Refleksi Kritis :Membaca Ulang Etos Kerja Kelas Menengah Sunda di Persimpangan Negara dan Budaya

Refleksi Kritis :Membaca Ulang Etos Kerja Kelas Menengah Sunda di Persimpangan Negara dan Budaya

Oleh: Asep Rohmandar

Kita hidup dalam zaman yang memuja produktivitas. Setiap hari, diskursus pembangunan mengingatkan bahwa kemajuan bangsa bergantung pada peningkatan output, efisiensi, dan daya saing. Di Indonesia, cerita tentang produktivitas hampir selalu disuarakan oleh negara melalui kebijakan-kebijakan teknokratik, target-target kuantitatif, dan program-program seperti Revolusi Mental yang bertujuan membentuk manusia Indonesia menjadi pekerja yang lebih disiplin, lebih cepat, dan lebih berorientasi hasil. Di tengah arus besar itu, masyarakat Sunda—dengan segala warisan nilai, falsafah, dan cara hidupnya—sering kali berada dalam posisi yang problematik. Mereka adalah kelompok etnik terbesar kedua di negeri ini, mendiami Jawa Barat yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di saat yang sama, mereka masih kerap dilekati stereotipe klasik: "orang Sunda pemalas", lamban, kurang ambisius, tidak cukup kompetitif.

Stigma itu bukanlah sesuatu yang lahir dari ruang hampa. Ia dikonstruksi sejak masa kolonial, ketika penguasa perkebunan mengukur kerja masyarakat lokal semata-mata dari seberapa banyak komoditas yang bisa mereka hasilkan untuk pasar dunia. Cara hidup agraris yang menghormati ritme alam, yang mencukupi kebutuhan tanpa mengejar surplus berlebihan, dihakimi sebagai tidak produktif. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem kapitalisme modern meneruskan logika yang sama: produktivitas didefinisikan secara sempit sebagai maksimalisasi hasil dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan setiap cara kerja yang tidak selaras dengan logika itu dianggap sebagai penyimpangan.

Esai ini hendak melangkah lebih jauh dari sekadar membela atau menolak stereotipe tersebut. Saya ingin mengajak pembaca menelusuri habitus produktivitas kerja kelas menengah Sunda—bagaimana ia terbentuk dari perjumpaan antara warisan kultural dan tekanan struktural negara, serta bagaimana kita dapat membayangkan sebuah model produktivitas yang lebih manusiawi, yang tidak meminggirkan kearifan lokal tetapi justru memanfaatkannya sebagai sumber daya untuk bekerja secara bermakna.

Kosmologi Kerja Orang Sunda: Dari Kecukupan hingga Silih Asuh

Untuk memahami mengapa orang Sunda bekerja dengan cara mereka, kita perlu menyelami pandangan hidup yang telah lama mengakar di Tatar Sunda. Masyarakat Sunda tradisional hidup dalam ekosistem yang relatif bersahabat: tanah yang subur, iklim yang nyaman, siklus alam yang teratur. Dalam lingkungan seperti itu, kerja tidak dimaknai sebagai aktivitas mengakumulasi kekayaan tanpa batas, melainkan sebagai upaya menjaga kesinambungan hidup—memastikan bahwa kebutuhan komunitas terpenuhi, bahwa alam tetap lestari, dan bahwa keseimbangan sosial tetap terjaga. Dari sinilah lahir falsafah cageur, bageur, bener, pinter—sehat, baik, benar, dan pandai—yang menempatkan keutuhan manusia di atas segalanya.

Prinsip ngaraga cukup, atau hidup secukupnya, sering kali disalahpahami sebagai kurangnya ambisi. Padahal, di dalamnya tersimpan sebuah sikap filosofis yang mendalam: bahwa kebahagiaan tidak terletak pada penumpukan harta, melainkan pada harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan alam. Ini bukanlah kemalasan. Ini adalah sebuah pilihan sadar tentang apa yang pantas dikejar dan apa yang cukup untuk dirayakan.

Lebih dari itu, masyarakat Sunda mewarisi trilogi silih asih, silih asah, silih asuh—saling menyayangi, saling mencerdaskan, saling membimbing. Ketiganya bukan sekadar slogan moral, melainkan prinsip yang mengatur bagaimana kerja dilakukan dan bagaimana hubungan antarmanusia di tempat kerja dijalin. Dalam bingkai ini, produktivitas tidak dipaksakan dari atas melalui pengawasan ketat, melainkan tumbuh dari rasa memiliki bersama. Pemimpin bukanlah mandor yang mengintimidasi, melainkan pembimbing yang hadir dan terlibat. Rekan kerja bukanlah pesaing yang harus dikalahkan, melainkan saudara yang harus diasuh. Semangat guyub sabilulungan—gotong royong dan kebersamaan—menjadi fondasi etos kerja yang menempatkan relasi sosial di atas efisiensi instrumental.

Tokoh Si Kabayan, yang sering dipakai untuk memperkuat stereotipe negatif, sejatinya menyimpan makna yang lebih dalam. Kabayan bukanlah representasi kemalasan; ia adalah kritik sosial yang halus terhadap kerja yang menindas dan eksploitatif. Cerita-cerita tentang Kabayan mengajarkan bahwa manusia Sunda tidak boleh jatuh pada dua ekstrem: malas yang merugikan diri sendiri, atau ambisi berlebihan yang merusak orang lain. Jalan tengah—kerja yang bermakna dan proporsional—itulah yang diidealkan.

Negara dan Mimpi Produktivitas yang Seragam

Di atas landasan kultural yang kaya itu, negara Indonesia hadir dengan seperangkat kebijakan yang hendak meningkatkan produktivitas nasional. Gerakan Revolusi Mental, program vokasi, insentif ekonomi, dan dorongan untuk memperbesar sektor manufaktur formal adalah sebagian dari upaya itu. Niatnya baik: menciptakan tenaga kerja yang kompetitif, memperkuat kelas menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun masalahnya, hampir semua kebijakan itu berangkat dari asumsi bahwa hanya ada satu model produktivitas yang sahih—yaitu yang berorientasi pada kecepatan, efisiensi kuantitatif, dan pencapaian target.

Negara, meminjam istilah Michel Foucault, menjalankan governmentality: membentuk mentalitas warga negara agar sesuai dengan citra subjek produktif yang diidealkan. Dalam proses itu, negara tidak hanya mengatur perilaku lahiriah melalui aturan dan insentif, tetapi juga berusaha membentuk hasrat dan aspirasi—apa yang dianggap sebagai karier yang baik, kerja yang layak, dan hidup yang berhasil.

Bagi kelas menengah Sunda, proyek pembentukan ini menciptakan dilema eksistensial. Mereka didorong untuk menjadi lebih asertif, lebih cepat, lebih kompetitif. Namun disposisi kultural yang telah mereka internalisasi sejak kecil—kesantunan, harmoni, menghindari konflik terbuka—sering kali dianggap sebagai kelemahan dalam arena kerja modern. Akibatnya, banyak dari mereka harus menjalani semacam double consciousness: di kantor, mereka menampilkan diri sebagai pekerja modern yang memenuhi semua standar korporasi; di rumah atau dalam komunitas, mereka kembali menjadi orang Sunda yang santai dan hangat. Ada yang berhasil menjalani hibriditas ini dengan luwes. Tapi tidak sedikit yang mengalami tekanan psikologis karena terus-menerus merasa identitas kulturalnya tidak diakui atau bahkan dicap negatif.

Yang lebih paradoks, kebijakan negara sendiri mengandung kontradiksi yang memperburuk situasi. Di satu sisi, pemerintah menekankan pentingnya sektor formal dan manufaktur sebagai jalan mobilitas sosial. Di sisi lain, lapangan kerja yang tercipta justru lebih banyak berada di sektor informal dan jasa dengan produktivitas rendah. Kelas menengah—yang diharapkan menjadi pilar ekonomi—justru berada dalam posisi rentan: terlalu "kaya" untuk mendapat bantuan sosial, tapi terlalu "miskin" untuk memiliki perlindungan yang memadai. Fenomena missing middle ini membuat tekanan terhadap produktivitas semakin berat, sementara dukungan struktural tetap minim.

Arena Kerja sebagai Medan Pertarungan Simbolik

Dengan meminjam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, kita bisa melihat bahwa produktivitas bukanlah realitas objektif yang netral. Ia adalah arena pertarungan simbolik. Di dalamnya, berbagai aktor—negara, korporasi, lembaga internasional—berkompetisi untuk menetapkan definisi tentang apa yang dianggap "kerja produktif" dan siapa yang disebut "pekerja yang baik".

Negara, dengan otoritas dan legitimasi yang dimilikinya, mempromosikan definisi teknokratik. Korporasi memperkuatnya melalui sistem rekrutmen dan evaluasi kinerja yang menghargai pencapaian kuantitatif. Definisi ini kemudian dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Semua yang tidak cocok dinyatakan sebagai penyimpangan.

Padahal, masyarakat Sunda—dan banyak masyarakat adat lainnya—memiliki definisi tandingan yang sama validnya. Produktivitas, dalam kosmologi Sunda, bukan semata-mata tentang berapa banyak yang dihasilkan, tetapi tentang bagaimana kerja itu menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas, dan memelihara martabat manusia. Definisi tandingan ini sering tidak diartikulasikan secara eksplisit, tetapi ia hidup dalam praktik sehari-hari: dalam cara orang Sunda memilih untuk tidak menjilat atasan demi promosi, dalam cara mereka menghindari konflik terbuka meskipun itu berarti mengorbankan "ketegasan", dalam cara mereka lebih memilih bisnis berbasis komunitas ketimbang mengejar korporasi besar.

Konsekuensinya nyata. Mereka yang sepenuhnya mengadopsi definisi hegemonik mendapatkan akses lebih mudah ke jenjang karier dan pengakuan profesional. Mereka yang mempertahankan definisi kultural berisiko terpinggirkan—dilekati stigma "pemalas", dianggap tidak cukup ambisius, atau didorong ke sektor ekonomi informal. Di sinilah kekerasan simbolik terjadi: bukan dengan paksaan fisik, melainkan dengan membuat orang merasa bahwa cara hidup mereka sendiri tidak berharga.

Humanisasi Kerja: Merebut Kembali Makna

Lalu, apa jalan keluarnya? Apakah kelas menengah Sunda harus memilih antara menjadi "modern" dan meninggalkan tradisi, atau bertahan dalam tradisi dan menerima marginalisasi ekonomi? Saya ingin mengajukan bahwa dikotomi itu adalah jebakan. Jalan keluar yang sesungguhnya terletak pada humanisasi kerja—yaitu, merebut kembali definisi produktivitas dari cengkeraman teknokratisme, dan menempatkan manusia—dengan seluruh dimensi kultural, spiritual, dan eksistensialnya—sebagai pusat dari aktivitas ekonomi.

Paulo Freire, pemikir pendidikan kritis, pernah menegaskan bahwa humanisasi adalah panggilan ontologis manusia, sedangkan dehumanisasi adalah distorsi atas panggilan itu. Dehumanisasi dalam dunia kerja terjadi ketika manusia direduksi menjadi "sumber daya" yang harus dioptimalkan; ketika kerja kehilangan makna dan menjadi sekadar instrumen bertahan hidup; ketika relasi sosial digantikan oleh transaksi; ketika kreativitas dipasung oleh standarisasi.

Nilai-nilai Sunda yang selama ini dianggap sebagai hambatan, justru dalam kerangka humanisasi dapat menjadi sumber daya yang amat berharga. Silih asih, silih asah, silih asuh menawarkan model hubungan kerja yang berbasis kepedulian, pembelajaran timbal balik, dan bimbingan—sebuah antitesis terhadap kompetisi saling menjatuhkan yang kerap terjadi di korporasi modern. Cageur, bageur, bener, pinter mengingatkan bahwa pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia seutuhnya yang kesehatan fisik, kebaikan hati, integritas, dan kecerdasannya harus dipelihara. Sementara ngaraga cukup mengajak kita untuk mendefinisikan ulang kemajuan: bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa bermakna hidup yang kita jalani.

Humanisasi kerja bukan berarti menolak efisiensi atau menegasikan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi. Ia justru menawarkan jalan menuju produktivitas yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan, karena pekerja yang diperlakukan secara manusiawi—yang merasa dihargai, dilibatkan, dan dimampukan untuk menemukan makna dalam kerjanya—akan bekerja dengan lebih antusias, lebih kreatif, dan lebih loyal. Banyak riset kontemporer tentang work engagement dan kesejahteraan psikologis di tempat kerja telah membuktikan hal ini.

Menuju Kebijakan Produktivitas yang Sensitif secara Kultural

Apa yang bisa dilakukan negara? Langkah pertama dan paling mendasar adalah mengakui bahwa tidak ada definisi tunggal tentang produktivitas yang berlaku untuk semua konteks kultural. Negara perlu menghentikan proyek penyeragaman dan membuka ruang bagi definisi-definisi produktivitas yang berakar pada kearifan lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat, memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor. Inisiatif Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat yang mengintegrasikan nilai-nilai Sunda—seperti someah hade ka semah (ramah kepada tamu) dan bener jeung singer (jujur dan bertanggung jawab)—ke dalam budaya kerja Aparatur Sipil Negara adalah contoh konkret yang patut diapresiasi dan diperluas. Mengapa nilai-nilai ini hanya diterapkan di birokrasi? Mengapa tidak di sektor swasta, di UMKM, atau dalam kurikulum pendidikan vokasi?

Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, yang selama ini terlalu berfokus pada keterampilan teknis, dapat diperkaya dengan pengajaran tentang etos kerja yang berakar pada budaya setempat. Dengan cara itu, peserta didik tidak hanya menjadi terampil, tetapi juga memiliki fondasi nilai yang kokoh untuk menjalani kehidupan kerja yang bermakna. Mereka tidak perlu merasa malu dengan identitas kulturalnya, karena identitas itu justru menjadi kekuatan.

Di samping itu, setiap kebijakan yang menyangkut produktivitas seharusnya menjalani cultural impact assessment—sebuah evaluasi tentang bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak pada praktik kultural, identitas, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selama ini, kebijakan sering dirancang di ruang ber-AC di Jakarta, tanpa pernah benar-benar menyentuh realitas kultural masyarakat yang akan terkena dampaknya.

Terakhir, jangan lupakan jaring pengaman sosial. Produktivitas yang manusiawi hanya mungkin tumbuh dalam lingkungan yang memberikan rasa aman. Kelas menengah yang rentan—yang hidup dalam ketakutan akan jatuh miskin jika sakit atau kehilangan pekerjaan—tidak akan pernah bisa bekerja dengan daya cipta penuh. Mereka akan terus terjebak dalam mode bertahan hidup, dan dalam mode itu, potensi kultural yang mereka miliki tidak akan pernah sempat berkembang.

Penutup: Kerja sebagai Ekspresi Kemanusiaan

Pada akhirnya, pembicaraan tentang produktivitas tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan yang lebih fundamental: untuk apa kita bekerja? Apakah kerja hanya sekadar cara menghasilkan uang, atau ia adalah bagian dari pencarian makna hidup? Apakah kita ingin menjadi masyarakat yang semata-mata sibuk, atau masyarakat yang sungguh-sungguh hidup?

Masyarakat Sunda, melalui warisan falsafah dan praktik kulturalnya, mengingatkan kita bahwa kerja yang baik bukanlah kerja yang paling cepat atau paling banyak menghasilkan. Kerja yang baik adalah kerja yang menjaga keseimbangan—antara usaha dan istirahat, antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial, antara mengejar kemajuan dan merawat akar. Dalam dunia yang semakin tergila-gila pada percepatan dan akumulasi, ingatan kultural semacam ini adalah harta karun yang tak ternilai.

Kelas menengah Sunda tidak perlu memilih antara menjadi modern atau mempertahankan tradisi. Mereka dapat menempuh jalan ketiga: menjadi modern dengan cara Sunda. Yakni, terlibat penuh dalam ekonomi kontemporer, menguasai teknologi, bersaing secara sehat, namun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang membuat kerja itu manusiawi—silih asih, silih asah, silih asuh, dan kesadaran bahwa hidup tidak melulu soal lebih banyak, tetapi tentang cukup dan bermakna.

Inilah tantangan, tetapi juga peluang. Negara dapat memilih untuk terus memaksakan model produktivitas yang seragam, dengan risiko membunuh kekayaan kultural dan menciptakan keterasingan massal. Atau, ia dapat memilih untuk menjadi fasilitator bagi lahirnya ekosistem-ekosistem kerja yang menghormati keragaman, memberdayakan komunitas, dan memanusiakan manusia. Pilihan ada di tangan kita bersama. Dan waktu untuk memilih, seperti biasa, adalah sekarang.