Sundaland Reseacher Society

SKENARIO PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL YANG KOKOH DAN BERKEADILAN Kerangka Komprehensif, Filosofis, dan Yuridis Menuju Tatanan Dunia yang Setara, Akuntabel, dan Tidak Dapat Dimanipulasi Oleh Rohmandar Asep  Skenario Fokus Utama Pendekatan 01 — Reformasi DK PBB Veto, keanggotaan, override Yuridis-institusional 02 — ICC Universal Ratifikasi, yurisdiksi, independensi Hukum internasional 03 — Sanksi Adil Trilateral, proporsional, resiprokal Geopolitik-strategis 04 — Yurisdiksi Universal Harmonisasi, database, aut dedere Hukum kebiasaan 05 — ICJ Independen Penegakan mandiri, seleksi hakim Reformasi yudisial 06 — Respons Cepat Standing Peace Force, koridor Kemanusiaan-militer 07 — Keadilan Ekonomi Utang, Tobin Tax, IMF/WB Struktural-ekonomi 08 — Keadilan Transisional KKR, reparasi, reformasi Restoratif-rekonsiliasi 09 — Tatanan Multipolar OKI, blok regional, jus cogens Normatif-visioner Volume I | 2025 | Dokumen Akademik Strategis Kajian Hukum Internasional, Filsafat Politik, dan Keadila...

Veto, Impunitas, dan Ketidakadilan Struktural dalam Hukum Internasional Pembuka: Paradoks Terbesar Abad Ini Filsuf Jacques Derrida menyebut fenomena ini sebagai "auto-immunity" — ketika sebuah sistem menciptakan mekanisme yang justru menghancurkan tujuannya sendiri. Tidak ada ilustrasi yang lebih sempurna dari paradoks ini selain hak veto Dewan Keamanan PBB. Sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi perdamaian dunia justru memberikan kekebalan absolut kepada lima negara yang paling mampu mengancam perdamaian itu. Ini bukan cacat teknis. Ini adalah kontradiksi fundamental yang tertanam di jantung tatanan dunia pascaperang. BAGIAN I: Anatomi Veto — Bagaimana Kekebalan Ini Bekerja Arsitektur Hukum yang Cacat by Design Pasal 27(3) Piagam PBB menyatakan bahwa keputusan substantif Dewan Keamanan memerlukan sembilan suara setuju termasuk suara bulat dari semua anggota tetap— Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Satu kata "tidak" dari salah satu P5 mengh...

Kejahatan Perang: Katalog Komprehensif dalam Hukum Internasional Kerangka Filosofis Pembuka Filsuf Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai sarana (means) melainkan sebagai tujuanv(ends) — inilah fondasi moral di balik seluruh hukum kejahatan perang. Ketika perang melanggar prinsip ini, ia berhenti menjadi konflik bersenjata yang sah dan berubah menjadi kriminalitas terorganisir berskala negara. Statuta Roma (2002)— dasar hukum ICC — mendefinisikan kejahatan perang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. BAGIAN I: Kejahatan Terhadap Person (Manusia) 1. Pembunuhan di Luar Hukum (Unlawful Killing) Kategori ini mencakup: Pembunuhan tawanan perang — Konvensi Jenewa III (1949) Pasal 13 melarang absolut pembunuhan tawanan yang telah menyerah. Eksekusi tawanan adalah kejahatan perang tanpa pengecualian, bahkan jika tawanan tersebut diduga melakukan kejahatan sebe...

Analisis Kebijakan Ekonomi Indonesia · Studi Komprehensif 2025 Mengukur Dampak Pemerataan Ekonomi: Jika 50% Pemudik Tidak Balik ke Kota Simulasi skenario redistribusi demografis masif pasca-Lebaran dan instrumen kebijakan yang diperlukan untuk mendukung transformasi ekonomi desa–kota Disiapkan untuk Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah · Jakarta, Maret 2026 Setiap tahun, fenomena mudik Lebaran memindahkan puluhan juta jiwa dari pusat-pusat kota ke kampung halaman. Diperkirakan lebih dari 190 juta pergerakan terjadi dalam satu siklus mudik, menjadikannya salah satu migrasi manusia terbesar di dunia. Namun selalu, mayoritas pemudik kembali ke kota setelah masa libur berakhir — membawa bersama mereka uang, harapan, dan ketergantungan yang sama terhadap pusat ekonomi. Apa yang terjadi jika skenario ini berubah? Jika separuh dari mereka yang mudik memilih untuk menetap — membangun usaha, mengembangkan potensi lokal, dan tidak lagi mengandalkan kota sebagai satu-satunya sumber penghidupan — i...