Aliansi Multipolar SDGs dan Post SDGS 2030

Wacana untuk membangun aliansi multipolar baru dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) mencerminkan kesadaran akan pentingnya desentralisasi kekuasaan dalam tata kelola global. Gagasan ini berangkat dari realitas bahwa ketergantungan pada segelintir negara maju—baik dalam hal pendanaan, teknologi, maupun arah kebijakan—seringkali menciptakan kerentanan, terutama ketika terjadi krisis multidimensi atau perubahan prioritas politik di negara-negara tersebut.

Berikut adalah beberapa pilar dan pertimbangan strategis dalam mewujudkan aliansi multipolar untuk mempercepat pencapaian SDGs:

1. Mobilisasi Pembiayaan yang Inovatif dan Merata

Salah satu titik lemah SDGs selama ini adalah ketergantungan pada Official Development Assistance (ODA) dari negara-negara OECD. Aliansi multipolar perlu menggeser paradigma dengan:

· Mengaktifkan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) dan Lembaga Keuangan Global: Mendorong reformasi lembaga seperti Bank Dunia dan IMF agar tidak lagi menggunakan logika “kreditur-debitur” yang timpang, tetapi lebih fokus pada pendanaan berbasis kebutuhan iklim dan pembangunan.

· Memanfaatkan Dana Selatan-Selatan: Negara-negara emerging economies (seperti Indonesia, Brasil, India, dan Afrika Selatan) memiliki kapasitas untuk membentuk mekanisme pendanaan bersama yang lebih fleksibel dan bebas dari persyaratan struktural yang seringkali menghambat ruang fiskal negara berkembang.

2. Transfer Teknologi dan Pengetahuan Horizontal

Aliansi multipolar harus memutus rantai monopoli pengetahuan. Saat ini, akses terhadap teknologi hijau, vaksin, atau digitalisasi seringkali terhambat oleh hak kekayaan intelektual yang kaku.

· Pembentukan Pusat Keunggulan Regional: Alih-alih hanya mengandarkan riset dari negara maju, aliansi dapat membangun hub di kawasan Global South yang mengembangkan solusi lokal untuk masalah lokal (misalnya: ketahanan pangan tropis, energi surya untuk kepulauan).

· Lisensi Terbuka dan Paten Bersama: Mendorong perjanjian multilateral yang memungkinkan negara berkembang memiliki hak produksi atas teknologi penting untuk SDGs tanpa harus menunggu izin dari korporasi di negara maju.

3. Penguatan Suara Negara Berkembang dalam Tata Kelola Global

Multipolaritas berarti tidak ada satu kutub pun yang mendominasi agenda. Indonesia, melalui keketuaannya di ASEAN dan peran dalam G20, telah menunjukkan bahwa negara berkembang dapat menjadi agenda setter.

· Mengatasi Fragmentasi Geopolitik: Dalam kondisi perang dagang dan konflik geopolitik saat ini, aliansi multipolar untuk SDGs harus menjadi “zona damai”. Anggota aliansi perlu berkomitmen untuk tidak menjadikan bantuan pembangunan sebagai senjata geopolitik ( weaponization of aid ).

· Reformasi Dewan Keamanan PBB dan Lembaga Multilateral: Meskipun merupakan isu jangka panjang, perjuangan untuk mendapatkan representasi yang adil di lembaga multilateral merupakan fondasi agar kepentingan SDGs tidak selalu dikalahkan oleh kepentingan politik negara adidaya.

4. Memanfaatkan Kekuatan Non-Tradisional

Aliansi multipolar tidak hanya terdiri dari negara. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan, diperlukan kolaborasi yang lebih luas:

· Filantropi Global Selatan: Yayasan dan dana sosial dari negara berkembang (seperti di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Tiongkok) memiliki kapasitas pendanaan yang mulai menyaingi filantropi Barat. Mengonsolidasikannya dapat menciptakan sumber pendanaan alternatif yang signifikan.

· Sektor Swasta Lokal: Menggeser fokus dari investasi asing langsung (FDI) dari negara maju ke penguatan rantai pasok regional dan investasi intra-kawasan.

5. Prinsip “Common but Differentiated Responsibilities” (CBDR)

Aliansi multipolar yang sejati harus mengakui bahwa tanggung jawab terhadap SDGs, terutama dalam aspek perubahan iklim, tidak bisa disamaratakan.

· Aliansi ini harus menekankan bahwa negara maju yang secara historis berkontribusi besar terhadap emisi dan ketimpangan global memiliki kewajiban moral yang lebih besar, namun negara berkembang harus memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan jalur pembangunan mereka sendiri tanpa dikontrol oleh mekanisme utang yang mencekik.

Tantangan yang Harus Diantisipasi

Membangun aliansi ini bukan tanpa hambatan. Koordinasi di antara banyak kutub seringkali lebih rumit daripada sistem bilateral dengan hegemon. Selain itu, terdapat risiko splinternet atau fragmentasi standar (misalnya: standar hijau yang berbeda antara blok Barat dan Timur) yang justru bisa menghambat perdagangan dan kolaborasi jika tidak dikelola dengan baik.

Kesimpulan:

Aliansi multipolar baru untuk SDGs bukan berarti menolak kerja sama dengan negara maju, tetapi mendiversifikasi sumber daya dan kekuasaan. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang antifragile—di mana ketika satu negara maju mengalami resesi atau menarik diri dari komitmen iklim, momentum global untuk mencapai SDGs tidak langsung runtuh.

Dengan posisi strategisnya sebagai negara kepulauan, anggota G20, dan pemimpin di ASEAN, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu poros dalam aliansi ini, menjembatani kepentingan negara berkembang dan emerging economies dalam mewujudkan pembangunan global yang lebih inklusif dan stabil.