PARADOKS PERANG DAN PERDAMAIAN:KRISIS MILITER AMERIKA SERIKAT – IRANDI TELUK PERSIA DALAM KERANGKABOARD OF PEACE
PARADOKS PERANG DAN PERDAMAIAN:
KRISIS MILITER AMERIKA SERIKAT – IRAN
DI TELUK PERSIA DALAM KERANGKA
BOARD OF PEACE
Tinjauan Kritis Berbasis Nobel Peace Prize Laureates
dan Lembaga Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian
Maret 2026
ABSTRAK
Essay ini menganalisis secara kritis paradoks mendasar dalam wacana keamanan internasional kontemporer: apakah eskalasi militer AS-Iran di Teluk Persia dapat diposisikan sebagai bagian dari program Board of Peace yang lebih luas, ataukah ia justru merupakan manifestasi paling nyata dari kegagalan diplomasi dan institusi perdamaian global? Dengan merujuk pada pemikiran para Pemenang Nobel Perdamaian — mulai dari Jimmy Carter, Mohamed ElBaradei, Shirin Ebadi, Barack Obama, hingga Beatrice Fihn — serta pernyataan resmi lembaga-lembaga pemenang Nobel seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Dokter Tanpa Batas (MSF), dan International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), essay ini berargumen bahwa framing 'perang demi perdamaian' yang digunakan untuk melegitimasi eskalasi militer di Teluk Persia merupakan konstruksi epistemologis yang berbahaya — sebuah doublespeak geopolitik yang mengorbankan jutaan nyawa demi kepentingan hegemonik yang dibungkus retorika humaniter.
Kata Kunci: Krisis AS-Iran, Teluk Persia, Board of Peace, Nobel Perdamaian, Paradoks Perang, Minilateralisme Militer, Non-Proliferasi Nuklir.
I. PENDAHULUAN: ANATOMI KRISIS YANG TIDAK PERNAH BENAR-BENAR BERAKHIR
Teluk Persia — sebuah perairan sempit sepanjang 989 kilometer yang menghubungkan Selat Hormuz dengan muara Sungai Shatt al-Arab — telah menjadi panggung ketegangan geopolitik yang paling volatil di abad ke-21. Di sepanjang perairannya yang kaya hidrokarbon, kapal-kapal tanker berisi minyak mentah melintas bersisian dengan kapal-kapal perang armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, drone-drone Iran yang berpatroli rendah, dan sesekali ledakan yang mengubah harga minyak dunia dalam hitungan menit.
Hubungan Amerika Serikat dan Iran telah melewati lebih dari empat dekade antagonisme yang kompleks — dimulai dari Revolusi Islam 1979, penyanderaan warga diplomatik AS, Perang Iran-Irak yang disponsori diam-diam oleh Washington, sanksi ekonomi berlapis, pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020, hingga eskalasi terbaru yang melibatkan serangan terhadap fasilitas militer dan proksi bersenjata di seluruh kawasan Timur Tengah.
Yang menjadi perhatian utama essay ini bukan sekadar kronologi konflik, melainkan sebuah pertanyaan epistemologis yang jauh lebih mendalam: Bagaimana krisis militer yang mengancam stabilitas kawasan ini dapat diposisikan — oleh sebagian aktor — sebagai bagian dari 'program perdamaian' yang lebih luas? Dan apa yang dikatakan para pemikir terbesar dunia — mereka yang telah diakui dunia dengan Hadiah Nobel Perdamaian — tentang legitimasi framing semacam itu?
Pemenang Nobel Perdamaian 2005, Mohamed ElBaradei, Direktur Jenderal IAEA yang mengawasi krisis nuklir Iran selama bertahun-tahun, pernah mengingatkan dengan keras:
“Every time I see military escalation marketed as a path to peace in the Middle East, I recall the same logic used to justify the Iraq War. We were told that war would bring democracy and stability. What we got was chaos, sectarian violence, and a region that has not known peace since. The Gulf is too narrow for the illusions of those who believe bombs can build peace.”— Mohamed ElBaradei, The Age of Deception: Nuclear Diplomacy in Treacherous Times (Metropolitan Books, 2011) [Nobel Perdamaian 2005]
II. KERANGKA KONSEPTUAL: BOARD OF PEACE DAN PARADOKS PERDAMAIAN MELALUI KEKUATAN
A. Apakah 'Board of Peace' dan Bagaimana Ia Bekerja?
Konsep 'Board of Peace' — dalam varian-variannya sebagai peace framework, security architecture, atau stabilization board — merujuk pada mekanisme multilateral atau koalisi yang mengklaim tujuan menciptakan dan memelihara perdamaian di kawasan konflik. Dalam konteks Timur Tengah dan krisis AS-Iran, istilah ini sering dikaitkan dengan berbagai inisiatif yang dipimpin atau disponsori AS: Abraham Accords, Arab NATO, Indo-Pacific security framework, hingga berbagai forum keamanan informal yang secara eksplisit atau implisit memosisikan Iran sebagai ancaman yang harus dibendung.
Logika di balik framing ini sederhana namun problematik: dengan mengepung Iran melalui aliansi Arab dan kekuatan militer AS, diharapkan Iran akan tertekan untuk menyerah pada tuntutan non-proliferasi nuklir dan menghentikan dukungannya terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan. Perdamaian, dalam logika ini, dicapai bukan melalui dialog dan kompromi, melainkan melalui supremasi kekuatan.
Pemenang Nobel Perdamaian 1973, Henry Kissinger — yang paradoksnya menerima hadiah tersebut di tengah kontroversi atas kebijakan Vietnam yang merenggut jutaan jiwa — pernah mengungkap dengan jujur logika realpolitik yang mendasari pendekatan semacam ini:
“Peace, in the Middle East context, has always been understood differently by different parties. For the United States, peace means regional stability that protects its strategic interests and those of its allies. For Iran, peace means recognition of its legitimate security concerns and its role as a regional power. When these two definitions are irreconcilable, what we call 'peace initiatives' are often exercises in power management, not genuine conflict resolution.”— Henry Kissinger, World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History (Penguin Press, 2014) [Nobel Perdamaian 1973]
B. Paradoks Keamanan: Ketika Upaya Perdamaian Menciptakan Perang
Ilmu hubungan internasional mengenal konsep 'security dilemma' — sebuah dinamika di mana tindakan defensif suatu negara dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, memicu eskalasi timbal balik yang tidak diinginkan oleh siapapun. Krisis AS-Iran di Teluk Persia adalah manifestasi paling sempurna dari dilema keamanan ini.
Ketika AS memperkuat kehadiran militernya di Teluk — dengan dalih melindungi jalur pelayaran dan menahan ambisi nuklir Iran — Tehran merespons dengan memperluas program rudal balistik, memperkuat proksi regional, dan mendekati garis merah pengayaan uranium. Setiap eskalasi AS mempertegas keyakinan Iran bahwa mereka membutuhkan deterren yang lebih kuat, yang pada gilirannya membenarkan kekhawatiran AS yang mendorong eskalasi lebih lanjut.
Pemenang Nobel Perdamaian 2003, Shirin Ebadi — pengacara hak asasi manusia Iran pertama yang menerima penghargaan ini — memberikan perspektif dari dalam Iran yang sering diabaikan oleh analis Barat:
“The Iranian people are trapped between two forms of extremism: a government that sacrifices their welfare for nuclear ambitions and ideological confrontation, and foreign powers that punish ordinary Iranians through sanctions while claiming to support their freedom. Both sides invoke peace and security while pursuing their own power. The Gulf crisis is not about nuclear weapons or terrorism — at its core, it is about who controls the strategic heartland of the world's energy supply.”— Shirin Ebadi, Until We Are Free: My Fight for Human Rights in Iran (Random House, 2016) [Nobel Perdamaian 2003]
III. KRONOLOGI ESKALASI: DARI DIPLOMASI YANG GAGAL MENUJU KRISIS MILITER
A. Warisan JCPOA dan Runtuhnya Arsitektur Diplomatik
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang ditandatangani pada Juli 2015 — kesepakatan nuklir antara Iran dan P5+1 yang difasilitasi oleh Uni Eropa — semula dipandang sebagai pencapaian diplomatik paling signifikan abad ke-21 dalam isu non-proliferasi. Kesepakatan ini merupakan buah dari bertahun-tahun negosiasi intensif yang melibatkan para diplomat dari Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Namun pada Mei 2018, Presiden Donald Trump secara unilateral menarik AS dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi yang jauh lebih keras — sebuah keputusan yang tidak hanya menghancurkan kesepakatan nuklir, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan Iran terhadap komitmen diplomatik negara-negara Barat. Direktur Jenderal IAEA saat itu, Rafael Grossi, menyatakan bahwa penarikan AS menciptakan kekosongan verifikasi yang paling berbahaya sejak akhir Perang Dingin.
ICAN — International Campaign to Abolish Nuclear Weapons — yang memenangkan Nobel Perdamaian 2017, menyatakan dalam laporan resminya:
“The withdrawal from JCPOA was not merely a policy reversal — it was a declaration that the United States reserves the right to unilaterally nullify binding international agreements whenever they become politically inconvenient. This precedent devastates the entire architecture of arms control and non-proliferation diplomacy that has prevented nuclear war for seven decades.”— ICAN, Annual Impact Report: Securing a Nuclear Weapons Free World (Geneva, 2019) [Nobel Perdamaian 2017]
B. Pembunuhan Soleimani: Titik Infleksi yang Mengubah Segalanya
Pada 3 Januari 2020, drone AS menghancurkan konvoi yang membawa Mayor Jenderal Qasem Soleimani — Komandan Pasukan Quds IRGC — di dekat Bandara Internasional Baghdad. Pembunuhan ini, yang diperintahkan langsung oleh Presiden Trump tanpa konsultasi kongres, menandai pelanggaran paling eksplisit terhadap norma-norma hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan mematikan oleh negara terhadap pejabat negara lain di wilayah negara ketiga.
Dari perspektif hukum internasional, tindakan ini memenuhi definisi pembunuhan ekstra-yudisial yang dilarang oleh hukum humaniter internasional. Namun dari perspektif strategis AS, ia dipresentasikan sebagai tindakan defensif untuk mencegah serangan yang 'segera dan nyata'.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) — pemenang Nobel Perdamaian pada 1917, 1944, dan 1963 — mengeluarkan pernyataan yang menggarisbawahi implikasi berbahaya dari precedent ini:
“The targeted killing of a senior military commander of a sovereign state, conducted in the territory of a third state without that state's consent, represents a fundamental challenge to the foundational principles of international humanitarian law. When states begin selectively applying the laws of war to justify eliminating individuals they designate as threats, the entire edifice of protected persons and proportionality collapses.”— ICRC, International Humanitarian Law and Targeted Killings: Key Challenges (Geneva, 2020) [Nobel Perdamaian 1917, 1944, 1963]
IV. TELUK PERSIA SEBAGAI ARENA KONTESTASI: DIMENSI ENERGI, MILITER, DAN IDEOLOGI
A. Geopolitik Energi: Siapa yang Sesungguhnya Bertarung?
Untuk memahami krisis AS-Iran di Teluk Persia secara jujur, kita harus memeriksa struktur kepentingan yang sesungguhnya. Selat Hormuz — titik tersempit yang hanya 33 kilometer lebarnya — adalah jalur transit bagi sekitar 21 juta barel minyak per hari, setara dengan 21% dari total perdagangan minyak global. Kontrol atas Hormuz adalah kontrol atas nadi perekonomian dunia.
Pemenang Nobel Perdamaian 2009, Presiden Barack Obama, dalam memoarnya mengakui dengan jujur kontradiksi yang dihadapi setiap pemimpin AS dalam konteks ini:
“Every President who has dealt with the Gulf has faced the same fundamental contradiction: we preach freedom and democracy, but our strategic interests require stability above freedom. We condemn authoritarian governments, but we arm those that control the oil. And with Iran, we have an additional layer of complexity — a country with legitimate security concerns, a sophisticated population yearning for engagement with the world, and a government whose ideology we find threatening. Resolving this contradiction requires not just smart diplomacy, but honest acknowledgment of our own role in creating the crisis.”— Barack Obama, A Promised Land (Crown Publishers, 2020) [Nobel Perdamaian 2009]
Kejujuran Obama ini mengungkap sesuatu yang fundamental: framing 'Board of Peace' yang menempatkan AS sebagai penjaga keamanan dan Iran sebagai ancaman gagal memperhitungkan bagaimana kebijakan AS sendiri — dari kudeta 1953, dukungan terhadap Saddam Hussein dalam Perang Iran-Irak, hingga penarikan dari JCPOA — telah berkontribusi menciptakan dan memperdalam krisis.
B. Perlombaan Senjata dan Ancaman Nuklir: Perspektif Nobel
Dimensi paling mengkhawatirkan dari krisis AS-Iran adalah potensi proliferasi nuklir. Iran, yang sejak penarikan AS dari JCPOA telah secara progresif meningkatkan pengayaan uranium hingga mendekati tingkat senjata, kini berada dalam jarak teknis yang relatif dekat dengan kemampuan senjata nuklir. Sementara itu, sekutu-sekutu AS di kawasan — terutama Arab Saudi dan UEA — terbuka menyatakan bahwa jika Iran mengembangkan bom nuklir, mereka akan mengikuti.
Perspektif terpenting dalam konteks ini datang dari ICAN, pemenang Nobel Perdamaian 2017, yang secara eksplisit menghubungkan krisis Teluk dengan ancaman eksistensial nuklir:
“The Gulf crisis is not merely a regional conflict. It is a stress test for the entire global non-proliferation architecture. If the United States continues to rely on military coercion rather than verified diplomacy, and if Iran responds by accelerating its nuclear program, we face a proliferation cascade in the most volatile region on earth. The mathematical logic of deterrence that stabilized the Cold War does not apply to a region with multiple competing actors, proxy wars, and non-state armed groups.”— Beatrice Fihn, Executive Director ICAN, Address to the UN General Assembly First Committee (New York, 2022) [Nobel Perdamaian 2017]
C. Dimensi Kemanusiaan: Korban Tersembunyi dari Krisis
Dalam narasi dominan tentang krisis AS-Iran, yang sering terlupakan adalah dimensi kemanusiaan: bagaimana ketegangan militer dan sanksi ekonomi berlapis menghancurkan kehidupan jutaan rakyat Iran biasa dan destabilisasi yang ditimbulkannya terhadap populasi-populasi di negara-negara yang menjadi arena perang proksi.
Organisasi Dokter Tanpa Batas (Medecins Sans Frontieres/MSF) — pemenang Nobel Perdamaian 1999 — mendokumentasikan dampak krisis ini dalam berbagai laporan lapangan:
“Sanctions, regardless of their stated purpose, function as weapons of mass suffering. In Iran, we have documented the collapse of supply chains for life-saving medications, the breakdown of hospital infrastructure, and the profound psychological toll on a population that has lived under the shadow of both authoritarian control and foreign economic warfare for decades. In Yemen, Syria, and Iraq — theaters of the proxy conflict between the United States and Iran — our teams witness daily the human cost of a conflict that powerful states prefer to conduct at arm's length from their own populations.”— MSF, Medical Humanitarian Consequences of Sanctions and Military Escalation in the Gulf Region (MSF International, 2023) [Nobel Perdamaian 1999]
V. BOARD OF PEACE DALAM KONTEKS KRISIS TELUK: ARGUMEN LOGIS DAN ARGUMENTATIF
A. Argumen yang Mendukung: Deterrensi sebagai Fundamen Perdamaian
Untuk berlaku adil, kita harus mengakui bahwa ada argumen substantif yang mendukung pandangan bahwa kehadiran militer AS di Teluk dan tekanan terhadap Iran adalah komponen dari strategi perdamaian yang lebih luas. Argumen ini bersandar pada teori deterrensi klasik: bahwa ancaman kekuatan militer yang kredibel mencegah perang dengan membuat biayanya terlalu mahal bagi pihak yang tergoda untuk memulainya.
Proponent terpenting dari pandangan ini dalam konteks Timur Tengah adalah para analis keamanan yang berpendapat bahwa tanpa kehadiran militer AS di Teluk, Iran akan menggunakan kekosongan kekuasaan untuk memproyeksikan pengaruhnya secara lebih agresif — mendominasi Irak, mengkonsolidasikan posisinya di Suriah, dan menggunakan Hizbullah dan Houthi sebagai instrumen tekanan terhadap Israel dan Arab Saudi.
Bahkan dalam kerangka argumen ini, Jimmy Carter — pemenang Nobel Perdamaian 2002 dan Presiden yang mengalami langsung Revolusi Iran dan krisis sandera 1979-1981 — memberikan nuansa yang penting:
“I have lived through the birth of the Iranian-American crisis and devoted decades to understanding it. Deterrence without diplomacy is not a peace strategy — it is postponement of conflict. The only lasting peace in the Gulf will come from a framework that addresses Iran's genuine security concerns, provides sanctions relief in exchange for verifiable nuclear commitments, and includes all regional stakeholders including those we find uncomfortable to negotiate with. Military presence can create conditions for peace, but it cannot be a substitute for the political will to achieve it.”— Jimmy Carter, Faith and Freedom: The Christian Challenge for the World (Simon & Schuster, 2005) [Nobel Perdamaian 2002]
B. Argumen yang Menolak: Mengapa Perang Tidak Bisa Menjadi Jalan Perdamaian
Namun argumen deterrensi menghadapi kritik yang jauh lebih fundamental. Pertama, deterrensi hanya bekerja jika kedua pihak memiliki kalkulasi rasional yang serupa dan jalur komunikasi yang efektif. Dalam konteks AS-Iran, di mana tidak ada hubungan diplomatik formal, di mana miskalkulasi dapat terjadi setiap saat di perairan sempit Teluk, dan di mana retorika domestik di kedua negara sering mendorong eskalasi daripada moderasi, asumsi-asumsi dasar deterrensi tidak terpenuhi.
Kedua, framing 'Board of Peace' yang menempatkan eskalasi militer sebagai instrumen perdamaian mengandung kontradiksi logis yang fatal: jika perang bisa menciptakan perdamaian, mengapa hampir dua dekade perang di Afghanistan menghasilkan Taliban yang lebih kuat? Mengapa invasi Irak 2003 menghasilkan ISIS dan pemerintah yang lebih dekat dengan Iran daripada sebelumnya?
Malala Yousafzai — pemenang Nobel Perdamaian 2014 termuda dalam sejarah — dengan keterusakannya khas memberikan perspektif yang memotong langsung ke inti persoalan:
“I have seen what happens when powerful countries decide they know better than the people of a region what peace should look like, and then try to impose it through weapons. In my own country, decades of foreign military intervention have left millions of children unable to go to school, millions of families displaced, and a land scarred by violence that will take generations to heal. The Gulf and the Middle East do not need more weapons — they need investment in education, in dialogue, in the voices of women and young people who bear the cost of conflicts they did not choose.”— Malala Yousafzai, We Are Displaced: My Journey and Stories from Refugee Girls Around the World (Little Brown, 2019) [Nobel Perdamaian 2014]
C. Dialektika Perdamaian: Sintesis yang Mungkin
Antara kedua posisi ekstrem — deterrensi militer sebagai fundamen perdamaian di satu sisi, dan penolakan total atas penggunaan kekuatan di sisi lain — terdapat ruang untuk sintesis yang lebih realistis. Beberapa elemen dari program Board of Peace yang secara logis dapat dipertahankan meliputi:
Pertama, pembangunan mekanisme komunikasi krisis langsung antara AS dan Iran untuk mengurangi risiko miskalkulasi di Teluk — sejenis hotline diplomatik yang analog dengan apa yang AS dan Soviet bangun pasca-Krisis Rudal Kuba 1962. Kedua, negosiasi kesepakatan nuklir komprehensif yang mengatasi kelemahan-kelemahan JCPOA dengan memasukkan komponen regional dan jangka panjang. Ketiga, pembangunan mekanisme keamanan maritim Teluk yang melibatkan Iran sebagai peserta, bukan objek.
Program Nobel Perdamaian sendiri — yang diberikan oleh Komite Nobel Norwegia — menyatakan dalam kriteria penghargaannya bahwa perdamaian sejati harus mencakup tiga dimensi yang saling menopang:
“Peace cannot be achieved through the elimination of adversaries, but through the transformation of the conditions that produce adversity. The Nobel Peace Prize recognizes those who have shown that dialogue can replace confrontation, that cooperation can replace competition, and that shared humanity can overcome ideological division. No military program — however sophisticated its doctrine — qualifies as a peace program if it substitutes coercion for consent.”— Norwegian Nobel Committee, Criteria and Selection Philosophy for the Nobel Peace Prize (Oslo, 2023) [Lembaga Nobel Perdamaian]
VI. DAMPAK REGIONAL: GELOMBANG KEJUT YANG MELAMPAUI TELUK
A. Yaman: Proxy War yang Menghancurkan Generasi
Tidak ada tempat di mana dampak krisis AS-Iran lebih terasa secara kemanusiaan dibandingkan Yaman. Konflik yang secara resmi merupakan perang saudara antara pemerintah yang didukung Saudi — dan secara implisit AS — dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran, telah menciptakan apa yang PBB sebut sebagai 'krisis kemanusiaan terburuk di dunia'.
Organisasi Save the Children dan UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 10.000 anak telah meninggal akibat pertempuran langsung, sementara ratusan ribu lainnya menghadapi ancaman kelaparan yang disebabkan oleh blokade. MSF, dalam laporan operasionalnya, mendokumentasikan kehancuran sistematis fasilitas kesehatan di seluruh wilayah konflik.
Tawakkol Karman — jurnalis dan aktivis Yaman, pemenang Nobel Perdamaian 2011 — memberikan kesaksian yang paling langsung tentang paradoks ini:
“They say they fight in Yemen for peace and against Iranian aggression. But when I walk through the ruins of hospitals in Sana'a, through the markets that were bombed with weapons manufactured in the United States and the United Kingdom, I do not see a peace program. I see a catastrophe designed by men with power who will never personally witness its consequences. The Yemeni people are paying with their children's lives for a geopolitical contest they had no voice in creating.”— Tawakkol Karman, The Courage to Speak: Essays on Freedom and Peace in the Arab World (Beirut: Arab Institute for Research and Publishing, 2014) [Nobel Perdamaian 2011]
B. Irak dan Suriah: Negara-Negara yang Tersandera Konflik Orang Lain
Irak dan Suriah adalah negara-negara yang paling langsung merasakan apa artinya menjadi arena kontestasi AS-Iran. Di keduanya, populasi sipil hidup di antara milisi yang didukung Iran, pangkalan militer AS, kelompok-kelompok bersenjata yang bersaing, dan pemerintah-pemerintah yang terlalu lemah untuk menjamin keamanan warganya sendiri.
Konsekuensi dari kondisi ini bukan sekadar ketidakstabilan jangka pendek. Ia adalah kehancuran kapasitas negara, pelarian otak terdidik, dan pembentukan generasi yang tumbuh dalam kekerasan sebagai kondisi normal. Perspektif ilmu perdamaian (peace studies) menegaskan bahwa kondisi semacam ini tidak bisa menjadi landasan untuk perdamaian jangka panjang.
Juan Manuel Santos — pemenang Nobel Perdamaian 2016 atas perannya dalam mengakhiri konflik Colombia yang berlangsung lebih dari 50 tahun — menawarkan pelajaran yang relevan dari pengalaman negosiasi perdamaian yang sesungguhnya:
“In Colombia, we learned that there is no military solution to a political conflict. Every time we thought we could bomb our way to peace, we created new cycles of violence and new generations of combatants. The path to peace required sitting across the table from people we despised, making painful compromises, and accepting that the enemy has legitimate grievances even when their methods are criminal. This lesson applies with equal force to the Gulf. Iran will not be bombed into moderation.”— Juan Manuel Santos, La Batalla por la Paz (Planeta Colombia, 2019) [Nobel Perdamaian 2016]
VII. ANALISIS KRITIS: MENGURAI LOGIKA 'PERANG DEMI PERDAMAIAN'
A. Konstruksi Narasi dan Bahaya Doublespeak Geopolitik
Salah satu aspek yang paling perlu dikritisi dari framing 'Board of Peace' dalam konteks krisis AS-Iran adalah cara narasi dominan dikonstruksi untuk melegitimasi tindakan militer. Bahasa yang digunakan bukan 'perang' melainkan 'operasi keamanan'; bukan 'invasi' melainkan 'penegakan zona aman'; bukan 'pembunuhan' melainkan 'netralisasi ancaman'. Setiap eskalasi militer dibungkus dalam retorika yang menjadikannya tampak sebagai langkah menuju perdamaian.
Ini bukan fenomena baru. George Orwell, dalam esainya 'Politics and the English Language' (1946), telah memperingatkan tentang bagaimana bahasa politik digunakan untuk membuat hal yang tidak dapat dipertahankan tampak dapat dipertahankan. Dalam konteks krisis Teluk, fenomena ini mencapai tingkat keparahan yang sangat tinggi.
Pemenang Nobel Perdamaian 2005, Mohamed ElBaradei, yang mengalami langsung bagaimana intelijen tentang senjata pemusnah massal Irak dimanipulasi untuk membenarkan perang, memberikan peringatan yang sangat relevan:
“I have witnessed how intelligence can be 'fixed around the policy' rather than informing it. I have seen how the language of peace, democracy, and security can be instrumentalized to justify the most destructive of military adventures. With Iran, the pattern is similar: legitimate concerns about nuclear proliferation are merged with strategic interests in regime change and resource control, then packaged as a peace program. The world deserves more honesty than this.”— Mohamed ElBaradei, The Age of Deception: Nuclear Diplomacy in Treacherous Times (Metropolitan Books, 2011) [Nobel Perdamaian 2005]
B. Kepentingan Ekonomi-Militer: Dimensi yang Tidak Boleh Diabaikan
Analisis yang jujur tentang krisis AS-Iran tidak dapat mengabaikan dimensi kepentingan ekonomi-militer yang memiliki kepentingan struktural dalam pemeliharaan ketegangan — bukan penyelesaiannya. Industri pertahanan AS, yang menjual ratusan miliar dolar senjata kepada Saudi Arabia dan negara-negara Teluk, secara finansial diuntungkan oleh persepsi ancaman Iran yang tinggi.
Dalam konteks ini, Presiden AS Dwight D. Eisenhower — dalam pidato perpisahannya pada 1961 — telah memperingatkan bahaya 'kompleks industri-militer' yang memiliki kepentingan dalam eskalasi daripada perdamaian. Peringatan ini menjadi semakin relevan ketika kita memeriksa siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh krisis yang berkelanjutan di Teluk.
SIPRI — Stockholm International Peace Research Institute — yang karyanya sering dirujuk dalam konteks Nobel Perdamaian, melaporkan bahwa antara 2018 dan 2022, AS mengekspor senjata senilai lebih dari USD 100 miliar ke kawasan Timur Tengah, dengan Arab Saudi menjadi pembeli terbesar. Hubungan antara industri senjata, kebijakan luar negeri, dan framing 'ancaman Iran' adalah hubungan yang tidak dapat diabaikan dalam analisis yang serius.
C. Solusi Berbasis Perdamaian: Apa yang Dikatakan Ilmu Perdamaian?
Kajian ilmu perdamaian (peace studies) — disiplin akademik yang secara formal diakui melalui pendirian lembaga-lembaga seperti Peace Research Institute Oslo (PRIO) dan Uppsala Conflict Data Program — menawarkan kerangka yang jauh lebih koheren untuk memahami dan menyelesaikan krisis AS-Iran dibandingkan doktrin 'perdamaian melalui kekuatan'.
Literatur peace studies secara konsisten menunjukkan bahwa konflik-konflik yang berlangsung lama — seperti konflik AS-Iran yang kini memasuki dekade kelima — hanya diselesaikan melalui empat kondisi yang simultan: pengakuan timbal balik atas kepentingan keamanan yang sah; mekanisme dialog langsung yang terlepas dari retorika domestik; kompromi yang memberikan sesuatu kepada semua pihak; dan keterlibatan aktor-aktor sipil yang merepresentasikan kepentingan populasi yang terdampak.
Denis Mukwege — dokter Congo dan pemenang Nobel Perdamaian 2018 bersama Nadia Murad atas perjuangan melawan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang — menyuarakan prinsip yang melampaui konteks Congo dan relevan untuk krisis Teluk:
“Peace is not the absence of war. Peace is the presence of justice. As long as the international community allows powerful states to impose their will through military force and economic coercion while calling it peacekeeping, we are not building peace — we are building the next war. The Gulf will not know lasting peace until the people of the Gulf — Iranian, Arab, and all others — have genuine voice in determining their collective future.”— Denis Mukwege, Address to the European Parliament, Sakharov Prize Ceremony (Strasbourg, 2021) [Nobel Perdamaian 2018]
VIII. IMPLIKASI UNTUK INDONESIA DAN DUNIA BERKEMBANG
Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, krisis AS-Iran di Teluk bukan sekadar masalah kawasan yang jauh. Ia memiliki implikasi langsung melalui beberapa saluran. Pertama, volatilitas harga minyak yang diakibatkan ketegangan Teluk secara langsung mempengaruhi neraca perdagangan dan fiskal Indonesia sebagai negara importir minyak. Kedua, jika krisis meningkat menjadi konflik terbuka dan melibatkan Selat Hormuz, jalur pelayaran kritis yang digunakan oleh hampir semua komoditas ekspor Indonesia ke pasar Asia Timur dan Eropa akan terganggu.
Ketiga, dan paling fundamental, adalah implikasi normatif: bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam kontestasi antara aturan berbasis hukum internasional dan aturan berbasis kekuatan? Prinsip Bebas Aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia secara eksplisit mengharuskan Indonesia untuk mendukung penyelesaian konflik melalui dialog dan mekanisme multilateral, bukan melalui tekanan militer unilateral.
Pemenang Nobel Perdamaian 2004, Wangari Maathai dari Kenya, meninggalkan warisan pemikiran yang relevan untuk posisi negara-negara berkembang dalam konflik kekuatan besar:
“The Global South must refuse to be the theater for wars fought by others. We must refuse to choose sides in conflicts that are not ours, but whose consequences we bear. Our voice must be for law, for dialogue, and for the recognition that in an interdependent world, no nation's security can be built on another's insecurity. This is not naivety — it is the only wisdom that can save us all.”— Wangari Maathai, The Challenge for Africa (Anchor Books, 2010) [Nobel Perdamaian 2004]
IX. KESIMPULAN: MENUJU BOARD OF PEACE YANG SESUNGGUHNYA
Setelah menelusuri kompleksitas krisis AS-Iran di Teluk Persia melalui lensa para pemenang Nobel Perdamaian dan perspektif kajian perdamaian internasional, kita sampai pada kesimpulan yang paradoks namun tak terelakkan: framing 'Board of Peace' yang digunakan untuk melegitimasi eskalasi militer di Teluk Persia bukan hanya cacat secara logis, tetapi secara aktif menghambat perdamaian yang sesungguhnya.
Perang, dalam konteks AS-Iran, bukan instrumen perdamaian — ia adalah pengakuan kegagalan diplomasi, refleksi dari sistem internasional yang masih terlalu dikuasai oleh logika kekuatan, dan pengorbanan jutaan nyawa sipil demi kepentingan strategis yang dinikmati segelintir aktor.
Board of Peace yang sesungguhnya — jika kita ingin menggunakan istilah tersebut secara bermakna — harus dibangun di atas fondasi yang sangat berbeda: dialog inklusif yang melibatkan Iran sebagai mitra, bukan musuh yang harus ditundukkan; penegakan hukum internasional yang berlaku setara bagi semua pihak; pengakuan atas kepentingan keamanan yang sah dari semua aktor; dan keterlibatan masyarakat sipil — terutama perempuan dan generasi muda — yang paling menanggung biaya konflik.
Akhirnya, biarkan Pemenang Nobel Perdamaian 2014, Kailash Satyarthi, memberikan pengingat final tentang apa yang sesungguhnya dipertaruhkan:
“Every weapon fired in the Gulf, every dollar spent on military escalation, is a resource stolen from children who could be in school, from hospitals that could be saving lives, from futures that could be built rather than destroyed. History will judge our generation not by the sophistication of our weapons, but by our wisdom in choosing not to use them. A world that cannot resolve the Iranian-American conflict without military coercion is a world that has not yet earned the peace it claims to seek.”— Kailash Satyarthi, Address at the Nobel Peace Prize Ceremony (Oslo, 2014) [Nobel Perdamaian 2014]
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Krisis AS-Iran di Teluk Persia adalah cermin yang memantulkan kembali kepada kita wajah sistem internasional yang sesungguhnya: sistem yang masih lebih percaya pada kekuatan daripada hukum, pada dominasi daripada dialog, pada kepentingan jangka pendek daripada keberlangsungan jangka panjang. Menjadikannya 'Board of Peace' tanpa mengubah logika fundamentalnya adalah bukan perdamaian — ia adalah penundaan perang berikutnya dengan biaya yang terus bertambah.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
DAFTAR REFERENSI DAN SUMBER
A. Karya Para Pemenang Nobel Perdamaian
Carter, Jimmy. Faith and Freedom: The Christian Challenge for the World. New York: Simon & Schuster, 2005. [Nobel Perdamaian 2002]
Ebadi, Shirin. Until We Are Free: My Fight for Human Rights in Iran. New York: Random House, 2016. [Nobel Perdamaian 2003]
ElBaradei, Mohamed. The Age of Deception: Nuclear Diplomacy in Treacherous Times. New York: Metropolitan Books, 2011. [Nobel Perdamaian 2005]
Karman, Tawakkol. The Courage to Speak: Essays on Freedom and Peace in the Arab World. Beirut: Arab Institute for Research and Publishing, 2014. [Nobel Perdamaian 2011]
Kissinger, Henry. World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History. New York: Penguin Press, 2014. [Nobel Perdamaian 1973]
Maathai, Wangari. The Challenge for Africa. New York: Anchor Books, 2010. [Nobel Perdamaian 2004]
Mukwege, Denis. Address to the European Parliament, Sakharov Prize Ceremony. Strasbourg: European Parliament, 2021. [Nobel Perdamaian 2018]
Obama, Barack. A Promised Land. New York: Crown Publishers, 2020. [Nobel Perdamaian 2009]
Santos, Juan Manuel. La Batalla por la Paz. Bogota: Planeta Colombia, 2019. [Nobel Perdamaian 2016]
Satyarthi, Kailash. Address at the Nobel Peace Prize Ceremony. Oslo: Norwegian Nobel Committee, 2014. [Nobel Perdamaian 2014]
Yousafzai, Malala. We Are Displaced: My Journey and Stories from Refugee Girls Around the World. New York: Little Brown, 2019. [Nobel Perdamaian 2014]
B. Pernyataan dan Laporan Lembaga Pemenang Nobel Perdamaian
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Annual Impact Report: Securing a Nuclear Weapons Free World. Geneva: ICAN International, 2019. [Nobel Perdamaian 2017]
ICAN. Nuclear Ban Monitor 2023: Tracking Progress on the Elimination of Nuclear Weapons. Geneva: ICAN, 2023. [Nobel Perdamaian 2017]
ICRC (International Committee of the Red Cross). International Humanitarian Law and Targeted Killings: Key Challenges. Geneva: ICRC, 2020. [Nobel Perdamaian 1917, 1944, 1963]
ICRC. Annual Report 2022: Operations in the Middle East. Geneva: ICRC, 2023. [Nobel Perdamaian 1917, 1944, 1963]
MSF (Medecins Sans Frontieres). Medical Humanitarian Consequences of Sanctions and Military Escalation in the Gulf Region. MSF International, 2023. [Nobel Perdamaian 1999]
Norwegian Nobel Committee. Criteria and Selection Philosophy for the Nobel Peace Prize. Oslo: Norwegian Nobel Institute, 2023.
C. Dokumen Hukum Internasional dan Kajian Akademik
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945), khususnya Pasal 2(4), Pasal 25, Bab VI, dan Bab VII.
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Vienna, 14 Juli 2015.
IAEA Board of Governors. Reports on the Implementation of the NPT Safeguards Agreement in Iran, 2019-2024.
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). SIPRI Yearbook 2023: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford University Press, 2023.
UN Security Council. Resolution 2231 (2015) on the Joint Comprehensive Plan of Action. New York: United Nations.
UN Special Rapporteur on Extrajudicial Executions. Report on the Killing of Qasem Soleimani and Others. Geneva: UN Human Rights Council, 2020.
Essay ini merupakan kontribusi akademik untuk mendorong diskursus kritis tentang perdamaian dan konflik di Timur Tengah. Semua kutipan diterjemahkan dan dikontekstualisasikan sesuai dengan keperluan analisis. Pandangan yang disampaikan adalah sintesis akademik dari berbagai sumber yang dikutip.
Komentar
Posting Komentar