Analisis Kelemahan Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran: Implementasi dan Tantangan hingga Juli 2025

Analisis Kelemahan Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran: Implementasi dan Tantangan hingga Juli 2025

Pendahuluan

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dimulai pada Oktober 2024 telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan dalam 100 hari pertama pemerintahan, berbagai penilaian dari ekonom dan lembaga penelitian menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan mendasar dalam implementasi kebijakan ekonomi. Essay ini akan menganalisis secara komprehensif kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan data dan penilaian ahli hingga Juli 2025.

A. Kelemahan Fundamental dalam Perencanaan dan Eksekusi

1. Kurangnya Kejelasan dalam Perencanaan Strategis

Salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi oleh para ahli Universitas Gadjah Mada adalah kurangnya kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan. Dalam 100 hari pertama pemerintahan, terdapat ketidakkonsistenan antara janji kampanye dengan implementasi kebijakan yang nyata. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

2. Ketidakefektifan Kebijakan Ekonomi

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertama dinilai tidak efektif. Dari 42 responden ekonom, 36 orang memandang kebijakan ekonomi tersebut secara negatif, dengan rincian 21 responden menilai kebijakan tidak efektif dan 15 responden menilai sangat tidak efektif.

B. Kelemahan Specific dalam Implementasi Kebijakan

1. Kebijakan Efisiensi Anggaran yang Kontraproduktif

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD menunjukkan kelemahan dalam perencanaan anggaran. Pemangkasan anggaran hingga 90% di beberapa pos belanja menciptakan beberapa masalah:

a. Dampak pada Kinerja Kementerian : Kementerian Perindustrian mengalami pemangkasan anggaran sebesar 44,38% atau sekitar Rp 1,1 triliun, yang memaksa kementerian ini melakukan penyesuaian drastis seperti mengurangi penggunaan listrik dan air, membatasi perjalanan dinas, dan mengurangi aktivitas operasional.

b. Penurunan Kualitas Pelayanan : Efisiensi yang berlebihan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat program-program pembangunan yang telah direncanakan.

2. Kebijakan Fiskal yang Tidak Sustainable

Tantangan fiskal yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kelemahan dalam manajemen keuangan negara:

a. Defisit Anggaran yang Tinggi : Belanja APBN 2025 sebesar Rp 3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang hanya mencapai Rp 3.005,1 triliun, menciptakan potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun.

b. Peningkatan Beban Utang : Defisit yang besar ini akan menjadi penambah utang negara, yang dapat mengancam sustainability fiskal jangka panjang.

3. Kebijakan Perpajakan yang Kontroversial

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% menunjukkan kelemahan dalam timing dan komunikasi kebijakan:

b. Dampak pada Daya Beli : Peningkatan PPN di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

c. Timing yang Kurang Tepat : Implementasi kebijakan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang masih fragil.

C. Kelemahan dalam Pencapaian Target Pertumbuhan

1. Target Pertumbuhan yang Tidak Realistis

Pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8%, namun berbagai ekonom menilai target ini tidak realistis:

a. Prediksi Ekonom : Ekonom senior Ferry Latuhihin memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya akan mencapai 4%, jauh di bawah target pemerintah.

b. Proyeksi INDEF : Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi pertumbuhan ekonomi 2025 tidak akan mencapai 5%, bahkan setelah revisi turun oleh Menteri Keuangan.

2. Ketidakselarasan Kebijakan Sektoral

Kurangnya koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam implementasi kebijakan ekonomi menciptakan ketidakselarasan yang menghambat pencapaian target:

a. Koordinasi Antar Kementerian : Tidak ada sinkronisasi yang baik antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral.

b. Implementasi di Daerah : Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan ekonomi.

D. Kelemahan dalam Mengatasi Tantangan Struktural

1. Masalah Pengangguran dan Penciptaan Lapangan Kerja

Pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan terobosan yang signifikan dalam mengatasi masalah pengangguran:

a. Keterbatasan Lapangan Kerja Formal : Belum ada kebijakan yang konkret untuk menciptakan lapangan kerja di sektor formal yang dapat menyerap tenaga kerja secara masif.

b. Ketimpangan Sektor Informal : Sektor ekonomi kerakyatan yang menyerap 96,99% tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal dengan produktivitas rendah.

2. Masalah Daya Beli Masyarakat

Kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan belum mampu mengatasi masalah daya beli masyarakat:

a. Inflasi yang Tidak Terkendali : Meskipun pemerintah berkomitmen mengendalikan inflasi, implementasi kebijakan seperti PPN 12% justru berpotensi mendorong inflasi.

b. Ketimpangan Distribusi Bantuan Sosial : Bantuan sosial belum optimal dalam meningkatkan daya beli kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

E. Kelemahan dalam Transisi Energi

1. Lambatnya Implementasi Energi Terbarukan

Porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam realisasi transisi energi baru mencapai 12,3% pada akhir 2022, sementara target hingga 2024 adalah 17,9-19,5%. Pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan percepatan yang signifikan dalam hal ini:

a. Ketidakseimbangan Investasi : Terdapat ketidakseimbangan antara permintaan EBT dengan iklim investasi energi hijau.

b. Kurangnya Insentif : Belum ada kebijakan insentif yang memadai untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan.

F. Kelemahan dalam Kebijakan Moneter dan Fiskal

1. Koordinasi Kebijakan Moneter-Fiskal

Kurangnya koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter Bank Indonesia menciptakan ketidakstabilan:

a. Policy Mix yang Tidak Optimal : Kebijakan fiskal ekspansif di satu sisi dengan kebijakan moneter yang ketat di sisi lain menciptakan contradictory effects.

b. Dampak pada Nilai Tukar : Ketidakselarasan ini dapat berdampak negatif pada stabilitas nilai tukar rupiah.

 2. Manajemen Utang yang Berisiko

Proyeksi peningkatan utang negara akibat defisit anggaran yang besar menunjukkan kelemahan dalam manajemen utang:

a. Debt Sustainability Risk : Rasio utang terhadap PDB yang terus meningkat dapat mengancam keberlanjutan fiskal.

b. Crowding Out Effect : Peningkatan utang pemerintah dapat mengurangi ruang bagi sektor swasta untuk mengakses pembiayaan.

G. Dampak Kelemahan Kebijakan terhadap Sektor Riil

1. Sektor UMKM

Meskipun ada kebijakan hapus tagih piutang macet UMKM senilai Rp 2,4 triliun, implementasinya masih menunjukkan kelemahan:

a. Cakupan yang Terbatas : Kebijakan ini hanya menjangkau 67.000 UMKM, sementara jumlah UMKM di Indonesia mencapai puluhan juta.

b. Tidak Mengatasi Akar Masalah : Kebijakan ini bersifat kuratif, bukan preventif dalam mengatasi masalah struktural UMKM.

2. Sektor Investasi

Ketidakpastian kebijakan dan kurangnya kejelasan arah ekonomi berdampak negatif pada iklim investasi:

a. Investor Confidence**: Berbagai kebijakan yang tidak konsisten menurunkan kepercayaan investor.

b. FDI Performance : Belum ada peningkatan signifikan dalam aliran Foreign Direct Investment (FDI).

H. Rekomendasi Perbaikan

1. Perbaikan Perencanaan Strategis

a. Roadmap yang Jelas : Perlu disusun roadmap ekonomi yang jelas dan konsisten untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

b. Koordinasi Antar Kementerian : Memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga untuk menghindari kebijakan yang contradictory.

2. Reformasi Kebijakan Fiskal

a. Rebalancing Budget : Melakukan rebalancing anggaran dengan fokus pada spending yang produktif dan growth-enhancing.

b.Tax Policy Reform : Meninjau kembali kebijakan perpajakan untuk memastikan tidak memberatkan sektor riil.

3. Penguatan Kebijakan Struktural

a. Job Creation Strategy : Mengembangkan strategi penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi antara sektor formal dan informal.

b. Industrial Policy : Mengembangkan kebijakan industri yang mendorong value addition dan backward-forward linkages.

I. Kesimpulan

Analisis terhadap implementasi kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran hingga Juli 2025 menunjukkan berbagai kelemahan fundamental yang perlu segera diperbaiki. Kelemahan-kelemahan ini meliputi kurangnya kejelasan perencanaan strategis, ketidakefektifan implementasi kebijakan, target pertumbuhan yang tidak realistis, dan koordinasi yang lemah antar sektor. 

Survei LPEM UI yang menunjukkan 86% ekonom menilai kebijakan ekonomi pemerintahan ini tidak efektif merupakan indikator yang serius tentang perlunya reformasi mendasar dalam pendekatan kebijakan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang rendah dari berbagai ekonom juga menegaskan bahwa target ambisius pemerintah belum didukung oleh implementasi kebijakan yang memadai.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan perbaikan mendasar dalam perencanaan strategis, koordinasi kebijakan, dan implementasi yang lebih efektif. Tanpa perbaikan yang segera, kelemahan-kelemahan ini dapat berdampak jangka panjang terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Referensi : 

1. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025). "Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan Strategis untuk Dorong Ekonomi Nasional". Tersedia di: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-siapkan-kebijakan-strategis-untuk-dorong-ekonomi-nasional/

2. Universitas Negeri Surabaya. (2025). "Efisiensi Anggaran 2025: Kebijakan Prabowo dan Dampaknya terhadap PNS serta Ekonomi Nasional". Tersedia di: https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/efisiensi-anggaran-2025-kebijakan-prabowo-dan-dampaknya-terhadap-pns-serta-ekonomi-nasional

3. Kantor Staf Presiden. (2025). "Presiden Prabowo Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Kebijakan Strategis". Tersedia di: https://ksp.go.id/presiden-prabowo-dorong-pertumbuhan-ekonomi-dengan-kebijakan-strategis.html

4. Bisnis.com. (2025). "Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG". Tersedia di: https://ekonomi.bisnis.com/read/20250128/9/1835126/sederet-kebijakan-ekonomi-dalam-100-hari-prabowo-gibran-dari-ppn-12-hingga-mbg

5. Universitas Gadjah Mada. (2025). "100 Days of Prabowo-Gibran Administration: UGM Experts Point Out Lack of Clarity in Planning and Execution". Tersedia di: https://ugm.ac.id/en/news/100-days-of-prabowo-gibran-administration-ugm-experts-point-out-lack-of-clarity-in-planning-and-execution/

6. Kedai Pena. (2025). "100 Hari Prabowo-Gibran Tak Istimewa, Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 2025 Hanya 4 Persen". Tersedia di: https://www.kedaipena.com/100-hari-prabowo-gibran-tak-istimewa-ekonom-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-di-2025-hanya-4-persen/

7. Tempo.co. (2025). "Survei LPEM UI: Ekonomi Memburuk di Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran". Tersedia di: https://www.tempo.co/ekonomi/survei-lpem-ui-ekonomi-memburuk-di-awal-pemerintahan-prabowo-gibran-1220502

8. CNN Indonesia. (2025). "Ekonom INDEF Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Tak Tembus 5 Persen". Tersedia di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250702123941-532-1246005/ekonom-indef-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-2025-tak-tembus-5-persen

9. Infobanknews. (2024). "3 Tantangan Ekonomi Prabowo-Gibran Versi Pengusaha". Tersedia di: https://infobanknews.com/3-tantangan-ekonomi-prabowo-gibran-versi-pengusaha/

10. Kompas.id. (2024). "Sederet Tantangan Ekonomi pada Bahtera Kabinet Prabowo". Tersedia di: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/23/sederet-tantangan-ekonomi-pada-bahtera-kabinet-prabowo

11. CNBC Indonesia. (2024). "Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo-Gibran, Ilusi atau Realistis?". Tersedia di: https://www.cnbcindonesia.com/opini/20241018113127-14-580767/target-pertumbuhan-ekonomi-8-prabowo-gibran-ilusi-atau-realistis

12. Detik.com. (2024). "Ragam Tantangan Ekonomi di Era Presiden Prabowo". Tersedia di: https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-7602629/ragam-tantangan-ekonomi-di-era-presiden-prabowo

13. AEER. (2024). "Memaksimalkan Energi Terbarukan di Era Prabowo-Gibran". Tersedia di: https://www.aeer.or.id/memaksimalkan-energi-terbarukan-di-era-prabowo-gibran/

14. Nahdlatul Ulama. (2024). "Untuk Prabowo-Gibran, Pakar Dorong Implementasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital". Tersedia di: https://www.nu.or.id/nasional/untuk-prabowo-gibran-pakar-dorong-implementasi-ekonomi-kerakyatan-berbasis-digital-sqkZ4

15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). "Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Komitmen Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Harga". Tersedia di: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/presiden-prabowo-dan-wapres-gibran-komitmen-kendalikan-inflasi-dan-stabilitas-harga