Prinsip-Prinsip Etika AI dalam Pendidikan Tinggi dan Riset di Indonesia

Etika Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pendidikan Tinggi dan Riset di Indonesia merupakan topik yang krusial dan terus berkembang seiring dengan pesatnya adopsi teknologi AI. Meskipun belum ada undang-undang khusus AI yang komprehensif di Indonesia, diskusi dan inisiatif etika AI di sektor pendidikan dan riset mulai mendapatkan perhatian serius.

Secara umum, etika AI di Indonesia, khususnya dalam pendidikan tinggi dan riset, berlandaskan pada prinsip-prinsip universal etika AI, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal.

Beberapa prinsip utama yang menjadi fokus pembahasan dan pengembangan pedoman etika AI di Indonesia meliputi:

 1. Integritas Akademik:

   a. Orisinalitas dan Kepengarangan: Menekankan bahwa karya ilmiah atau tugas akademik harus mencerminkan pemikiran dan kontribusi asli mahasiswa/peneliti. Penggunaan AI harus dideklarasikan secara transparan dan tidak boleh mengaburkan kepengarangan manusia. Plagiarisme, baik yang disengaja maupun tidak disengaja melalui AI, harus dihindari.

   b.  Akuntabilitas: Civitas akademika (dosen, mahasiswa, peneliti) bertanggung jawab penuh atas konten yang dihasilkan, terlepas dari apakah AI digunakan sebagai alat bantu.

   c. Kejujuran dan Kepercayaan: Memastikan bahwa penggunaan AI tidak merusak nilai-nilai kejujuran dalam proses pembelajaran dan riset, serta tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil ilmiah.

 2. Transparansi dan Keterpenjelasan (Explainability):

   a. Pengungkapan Penggunaan AI: Penting untuk secara eksplisit menyatakan penggunaan AI dalam tugas, makalah, atau proyek penelitian. Ini mencakup alat AI apa yang digunakan dan sejauh mana keterlibatannya.

   b. Pemahaman Cara Kerja AI: Baik dosen maupun mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana AI bekerja, termasuk batasan dan potensi biasnya, untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab.

 3. Keadilan dan Kesetaraan:

    a. Akses yang Adil: Memastikan bahwa penggunaan AI di lingkungan akademik tidak menciptakan kesenjangan baru atau diskriminasi berdasarkan akses terhadap teknologi AI.

   b. Mitigasi Bias Algoritma: Kesadaran akan potensi bias dalam data pelatihan AI dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi output. Pengguna diharapkan untuk secara kritis mengevaluasi output AI untuk menghindari perpetuasi bias.

 4. Privasi dan Keamanan Data:

   1. Perlindungan Data Pribadi: Memastikan bahwa data pribadi mahasiswa atau subjek penelitian yang digunakan oleh sistem AI dilindungi dan tidak disalahgunakan. Kebijakan yang jelas tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data oleh AI harus diterapkan.

   2. Keamanan Siber: Mengidentifikasi dan memitigasi risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan AI, terutama dalam sistem yang mengelola data sensitif.

 5. Tanggung Jawab dan Pengawasan Manusia:

   a. Human-in-the-Loop: Menekankan bahwa keputusan akhir dan pengawasan harus selalu berada di tangan manusia. AI adalah alat bantu, bukan pengganti pemikiran kritis dan penilaian manusia.

   b. Pengembangan Keterampilan: Memastikan bahwa penggunaan AI tidak menghambat pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan komunikasi mahasiswa. Dosen perlu mendesain ulang tugas untuk mendorong pemikiran kritis di tengah ketersediaan AI.

Inisiatif dan Pedoman di Indonesia

Meskipun kerangka hukum yang komprehensif masih dalam tahap pengembangan, beberapa inisiatif dan pedoman telah muncul:

 c. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA) 2020-2045: Diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT, yang kini telah dilebur ke BRIN), strategi ini mengidentifikasi etika dan kebijakan sebagai salah satu pilar utama pengembangan AI di Indonesia. Ini menjadi payung bagi diskusi etika di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan riset. BRIN sendiri telah membentuk Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber yang fokus pada aspek regulasi dan etika AI.

 d. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek): Kemendikbudristek telah mulai menyusun panduan atau pedoman terkait penggunaan AI generatif bagi mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi. Pedoman ini menekankan pentingnya integritas akademik, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, keamanan data, dan dampak lingkungan dari AI. Beberapa poin pentingnya termasuk:

   e. Kewajiban dosen untuk menetapkan aturan penggunaan AI dalam tugas.

   f. Kewajiban mahasiswa dan dosen untuk transparan dalam mendeklarasikan penggunaan AI.

   g. Mendorong penggunaan AI detector tools dan penulisan ulang jika terdeteksi mirip.

   h. Mendorong dosen untuk menyesuaikan rancangan tugas dan penilaian agar lebih relevan dan autentik, meminimalkan ketergantungan pada AI.

   I. Inisiatif Perguruan Tinggi: Beberapa universitas di Indonesia (misalnya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada) secara mandiri atau melalui fakultas/departemen mereka telah mulai mengembangkan pedoman internal tentang penggunaan AI untuk mahasiswa dan dosen. Pedoman ini seringkali membahas etika, integritas akademik, dan praktik terbaik dalam penggunaan AI.

 j. Diskusi Akademis dan Publik: Banyak akademisi, peneliti, dan praktisi di Indonesia secara aktif terlibat dalam diskusi publik dan menulis artikel tentang etika AI, termasuk implikasinya di sektor pendidikan dan riset, menyoroti tantangan dan merekomendasikan solusi.

Tantangan yang Dihadapi

 k. Kecepatan Perkembangan AI: Regulasi dan pedoman seringkali tertinggal dari inovasi teknologi.

 l.  Kesenjangan Literasi Digital: Belum semua civitas akademika memiliki pemahaman yang memadai tentang AI dan implikasi etisnya.

 m. Kurangnya Kerangka Hukum Komprehensif: Ketiadaan undang-undang AI khusus menimbulkan ambiguitas dalam penegakan etika dan tanggung jawab hukum.

 n. Standardisasi: Belum adanya standar tunggal yang diadopsi secara nasional untuk pedoman etika AI di semua perguruan tinggi.                                                                                                              Penting untuk terus memantau perkembangan karena lanskap etika AI di Indonesia terus bergeser dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.                                     

Referensi

Berikut adalah beberapa referensi dan sumber informasi yang relevan mengenai etika AI dalam pendidikan tinggi dan riset di Indonesia:

 1. Dokumen Resmi Pemerintah:

   a. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045. (Dokumen asli dari BPPT, kini di bawah BRIN).

   b.  UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. (Sebagai referensi global yang banyak diadopsi dan diadaptasi).

 2. Pedoman Perguruan Tinggi/Kementerian (contoh):

   1. Pedoman Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Pengerjaan Tugas Kuliah Mahasiswa. (Contoh dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Palangka Raya, yang menunjukkan inisiatif tingkat fakultas). Tersedia di repositori universitas.

   2 Panduan Penggunaan AI untuk Mahasiswa dan Dosen dari Kemendikbudristek. (Seringkali disosialisasikan melalui artikel berita dan situs resmi Kemendikbudristek atau lembaga terkait seperti Sevima, DetikEdu).

 3. Artikel dan Publikasi Akademis:

   1. Jurnal-jurnal hukum atau pendidikan di Indonesia yang mulai mempublikasikan artikel tentang etika AI, integritas akademik, dan dampaknya. Contoh:

     2. Susanti, Y. F., & Sjahrif, T. (2023). PERTIMBANGAN ETIKA DALAM MENERAPKAN KECERDASAN BUATAN (AI) DI PERGURUAN TINGGI. (Dapat dicari di repositori institusi seperti IPMI International Business School).

     3. Tarumingkeng, R. C. (2025). Integritas Akademik dan Artificial Intelligence (AI). (Artikel opini atau jurnal yang membahas etika dan AI di konteks akademik Indonesia, sering tersedia di platform blog/repositori).

    4. Sari, D. K., et al. (2024). Measuring Artificial Intelligence Literacy: The Perspective of Indonesian Higher Education Students. Journal of Pedagogical Research, 9(2), 143-157. (Mengulas kesadaran etika AI di kalangan mahasiswa).

    5. Laporan dan Analisis dari Think Tank atau Organisasi Non-Pemerintah yang fokus pada teknologi dan kebijakan di Indonesia (misalnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), atau studi dari lembaga internasional yang mengkaji Indonesia).

 4. Berita dan Artikel Opini Online:

 Situs berita atau portal pendidikan seperti DetikEdu, Kompasiana, atau Rubic News sering mempublikasikan ringkasan atau diskusi tentang pedoman dan tantangan etika AI dari perspektif perguruan tinggi.