan hukum (legal vacuum) mengenai status karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, dengan UU Hak Cipta No. 28/2014 belum mengantisipasi teknologi AI generatif sehingga belum ada aturan yang mengatur secara tegas siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran jika output AI melanggar hak cipta pihak lain; kedua, pengaturan AI dalam sistem paten yang baru diperluas melalui Permenkumham No. 6/2026 mencakup sistem, metode, dan penggu...