JURNAl LITERA : ANALISIS BAHASA, FILOSOFI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN KANG DEDI MULYADI (KDM) DALAM PROGRAM KERAKYATAN DI PROVINSI JAWA BARAT, INDONESIA, SUNDALAND
BAHASA, FILOSOFI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN KANG DEDI MULYADI (KDM) DALAM PROGRAM KERAKYATAN DI PROVINSI JAWA BARAT:
KAJIAN LINGUISTIK, KEBIJAKAN, DAN KEPEMIMPINAN POPULIS
Jurnal | SIMU LITERA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra |
Volume/Nomor | Vol. 1, No. 2 ( April-Juni 2026) |
E-ISSN | 3124-4424 |
Penulis | Asep Rohmandar |
Afiliasi | Masyarakat Peneliti Sundaland dan Pernah masuk FKIP Bahasa Sastra di Uninus Bandung |
Kata Kunci | KDM, Bahasa Politik, Filosofi Kepemimpinan, Ekonomi Kerakyatan, Jawa Barat |
Diterima | 01 April 2026 | Diterbitkan: 03 April 2026 |
ABSTRAK
Artikel ini mengkaji secara komprehensif dimensi bahasa, filosofi kepemimpinan, dan kebijakan kerakyatan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menjabat sejak 20 Februari 2025. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), penelitian ini menemukan bahwa KDM membangun identitas politik melalui sintesis tiga elemen: (1) penggunaan bahasa Sunda sebagai instrumen komunikasi politik yang inklusif dan egaliter; (2) filosofi kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai silih asah, silih asih, silih asuh; serta (3) implementasi kebijakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada redistribusi kesejahteraan. Kajian ini menempatkan KDM sebagai representasi pemimpin transformasional-populis yang memadukan kedekatan emosional dengan rakyat, digitalisasi komunikasi publik, dan kebijakan pro-rakyat yang berani. Namun demikian, ditemukan pula ketegangan antara populisme jangka pendek dan kebutuhan tata kelola struktural yang berkelanjutan.
Kata Kunci | KDM, Bahasa Politik, Filosofi Kepemimpinan, Ekonomi Kerakyatan, Jawa Barat |
I. PENDAHULUAN
Fenomena kepemimpinan daerah di Indonesia pasca-reformasi semakin menunjukkan kecenderungan menuju model komunikasi politik yang personal, emosional, dan berbasis media digital. Di tengah kejenuhan publik terhadap gaya birokrasi yang formal dan teknokratis, muncul pemimpin-pemimpin yang memilih pendekatan merakyat sebagai strategi utama legitimasi politiknya. Salah satu figur paling menonjol dalam konteks ini adalah Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat ke-15 pada 20 Februari 2025 untuk periode 2025–2030.
KDM bukan nama baru dalam lanskap politik Jawa Barat. Karier politiknya dimulai sebagai Wakil Bupati Purwakarta (2003–2008), dilanjutkan sebagai Bupati Purwakarta dua periode (2008–2018), kemudian menjadi anggota DPR-RI dari Partai Golkar periode 2019–2024 sebelum akhirnya terpilih sebagai Gubernur melalui Pilkada 2024 bersama wakilnya Erwan Setiawan dengan dukungan koalisi besar termasuk Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Rekam jejaknya di Purwakarta—terutama dalam revitalisasi budaya lokal, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan—menjadi modal kepercayaan yang besar bagi masyarakat Jawa Barat (Potretonline.com, 2025).
Yang menjadikan KDM berbeda dari gubernur-gubernur sebelumnya adalah pendekatan komunikasi publiknya yang melampaui batas-batas konvensional birokrasi. Ia menggunakan media sosial—terutama YouTube dan Instagram—bukan sekadar sebagai saluran informasi, tetapi sebagai ruang produksi narasi politik yang kaya akan muatan emosional, budaya, dan ideologis. Kanal YouTube-nya mencatat lebih dari dua miliar penonton dan menduduki peringkat ke-171 dalam daftar kanal berlangganan terbanyak di Indonesia, bersaing langsung dengan konten hiburan arus utama (Kompas.com, 2025).
Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam tiga dimensi utama dari kepemimpinan KDM: pertama, dimensi bahasa dan linguistik yang ia gunakan dalam komunikasi publik; kedua, filosofi kepemimpinan yang menjadi landasan nilai tindakannya; dan ketiga, kebijakan-kebijakan kerakyatan yang ia terapkan di Jawa Barat beserta implikasinya. Kajian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis terhadap studi kepemimpinan politik di era digital, sekaligus refleksi kritis atas fenomena populisme kultural dalam demokrasi lokal Indonesia.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) mengacu pada kerangka Fairclough (1992) yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang saling membentuk antara teks, konteks diskursif, dan konteks sosio-politik. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi: (1) pemberitaan media massa nasional terpercaya seperti Kompas.com, Tempo.co, Tirto.id, dan Liputan6.com periode Februari 2025–Maret 2026; (2) artikel ilmiah dari jurnal nasional yang mengkaji kepemimpinan KDM; (3) pernyataan resmi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui situs resmi jabarprov.go.id dan bapenda.jabarprov.go.id; serta (4) konten media sosial resmi KDM sebagai data primer wacana.
Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola bahasa, strategi retorika, dan konstruksi ideologi dalam teks-teks yang dihasilkan KDM maupun yang merespons kepemimpinannya. Pendekatan triangulasi sumber digunakan untuk menjamin validitas temuan.
III. DIMENSI BAHASA DALAM KOMUNIKASI POLITIK KDM
3.1 Bahasa Sunda sebagai Instrumen Politik
Salah satu ciri paling distingtif dari komunikasi politik KDM adalah penggunaan konsisten bahasa Sunda—termasuk register kasual dan bahkan bahasa Sunda kasar (wangun teu formal)—dalam interaksi publik. Berbeda dari mayoritas pejabat tinggi yang cenderung memilih Bahasa Indonesia formal atau bahasa birokrasi, KDM secara strategis memilih bahasa vernakular sebagai medium utama komunikasinya. Penelitian dari Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (2025) menemukan bahwa:
"KDM combines local values with modern rhetoric through an inclusive, empathetic, and culture-based communication style. His language style reflects an egalitarian and familiar character, with the dominance of Sundanese as a symbol of cultural closeness" (Gaya Komunikasi Politik Persuasif Gubernur Dedi Mulyadi, JDKP, 2025).
Detik Awards 2025 mencatat bahwa KDM secara konsisten mempromosikan dan menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya Sunda, menjadikan bahasa Sunda dalam komunikasi resmi dan publik sebagai langkah strategis untuk memperkuat rasa memiliki dan identitas lokal. Komitmen ini tampak dari penggunaan ungkapan-ungkapan Sunda sehari-hari seperti 'bapak aing', 'perkara', dan berbagai peribahasa yang diintegrasikan dalam pidato-pidato kebijakan (Detik.com, 2025).
3.2 Retorika Populis: Ethos, Pathos, dan Logos
Mengacu pada kerangka retorika klasik Aristotelian, komunikasi KDM dapat dianalisis melalui tiga dimensi persuasif. Pertama, ethos (kredibilitas pembicara): KDM membangun ethos melalui penampilan fisik berupa pakaian adat Sunda, iket kepala, dan kesederhanaan gestur yang menyimbolkan kedekatan dengan rakyat biasa. Menurut Raden Rosyda dan Sutiono Mahdi (2018) dalam kajian mereka tentang pepatah Sunda KDM, ungkapan 'set saringset pageuh iket' bermakna filosofis tentang keteguhan pikiran yang diatur oleh nilai-nilai kultural.
Kedua, pathos (daya tarik emosional): Tirto.id (2025) melaporkan bahwa dalam survei terhadap 1.250 responden warga Jawa Barat, sebanyak 90,07 persen mengapresiasi pendekatan komunikasi KDM yang membangkitkan emosi melalui konten visual yang apik, musik latar menyentuh, dan narasi storytelling sederhana. Platform YouTube KDM memproduksi apa yang dalam kajian industri budaya disebut 'produksi afeksi': membangkitkan rasa iba, kagum, dan haru secara masif.
Ketiga, logos (argumen logis): KDM membangun legitimasi kebijakan melalui argumentasi yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan sosial. Pernyataannya tentang kebijakan angkutan: 'Seluruh angkutan itu harus menggunakan dua sumbu semua. Nanti jumlah sopir nambah, jumlah yang kerja nambah, ekonomi muter. Kekayaan tidak numpuk pada satu orang tapi dibagi oleh banyak orang. Itu keadilan' (Bapenda Jabar, 2025) adalah contoh nyata argumentasi ekonomi yang dikemas dalam bahasa sehari-hari.
3.3 Model Komunikasi Postmodern dan Digital Intimacy
Para akademisi menempatkan gaya komunikasi KDM dalam kerangka komunikasi postmodern. Menurut analis di Kejakimpolnews.com (2025), KDM merepresentasikan politisi yang memilih komunikasi politik postmodernisme—yakni model komunikasi yang merevisi paradigma modern dengan mengutamakan interaksi simbolik non-linier, komunikasi timbal balik, serta desentralisasi posisi sebagai pejabat publik.
Sementara itu, Kompasiana (2025) mencatat bahwa KDM membangun apa yang disebut sebagai 'digital intimacy dengan publik, melampaui sekadar kampanye formal'. Melalui pendekatan hyperlocal populism berbasis budaya, ia menciptakan hubungan emosional yang intens dengan jutaan pengikutnya. Hal ini dibuktikan oleh data survei Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) yang menunjukkan 85,2 persen responden mengetahui kebiasaan KDM blusukan ke pasar, sungai, dan permukiman kumuh, dan sebagian besar menyatakan setuju dengan pendekatan tersebut.
IV. FILOSOFI KEPEMIMPINAN KDM
4.1 Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh: Tiga Pilar Nilai Sunda
Filosofi kepemimpinan KDM berakar pada konsep kosmologi Sunda yang telah berusia berabad-abad: silih asah (saling mengasah/mendidik), silih asih (saling mengasihi), dan silih asuh (saling mengayomi). Ketiga nilai ini bukan sekadar slogan, melainkan diinternalisasikan sebagai praktik gotong royong dalam birokrasi dan pelayanan publik. Detik Awards 2025 mencatat bahwa dalam tata kelola pemerintahan, KDM secara aktif melakukan revitalisasi identitas Sunda, menjadikannya pilar utama dalam membangun daerah—sebuah komitmen yang melampaui formalitas administratif dan merangkul kearifan lokal sebagai fondasi kebijakan sosial.
Universitas Pakuan (2025) menegaskan bahwa KDM 'menjadikan budaya bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai pondasi etika dan moral dalam membuat kebijakan'. Ini merepresentasikan model kepemimpinan yang dalam tradisi filsafat politik dikenal sebagai virtue ethics berbasis kultural—di mana nilai-nilai moral yang dibentuk oleh tradisi lokal menjadi panduan normatif bagi kebijakan publik.
4.2 Kepemimpinan Transformasional-Populis: Sintesis Dua Paradigma
Penelitian Rahman et al. (2025) yang diterbitkan dalam Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) merupakan salah satu kajian akademis paling komprehensif tentang kepemimpinan KDM. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa KDM menampilkan karakteristik kepemimpinan transformasional melalui reformasi kebijakan pendidikan dan penguatan nilai budaya lokal, sekaligus mengadopsi gaya populis melalui kedekatan emosional dengan rakyat dan narasi digital yang kuat.
Kepemimpinan transformasional, sebagaimana dirumuskan Bass dan Riggio (2006), menekankan inspirasi, motivasi, dan visi jangka panjang untuk menciptakan perubahan signifikan. KDM memanifestasikan ini melalui visi 'Jabar Istimewa'—yang berarti kondisi terbaik dalam pelayanan publik dan pembangunan. Sementara dimensi partisipatifnya (Somech, 2019; Huang et al., 2021) tampak dari dialog langsung yang ia lakukan bersama warga di berbagai pelosok Jawa Barat (Liputan6.com, 2025).
Sintesis dua paradigma ini—transformasional dan populis—menciptakan model kepemimpinan yang langka dalam teori konvensional, namun sangat efektif dalam konteks demokrasi digital Indonesia. Data Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) mengonfirmasi bahwa sebanyak 85,51 persen responden meyakini bahwa pendekatan langsung KDM mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4.3 KDM sebagai 'Wali Rakyat': Konstruksi Simbolis
Potretonline.com (2025) menganalisis fenomena KDM dalam kerangka simbolisme politik: ia bukan hanya seorang gubernur, tetapi figur yang 'ditunggu seperti ratu adil'. Karismanya dibangun atas tiga fondasi: rekam jejak konkret sebagai Bupati Purwakarta yang berhasil, penggunaan simbol budaya Sunda yang otentik, dan kemampuan membaca serta merespons isu-isu yang hidup di masyarakat. Konstruksi simbolis ini menciptakan 'ikatan emosional yang kuat' antara KDM dan konstituen Jawa Barat.
Agung Wicaksono, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, dalam wawancara dengan Tirto.id (2025) menyatakan bahwa KDM merepresentasikan populisme kultural yang khas Indonesia: 'bukan cuma soal ekonomi atau ideologi, tapi lebih ke pendekatan kultural dan personal'. Dalam lanskap ini, budaya Sunda berfungsi ganda—sebagai sumber legitimasi sekaligus sebagai medium komunikasi yang melampaui sekat-sekat formal birokrasi.
V. KEBIJAKAN KERAKYATAN KDM DI JAWA BARAT
5.1 Visi dan Misi: 'Jabar Istimewa'
Sesuai dengan visi yang diusung dalam kampanye Pilkada 2024, KDM bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan mengusung visi besar 'Jabar Istimewa untuk Jawa Barat yang Lebih Maju'. Antara News Jawa Barat (2025) mencatat empat misi utama yang menjadi panduan kebijakan: (1) mengembangkan kualitas SDM yang berkarakter, cerdas, bertakwa, dan profesional; (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal yang berdaulat dan berdaya saing tinggi; (3) meningkatkan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan (4) memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
5.2 Program Nganjang ka Warga: Pendekatan Personal Berbasis Komunitas
Program 'Nganjang ka Warga' (mengunjungi warga) menjadi ikon pendekatan personal KDM. Setiap pekan, ia turun langsung ke kampung-kampung, masuk ke rumah warga tanpa protokoler ketat, mendengarkan keluhan langsung, bahkan sering memberikan solusi di tempat—dari membayarkan biaya pendidikan, membantu perbaikan rumah, hingga menyelesaikan konflik keluarga (Kazee Blog, 2025). Program ini merepresentasikan model tata kelola yang dalam literatur ilmu pemerintahan disebut street-level governance, di mana pemimpin tertinggi sekaligus menjadi pelaksana paling dekat dengan warga.
Namun, pendekatan ini juga memunculkan ketegangan struktural. Beberapa kasus pembongkaran hunian di bantaran sungai yang dilakukan segera setelah kunjungan 'Nganjang'—tanpa relokasi yang memadai—menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan pendekatan personal ini ketika berhadapan dengan persoalan struktural yang kompleks (Kazee Blog, 2025).
5.3 Efisiensi Anggaran untuk Keadilan Fiskal
Salah satu gebrakan paling awal KDM adalah kebijakan efisiensi anggaran yang agresif. Tempo.co (2025) melaporkan bahwa KDM menerapkan penghapusan belanja pakaian dinas, pembatalan seluruh perjalanan dinas luar negeri senilai Rp 1,5 miliar, dan pemangkasan signifikan anggaran perjalanan dalam negeri. Efisiensi total diklaim mencapai Rp 5 triliun, yang dialihkan ke sektor pendidikan dan infrastruktur. Kebijakan ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip keadilan fiskal: mengutamakan belanja yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat banyak.
5.4 Ekonomi Kerakyatan: Redistribusi dan Pemberdayaan Lokal
Kebijakan ekonomi kerakyatan KDM bercirikan redistribusi manfaat ekonomi dari kelompok besar ke kelompok kecil. Contoh paling gamblang adalah kebijakan angkutan air mineral di Jawa Barat. KDM mewajibkan seluruh angkutan air mineral menggunakan mobil dua sumbu (engkel) melalui Peraturan Gubernur, berlaku sejak Oktober 2025. Ia beralasan: 'Nanti jumlah sopir nambah, jumlah yang kerja nambah, ekonomi muter. Kekayaan tidak numpuk pada satu orang tapi dibagi oleh banyak orang. Itu keadilan' (Bapenda Jabar, 2025).
Untuk mendukung kebijakan ini, KDM bermitra dengan Bank BJB menyediakan kredit mobil tanpa uang muka (DP) bagi warga yang memiliki kemampuan menyetir. Pendekatan ini mengintegrasikan regulasi dengan skema pembiayaan inklusif—sebuah model kebijakan yang mendorong inklusi ekonomi dari bawah. KDM juga mendorong koperasi petani, pasar tradisional, dan pelatihan wirausaha lokal, serta secara aktif menolak proyek-proyek besar yang dianggap tidak pro-rakyat seperti pembangunan mal baru atau tambang di kawasan produktif (Kazee Blog, 2025).
5.5 Reformasi Pendidikan
Di bidang pendidikan, KDM menerapkan sejumlah kebijakan yang berani sekaligus kontroversial. Larangan study tour ke luar provinsi untuk seluruh SMA dan SMK diberlakukan sejak awal 2025 untuk menghindari kecelakaan dan mengurangi beban biaya orang tua. Larangan ini ditegaskan dengan sanksi tegas: kepala sekolah yang melanggar dipecat dari jabatannya (Tempo.co, 2025).
Kebijakan lain yang menjadi sorotan adalah pengiriman siswa yang dinilai berperilaku menyimpang ke barak militer untuk pembinaan disiplin. Meskipun mendapat dukungan luas dari publik, kebijakan ini dikritik oleh Yayasan PKPA, Komisi Pendidikan DPR, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berpotensi meningkatkan agresivitas (Tempo.co, 2025). Kajian Rahman et al. (2025) mencatat bahwa program beasiswa 10.000 putra daerah di politeknik terapan dan penyempurnaan layanan RSUD dengan perawatan jantung, kanker, dan stroke merupakan kebijakan substantif yang mencerminkan visi SDM jangka panjang.
5.6 Penataan Lingkungan dan Ruang Hidup
Untuk menangani banjir dan penataan lingkungan, KDM bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk menormalisasi sempadan sungai dan menjadikannya aset negara. Program pembangunan seribu unit rumah apung untuk warga terdampak banjir di wilayah Bekasi merupakan solusi inovatif yang mencerminkan kepedulian terhadap kelompok rentan (Tempo.co, 2025). KDM juga ikut serta secara langsung membersihkan Sungai Citarum dan Cipalabuan—aktivitas yang direkam dan disebarluaskan melalui media sosial sebagai narasi kepemimpinan yang terlibat langsung (Humas Indonesia, 2025).
VI. ANALISIS KRITIS: ANTARA DIPLOMATIS DAN PROBLEMATIS
6.1 Kekuatan: Legitimasi Berbasis Kehadiran
Mengacu pada data Edelman Trust Barometer (2023) yang menunjukkan bahwa hanya 52 persen masyarakat global mempercayai lembaga pemerintah, kehadiran fisik dan digital KDM menjadi sumber legitimasi alternatif yang sangat efektif. Liputan6.com (2025) mencatat bahwa KDM 'membuktikan bahwa pada era krisis kepercayaan pada institusi, kehadiran fisik dan digital menjadi sumber legitimasi baru'. KDM berhasil meruntuhkan 'tembok birokrasi' antara pemerintah dan rakyat melalui sentuhan personal yang konsisten.
6.2 Ketegangan: Populisme Jangka Pendek vs. Governance Struktural
Meskipun efektif dalam membangun citra dan dukungan publik, kepemimpinan performatif KDM menyimpan risiko jangka panjang. Kompas.com (2025) mengidentifikasi bahwa pola komunikasi KDM yang mengutamakan narasi emosional dan solusi instan berpotensi mengabaikan persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan sistemik dan jangka panjang. Johannes Sutanto dalam analisisnya (Kompas.com, 2025) menegaskan bahwa agar kebijakan KDM efektif dalam jangka panjang, ia perlu memastikan kebijakan berbasis riset yang solid, bukan sekadar simbolisme budaya.
Nanang A.H. (2025) juga mencatat bahwa KDM harus mampu mengonversi gaya kepemimpinannya yang cenderung otoriter—terlihat dari pengambilan keputusan cepat tanpa banyak melibatkan bawahan—menjadi kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan sistemik. Liputan6.com (2025) memperingatkan bahwa jika keterlibatan digital tidak dikonversi menjadi partisipasi substantif dalam perumusan kebijakan, kepemimpinan lokal akan terjebak dalam 'siklus populisme digital: viral hari ini, hilang besok, tanpa warisan kelembagaan yang berkelanjutan'.
6.3 Implikasi bagi Teori Kepemimpinan
Secara teoretis, KDM merepresentasikan model kepemimpinan hibrida yang belum sepenuhnya terpetakan dalam literatur ilmu politik dan administrasi publik. Ia memadukan elemen kepemimpinan kharismatik (Weber, 1947), kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006), populisme kultural (Mudde, 2004; Moffitt & Tormey, 2014), dan kepemimpinan digital yang memanfaatkan platform media sosial sebagai ekosistem utama komunikasi kebijakan. Sintesis ini menghasilkan model yang Rahman et al. (2025) sebut sebagai 'kepemimpinan transformasional-populis'—sebuah kontribusi konseptual baru dalam studi kepemimpinan di era digital.
VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kajian ini menyimpulkan bahwa Kang Dedi Mulyadi (KDM) merepresentasikan fenomena kepemimpinan yang kompleks dan multidimensional. Pertama, dalam dimensi bahasa, KDM menggunakan bahasa Sunda sebagai instrumen politik yang egaliter, inklusif, dan efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan konstituen. Pilihan linguistik ini melampaui sekadar strategi komunikasi—ia merupakan ekspresi identitas kultural yang otentik sekaligus kalkulasi politik yang cermat.
Kedua, dalam dimensi filosofi, KDM berakar pada nilai-nilai Sunda silih asah, silih asih, silih asuh yang diterjemahkan ke dalam praktik kepemimpinan transformasional-populis yang memadukan visi jangka panjang ('Jabar Istimewa') dengan kehadiran personal yang intens. Ketiga, dalam dimensi kebijakan, KDM mengimplementasikan serangkaian program kerakyatan yang berorientasi pada redistribusi kesejahteraan, efisiensi fiskal, pemberdayaan ekonomi lokal, dan reformasi pendidikan—meskipun beberapa di antaranya menuai kontroversi.
Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan: (1) KDM perlu mengembangkan mekanisme pelembagaan dari pendekatan personal agar warisan kebijakan tidak bergantung pada figur semata; (2) setiap kebijakan populis perlu diimbangi dengan basis riset yang kuat dan evaluasi dampak yang terukur; (3) model kepemimpinan KDM layak dijadikan studi kasus dalam literatur tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia sebagai representasi sintesis kepemimpinan transformasional-populis di era digital.
REFERENSI
Sumber Akademis
Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410617095
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.
Haboddin, M. (2019). Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal. JPW (Jurnal Politik Walisongo), 1(1), 21–28. https://doi.org/10.21580/jpw.2019.1.1.2335
Huang, X., et al. (2021). Participative Leadership and Employee Outcomes. Journal of Organizational Behavior, 42(3), 312–328.
Kansong, U. (2025). Populisme Islam di Indonesia dan Bagaimana Media Memberitakannya. Gramedia Pustaka Utama.
Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 541–563. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x
Moffitt, B., & Tormey, S. (2014). Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style. Political Studies, 62(2), 381–397.
Rahman, M. Z. A., Bahtiar, M. R., Muiz, A., Reyhanda, H., Ramadhanu, D., & Yunisa, C. S. (2025). Merakyat dan Mengubah: Kepemimpinan Transformasional-Populis Dedi Mulyadi. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 6(5), 417–424. https://doi.org/10.37385/msej.v6i5.8838
Rosyda, R., & Mahdi, S. (2018). Overtone Emotif dalam Delapan Pepatah Sunda Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta. Jurnal Linguistik Sunda, 4(1), 1–18.
Somech, A. (2019). Participative decision making in schools: A mediating-moderating analytical framework. Educational Administration Quarterly, 46(2), 174–209.
Syaidah, A., et al. (2025). Menguak Tabir Kepemimpinan Dedi Mulyadi: Jawa Barat Menuju Perubahan Masif. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(6), 11883–11895. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3838
Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization (T. Parsons, Trans.). Free Press.
Sumber Media dan Berita
Antara News Jawa Barat. (2025, 20 Februari). Visi, Misi dan Program Dedi-Erwan yang Kamis ini resmi pimpin Jabar. https://jabar.antaranews.com/berita/581697/
Bapenda Jabar. (2025, 24 Oktober). Sumber Mata Air Pipa 1 Alami Longsor: Program Ekonomi Kerakyatan KDM. https://bapenda.jabarprov.go.id
Detik.com. (2025, 25 November). Konsisten Angkat Nilai Budaya Sunda, KDM Raih detikcom Awards 2025. https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-8228714/
Humas Indonesia. (2025). Menelaah Komunikasi Populis Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. https://humasindonesia.id/berita/menelaah-komunikasi-populis-gubernur-jabar-dedi-mulyadi-2756
Kazee Blog. (2025). Kepemimpinan Dedi Mulyadi: Diplomatis atau Problematis? https://blog.kazee.id/kepemimpinan-dedi-mulyadi-diplomatis-atau-problematis
Kejakimpolnews. (2025, 18 April). Banalitas Politik KDM Perspektif Komunikasi Posmo. https://kejakimpolnews.com/opini/28295/
Kompas.com. (2025, 15 Mei). Kepemimpinan Performatif: Pendekatan Populis Komunikasi Politik Dedi Mulyadi. https://nasional.kompas.com/read/2025/05/15/14024771/
Kompas.com. (2025, 20 Juni). Dedi Mulyadi: Antara Komunikasi Populis dan Populisme Komunikasi. https://regional.kompas.com/read/2025/06/20/15582151/
Kompasiana. (2025, 14 Mei). Strategi Transformasi Dedi Mulyadi Menuju Kepemimpinan Populis Berbasis Isu Nasional. https://www.kompasiana.com/asepsetiawan3992/
Liputan6.com. (2025, 2 Juli). Gaya Komunikasi Dedi Mulyadi Terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kepemimpinan Lokal. https://www.liputan6.com/opini/read/6094507/
Potretonline.com. (2025, 9 Mei). Kepemimpinan Multidimensional Dedi Mulyadi. https://potretonline.com/2025/05/09/kepemimpinan-multidimensional-dedi-mulyadi/
Tempo.co. (2025, 2 Mei). 7 Kebijakan Dedi Mulyadi yang Menjadi Sorotan Warga Jawa Barat. https://www.tempo.co/politik/7-kebijakan-dedi-mulyadi-yang-menjadi-sorotan-warga-jawa-barat-1314630
Tirto.id. (2025, 20 Juni). Baik Buruk Gaya Kepemimpinan Populis Dedi Mulyadi. https://tirto.id/baik-buruk-gaya-kepemimpinan-populis-dedi-mulyadi-hdgE
Universitas Pakuan. (2025, 28 Agustus). Belajar Kepemimpinan dari Sosok Dedi Mulyadi, Mahasiswa Wajib Tahu! https://www.unpak.ac.id/rubrik/belajar-kepemimpinan-dari-sosok-dedi-mulyadi-mahasiswa-wajib-tahu Conflict of Interest Statement: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Redaksi SIMU LITERA Jurnal Bahasa dan Sastra (publikasi.simujurnal.com) atas kesempatan publikasi ini.
Komentar
Posting Komentar