Menjawab Krisis Sunda H. Tatang Sumarsono, Menjadi Kemajuan dalam Kebhinekaan

OPINI  |  KEBHINEKAAN & KEBUDAYAAN

 Menjawab Krisis H. Tatang Sumarsono,

Menjadi Kemajuan

dalam Kebhinekaan

Oleh: Rohmandar Asep |  Maret 2026

“Krisis bukan akhir dari sebuah peradaban. Ia adalah titik balik — di mana sebuah komunitas memutuskan: apakah akan surut bersama gelombang, atau berdiri di atasnya.”

Wacana tentang krisis identitas Sunda yang diangkat H. Tatang Sumarsono adalah panggilan refleksi yang terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun refleksi saja tidak cukup. Indonesia sebagai bangsa tidak membutuhkan suku-suku yang meratapi masa lalunya — ia membutuhkan komunitas-komunitas yang mampu mengubah beban sejarah menjadi energi kemajuan, selaras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Opini ini hadir sebagai sambungan dari dua tulisan sebelumnya: diagnosis krisis identitas Sunda dan strategi memperkuatnya. Kini tiba waktunya menjawab pertanyaan yang lebih besar: bagaimana krisis identitas etnis — bukan hanya Sunda, tetapi juga etnis-etnis lain di Nusantara — bisa dijawab bukan dengan penutupan diri, melainkan dengan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia yang benar-benar bhinneka?

I. Kebhinekaan Bukan Hiasan: Sebuah Kontrak Peradaban

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering diperlakukan sebagai ornamen — terukir di lambang garuda, tercetak di buku pelajaran, terpampang di kantor-kantor pemerintah. Jarang sekali ia diperlakukan sebagai apa yang sesungguhnya ia adalah: sebuah kontrak peradaban yang mengikat seluruh suku bangsa Indonesia dalam kesepakatan yang menuntut komitmen timbal balik.

Kontrak itu berbunyi: kamu boleh berbeda — dalam bahasa, budaya, tradisi, cara pandang — asalkan perbedaan itu kamu bawa sebagai sumbangan bagi keseluruhan, bukan sebagai tembok pemisah. Sebaliknya, negara dan mayoritas berkewajiban memberi ruang yang adil bagi setiap kekhasan itu untuk tumbuh, bukan menghapusnya demi keseragaman semu.

Dalam kerangka ini, krisis identitas Sunda — atau Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua — bukan hanya masalah etnis yang bersangkutan. Ia adalah masalah Indonesia. Ketika satu suku kehilangan kepercayaan diri budayanya, satu warna dari mozaik Indonesia meredup. Dan mozaik yang kehilangan warnanya, sedikit demi sedikit, berhenti menjadi mozaik — ia menjadi abu-abu yang seragam.

Tesis Utama:  Menjawab krisis identitas etnis adalah prasyarat membangun kebhinekaan yang otentik — bukan sekadar toleransi formal, melainkan saling memperkuat dalam perbedaan.

II. Anatomi Krisis: Pola yang Berulang di Seluruh Nusantara

Sebelum merumuskan solusi, penting untuk memahami bahwa krisis identitas Sunda bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pola yang berulang di berbagai komunitas etnis Indonesia — terutama yang secara historis berada di luar pusat gravitasi kekuasaan.

Dimensi Krisis	Gejala Umum	Contoh pada Sunda
Kepemimpinan	Underrepresentasi di pusat kekuasaan	Minim tokoh nasional pasca Oto Iskandar di Nata
Ekonomi	Eksploitasi SDA tanpa imbal balik adil	Kekayaan alam Jabar vs. kesejahteraan masyarakat
Budaya	Erosi bahasa & nilai di kalangan muda	Penurunan penutur aktif bahasa Sunda urban
Narasi	Absen dari sejarah & media nasional	Pajajaran sebatas legenda, bukan peradaban
Kepercayaan Diri	Mentalitas kumawula (tunduk-pasif)	Internalisasi inferioritas pasca penaklukan Mataram

Pola ini menunjukkan bahwa krisis identitas etnis bukan fenomena budaya semata — ia adalah fenomena politik-ekonomi-budaya yang saling berkelindan. Solusinya pun harus menyentuh ketiga dimensi itu secara bersamaan.

III. Dari Krisis ke Kemajuan: Empat Lompatan Paradigma

Mengubah krisis menjadi kemajuan membutuhkan pergeseran cara pandang yang fundamental — bukan hanya kebijakan teknis. Ada empat lompatan paradigma yang perlu terjadi, baik di dalam komunitas Sunda sendiri maupun dalam cara negara memandang keberagaman.

Lompatan 1: Dari Korban Sejarah ke Agen Sejarah

Narasi viktimisasi — 'kami dijajah Mataram, kami dimarginalkan Jakarta' — memang benar secara historis. Namun jika ia menjadi identitas permanen, ia menjadi penjara. Yang dibutuhkan adalah pergeseran dari menghitung luka menjadi menghitung modal.

Sunda memiliki modal yang luar biasa: populasi besar, wilayah strategis, kekayaan alam dan budaya, serta tradisi intelektual yang dalam. Generasi Sunda masa kini bisa memilih: mewarisi narasi ketertinggalan, atau mewarisi nilai-nilai luhur Sunda — silih asah silih asih silih asuh — sebagai kompas menuju masa depan.

Teladan:  Bangsa Jepang pernah hancur di tahun 1945. Mereka tidak berlarut dalam trauma — mereka mengubah Bushido dan etos kerja tradisional menjadi bahan bakar kebangkitan modern. Identitas lokal dan kemajuan global bukan dikotomi.

Lompatan 2: Dari Persaingan Etnis ke Kolaborasi Lintas Budaya

Salah satu jebakan krisis identitas adalah mendorong komunitas ke dalam mode defensif: 'kami harus melindungi budaya kami dari ancaman luar.' Kewaspadaan itu perlu, tetapi jika berlebihan, ia melahirkan xenofobia budaya yang justru memperlemah komunitas itu sendiri.

Kemajuan dalam konteks kebhinekaan membutuhkan paradigma kolaborasi: Sunda yang kuat bukan Sunda yang tertutup, melainkan Sunda yang cukup percaya diri untuk berdialog, bertukar, dan berkolaborasi dengan Jawa, Batak, Bugis, Tionghoa-Indonesia, dan komunitas global — tanpa kehilangan dirinya.

Contoh historis yang menarik: kota Bandung pernah menjadi ruang pertemuan Sunda, Belanda, dan berbagai etnis Asia dalam sebuah sinergi yang melahirkan Konferensi Asia-Afrika 1955. Identitas Sunda tidak terhapus — justru menjadi fondasi yang membuat Bandung relevan secara global.

Lompatan 3: Dari Romantisasi Masa Lalu ke Inovasi Berbasis Akar

Ada dua bahaya ekstrem dalam merespons krisis identitas: yang pertama adalah melupakannya sama sekali dan melebur ke dalam arus dominan; yang kedua adalah terjebak dalam nostalgia tanpa relevansi masa kini.

Lompatan paradigma yang dibutuhkan adalah inovasi berbasis akar — menggunakan kearifan, estetika, dan nilai-nilai Sunda sebagai titik tolak untuk menciptakan sesuatu yang baru dan relevan bagi hari ini. Bukan menyalin masa lalu, tetapi menghidupkannya kembali dalam bentuk yang menjawab tantangan zaman.

Kearifan Sunda	Masalah Kontemporer	Inovasi Potensial
Silih asuh (saling jaga)	Krisis kesehatan mental urban	Platform support komunitas berbasis gotong royong digital
Filosofi alam (Sunda-alam)	Krisis ekologi & perubahan iklim	Agroforestri & ekowisata berbasis kearifan lokal
Someah (keramahtamahan)	Industri pariwisata & hospitality	Destinasi wisata budaya autentik bertaraf internasional
Ngaos (belajar terus)	Kebutuhan pendidikan adaptif	Ekosistem belajar sepanjang hayat berbasis tradisi keilmuan Sunda

Lompatan 4: Dari Politik Identitas ke Politik Kontribusi

Politik identitas — memobilisasi massa berbasis sentimen etnis atau agama — adalah godaan yang selalu hadir ketika sebuah komunitas merasa termarginalisasi. Dalam jangka pendek ia bisa menghasilkan kemenangan elektoral; dalam jangka panjang ia meracuni demokrasi dan memperdalem segregasi.

Yang dibutuhkan Sunda — dan Indonesia — bukan lebih banyak politik identitas, melainkan politik kontribusi: pemimpin-pemimpin yang hadir bukan karena label etnisnya, melainkan karena gagasan, integritas, dan rekam jejak nyata mereka. Orang Sunda yang tampil di panggung nasional dengan modal kontribusi akan jauh lebih berdampak dan bertahan lama dibandingkan yang hadir dengan modal sentimen.

IV. Tujuh Pilar Kemajuan dalam Kebhinekaan

Berdasarkan empat lompatan paradigma di atas, berikut tujuh pilar konkret yang perlu dibangun — bukan hanya oleh komunitas Sunda, tetapi oleh seluruh komponen bangsa yang percaya pada kebhinekaan sebagai kekuatan, bukan beban.

01. Pendidikan Multikultural yang Bermakna — Kurikulum nasional perlu memasukkan sejarah dan kearifan seluruh suku bangsa secara proporsional — bukan hanya sebagai catatan kaki, tetapi sebagai narasi utama yang membentuk identitas nasional yang kaya. Anak-anak Sunda perlu belajar tentang Pajajaran; anak-anak Papua perlu belajar tentang Honai; semua perlu belajar tentang satu sama lain.

02. Desentralisasi Budaya yang Substantif — Otonomi daerah harus meluas ke otonomi budaya: daerah diberi kewenangan dan anggaran nyata untuk mengembangkan bahasa, seni, dan institusi budaya lokalnya — tanpa perlu mengajukan justifikasi ke Jakarta setiap langkahnya.

03. Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Identitas Lokal — Pemerintah dan swasta perlu berinvestasi dalam ekosistem yang memungkinkan produk budaya lokal — musik, fashion, kuliner, kerajinan, konten digital — bersaing di pasar nasional dan global. Ini bukan subsidi charity; ini investasi dalam diversifikasi ekonomi nasional.

04. Representasi Berkeadilan di Lembaga Nasional — Tanpa kuota kaku sekalipun, perlu ada komitmen aktif dari partai politik, lembaga negara, dan korporasi besar untuk memastikan keberagaman etnis dalam kepemimpinan — bukan sebagai tokenisme, melainkan sebagai cerminan Indonesia yang sesungguhnya.

05. Platform Dialog Antarbudaya yang Berkelanjutan — Bukan festival budaya yang sekali setahun, melainkan forum-forum deliberatif yang terus-menerus: di mana komunitas-komunitas berbeda bertemu, beradu gagasan, merumuskan masalah bersama, dan mencari solusi bersama. Dialog yang menghasilkan kolaborasi, bukan sekadar pertunjukan toleransi.

06. Teknologi sebagai Jembatan, Bukan Penghancur Identitas — Platform digital perlu dirancang — dan diadvokasi oleh komunitas — agar mendukung keberagaman linguistik dan budaya, bukan sekadar mengoptimalkan konten mayoritas. Ini termasuk mendorong konten berbahasa daerah, pelestarian naskah kuno secara digital, dan AI yang memahami bahasa-bahasa Nusantara.

07. Kepemimpinan Visioner yang Merangkul Kebhinekaan — Pada akhirnya, semua pilar di atas bergantung pada kualitas kepemimpinan. Pemimpin nasional yang dibutuhkan Indonesia bukan yang memainkan satu kelompok melawan kelompok lain, melainkan yang mampu melihat kekuatan dalam kebhinekaan dan mengorkestrasi perbedaan menjadi simfoni kemajuan.

V. Sunda sebagai Teladan: Mungkinkah?

Pertanyaannya sekarang: apakah komunitas Sunda bisa menjadi teladan — bukan teladan supremasi etnis, melainkan teladan bagaimana sebuah komunitas yang sempat mengalami krisis identitas berhasil mengubahnya menjadi energi kemajuan yang berkontribusi bagi seluruh bangsa?

Jawabannya: sangat mungkin. Syaratnya ada tiga.

Pertama, orang Sunda harus berhenti menunggu pengakuan dari pusat dan mulai membangun dari dalam. Kekuatan Sunda tidak bergantung pada apakah Jakarta mengakuinya — ia bergantung pada apakah orang Sunda sendiri mau menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya untuk membangun institusi, jaringan, dan narasi yang kuat.

Kedua, generasi muda Sunda perlu diberi ruang dan dukungan untuk menjadi pemimpin — bukan pemimpin yang 'kebetulan orang Sunda', melainkan pemimpin yang membawa nilai-nilai Sunda yang terbaik: someah, silih asah, bruk-brak (terbuka dan jujur), dan hormat pada alam — sebagai kompas kepemimpinan mereka.

Ketiga, komunitas Sunda perlu memilih dengan sadar: apakah akan merayakan Sundanya sebagai warisan yang hidup dan relevan, atau membiarkannya menjadi museum kenangan. Pilihan itu ada di tangan setiap individu Sunda — di meja makan, di ruang kelas, di studio kreatif, di kantor, dan di bilik pemungutan suara.

“Bangsa yang besar bukan yang tidak pernah jatuh, melainkan yang selalu tahu cara bangun kembali — dan membawa serta seluruh anggotanya dalam kebangkitan itu.”

VI. Penutup: Bhinneka sebagai Kekuatan, Bukan Beban

Indonesia bukan negara yang terjadi secara kebetulan. Ia adalah pilihan sadar dari ratusan suku bangsa yang memutuskan: lebih baik bersatu dalam perbedaan daripada terpecah dalam kesatuan semu. Itu adalah taruhan besar yang dimenangkan oleh para pendiri bangsa pada 1945.

Tetapi setiap generasi harus memenangkan taruhan itu kembali — dengan cara yang sesuai dengan tantangan zamannya. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, memenangkan taruhan kebhinekaan berarti memastikan bahwa setiap komunitas etnis di Nusantara memiliki kapasitas, kepercayaan diri, dan ruang untuk berkontribusi secara penuh dalam membangun Indonesia.

Krisis identitas Sunda bukan milik orang Sunda sendiri untuk dipikul. Ia adalah tanggung jawab Indonesia — karena Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang sesungguhnya besar selama ada bagian dari dirinya yang terluka dan terpinggirkan.

Menjawab krisis bukan berarti mengembalikan Kerajaan Pajajaran. Menjawab krisis berarti memastikan bahwa jiwa Pajajaran — kebebasan, keberanian, kecintaan pada alam, dan semangat peradaban — hidup kembali dalam bentuk yang relevan bagi Indonesia abad ke-21 dan bagi dunia yang sedang mencari model kebhinekaan yang berhasil.

Itulah kemajuan dalam kebhinekaan yang sesungguhnya.

Sunda ngawitan, Indonesia ngabagean, dunya ningalian.

Bandung, Maret 2026