Dilema Hukum Kebijakan Zero-Tariff China: Analisis Kompatibilitas dengan Kerangka Hukum WTO

Dilema Hukum Kebijakan Zero-Tariff China: Analisis Kompatibilitas dengan Kerangka Hukum WTO

Pendahuluan

Dalam upaya memperluas pengaruh geopolitik dan ekonominya di Global South, China telah mengimplementasikan kebijakan perdagangan sepihak berupa penghapusan tarif (zero-tariff) untuk produk-produk dari 53 negara Afrika. Meskipun kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen bantuan pembangunan dan solidaritas Selatan-Selatan, ia menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks di bawah aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Esai ini akan menganalisis validitas hukum kebijakan tersebut melalui empat lensa utama: Prinsip Most-Favored-Nation (MFN) dalam GATT Article I, pengecualian di bawah Enabling Clause, ketentuan Area Perdagangan Bebas (FTA) dalam GATT Article XXIV, serta implikasi status China sebagai negara berkembang. Analisis ini berargumen bahwa kebijakan zero-tariff sepihak China rentan terhadap gugatan hukum karena secara prima facie melanggar prinsip non-diskriminasi MFN dan gagal memenuhi syarat ketat untuk pengecualian hukum yang tersedia.

Pelanggaran Prima Facie terhadap Prinsip MFN (GATT Article I)

Inti dari sistem perdagangan multilateral WTO adalah prinsip Most-Favored-Nation (MFN) yang tertuang dalam GATT Article I:1. Prinsip ini mewajibkan setiap anggota WTO untuk segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan kepada produk sejenis dari semua anggota lainnya. Kebijakan China yang memberikan akses pasar bebas bea hanya kepada 53 negara Afrika, sementara menolak perlakuan yang sama bagi anggota WTO lainnya (seperti negara-negara Asia Tenggara atau Amerika Selatan), menciptakan diskriminasi de jure yang jelas.

Secara hukum, tindakan ini constitutes a prima facie violation of Article I. Tidak ada ambiguitas dalam fakta bahwa anggota WTO tertentu menerima keuntungan tarif yang tidak diterima oleh anggota lainnya. Oleh karena itu, beban pembuktian bergeser kepada China untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut dilindungi oleh salah satu pengecualian yang sah dalam perjanjian WTO. Jika China tidak dapat memanfaatkan pengecualian tersebut, kebijakan ini ilegal secara otomatis.

Kegagalan Pertahanan di Bawah Enabling Clause

Argumen pertahanan utama yang mungkin diajukan China adalah Enabling Clause (Keputusan 1979 tentang Perlakuan Diferensial dan Lebih Menguntungkan, Reciprocity, dan Partisipasi Penuh Negara Berkembang). Klausul ini memungkinkan negara maju memberikan perlakuan preferensial kepada negara berkembang tanpa melanggar MFN. Namun, penerapan klausul ini oleh China—sebagai negara berkembang yang juga memberikan preferensi—menghadapi hambatan hukum yang signifikan.

Pertama, secara historis dan tekstual, Enabling Clause dirancang untuk memungkinkan negara maju memberikan konsesi kepada negara berkembang. Belum ada preseden atau uji tuntas di badan penyelesaian sengketa WTO yang secara eksplisit memvalidasi negara berkembang sebagai pemberi preferensi umum di bawah klausul ini. Interpretasi tekstual mungkin memungkinkan, tetapi ketiadaan praktik negara (state practice) melemahkan argumen ini.

Kedua, bahkan jika China diizinkan menggunakan Enabling Clause, kebijakan tersebut harus memenuhi syarat "non-diskriminasi" antar negara berkembang penerima manfaat. Kasus pengecualian Eswatini dari daftar penerima manfaat menjadi titik lemah fatal. Jika pengecualian Eswatini didasarkan pada hubungan diplomatik atau politik murni, bukan pada kriteria objektif seperti tingkat pembangunan ekonomi atau kebutuhan perdagangan, maka hal tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi yang inheren dalam Enabling Clause. Diskriminasi antara negara Afrika yang menerima fasilitas dan negara berkembang lain di kawasan Asia atau Amerika Latin yang ditolak, tanpa kriteria objektif yang transparan, menjadikan kebijakan ini tidak kompatibel dengan semangat dan huruf Enabling Clause.

Ketidakcukupan Justifikasi di Bawah GATT Article XXIV (FTA)

Alternatif pertahanan hukum lainnya adalah mengklaim bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembentukan Area Perdagangan Bebas (FTA) sesuai GATT Article XXIV. Pasal ini mengizinkan diskriminasi tarif jika dilakukan dalam konteks integrasi ekonomi regional yang substantif. Namun, argumen ini runtuh karena sifat kebijakan yang sepihak (unilateral).

Article XXIV mensyaratkan adanya perjanjian timbal balik dan cakupan yang substansial dari seluruh perdagangan. Kebijakan zero-tariff China saat ini bersifat satu arah dan belum didukung oleh kerangka perjanjian seperti CADEPA (China-Africa Economic Partnership Agreement) yang telah dinotifikasikan secara penuh sebagai FTA yang memenuhi syarat WTO. Tanpa notifikasi FTA yang sah dan tanpa elemen timbal balik yang diperlukan, kebijakan ini tidak dapat berlindung di bawah payung Article XXIV. Dengan demikian, diskriminasi lintas kawasan (antara Afrika, Asia, dan Amerika Selatan) tetap tidak memiliki justifikasi hukum yang valid.

Implikasi Status China dan Erosi Legitimasi S&DT

Analisis hukum ini tidak dapat dilepaskan dari konteks status China di WTO. China selama ini menikmati perlakuan Special and Differential Treatment (S&DT) sebagai negara berkembang. Namun, klaim ini semakin diperdebatkan di forum internasional. Pernyataan Premier Li pada September 2025, meskipun tidak mengubah posisi formal China di WTO, secara politis dan normatif melemahkan legitimasi China untuk mengklaim status "negara berkembang" yang membutuhkan perlindungan khusus, sambil sekaligus bertindak sebagai donor preferensi dagang skala besar.

Posisi ganda ini menciptakan kerentanan strategis. Jika China bersikeras menggunakan Enabling Clause sebagai dasar hukum, ia mengakui posisinya sebagai pihak yang "lebih mampu" (mirip negara maju), yang justru dapat digunakan oleh anggota WTO lain untuk menantang hak-hak S&DT China di area lain. Sebaliknya, jika China bersikeras pada status negara berkembangnya, ia kesulitan membenarkan pemberian preferensi sepihak yang biasanya merupakan domain negara maju. Ketegangan ini melemahkan koherensi argumen hukum China di hadapan panel sengketa WTO.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, kebijakan zero-tariff China terhadap 53 negara Afrika berada dalam posisi hukum yang sangat rapuh. Kebijakan tersebut secara jelas melanggar prinsip MFN GATT Article I dan gagal memenuhi syarat ketat untuk pengecualian di bawah Enabling Clause akibat adanya diskriminasi antar negara berkembang (kasus Eswatini) dan ketiadaan preseden hukum. Selain itu, kebijakan ini tidak dapat dibenarkan sebagai FTA di bawah Article XXIV karena sifatnya yang sepihak dan belum adanya perjanjian yang dinotifikasikan.

Di tengah erosi legitimasi klaim status negara berkembangnya, China menghadapi dilema struktural: untuk melegalkan kebijakan ini, China perlu menegosiasikan perjanjian FTA yang komprehensif dan dinotifikasikan secara resmi dengan negara-negara Afrika, atau mengajukan reformasi aturan WTO yang secara eksplisit mengizinkan preferensi Selatan-Selatan. Tanpa langkah-langkah tersebut, kebijakan ini tetap terbuka terhadap tantangan hukum yang berpotensi merusak stabilitas sistem perdagangan multilateral dan posisi diplomasi ekonomi China.