Usulan Urgensi Hak Pledoi Ilmiah" (Scientific Plea Right)

Usulan Urgensi Hak Pledoi Ilmiah" (Scientific Plea Right)                                                                                                                                                                                                         Hak untuk didengar dan membela diri dalam proses akademik, atau yang dikenal sebagai "Pledoi Ilmiah" (Scientific Plea), adalah perwujudan nyata dari prinsip due process of law yang harus dijamin. Usulan ini disusun secara komprehensif dengan berpijak pada dasar filosofis, hukum positif nasional, instrumen internasional, dan praktik terbaik dunia akademik global.

A. Landasan Filosofis dan Rasionalitas Pledoi Ilmiah

1.1 Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Dalam setiap proses akademik, prinsip praduga tak bersalah harus dipegang teguh hingga terbukti sebaliknya. Fakta bahwa seseorang menghadapi investigasi tidak serta-merta menyatakan dia bersalah. Pledoi ilmiah memberikan mekanisme formal untuk membuktikan ketidakbersalahan atau setidaknya menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran mungkin merupakan hasil dari "kesalahan yang jujur" (honest error), yang secara tegas dibedakan dari pelanggaran berat seperti fabrikasi dan falsifikasi data.

1.2 Hakikat Manusia sebagai Subjek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sivitas akademika, seperti semua warga negara Indonesia, memiliki hak konstitusional untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencabutan hak untuk berkiprah dalam dunia akademik, termasuk status akademik, merupakan sanksi berat yang tidak dapat dijatuhkan secara sepihak tanpa proses yang adil, setara dengan azas hukum bahwa tiada seorang pun dapat dihukum tanpa melalui persidangan yang adil.

B. Dasar Hukum Pledoi Ilmiah dalam Sistem Hukum Indonesia

2.1 Landasan Konstitusional (UUD NRI 1945)

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak ini menciptakan kewajiban bagi institusi pendidikan untuk memastikan bahwa setiap proses akademik, termasuk investigasi dan penjatuhan sanksi, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar terakusasi.

2.2 Landasan Hukum Pendidikan Tinggi (Undang-Undang dan Peraturan Menteri)

Pertama, Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah mewajibkan seluruh sivitas akademika menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur hak pembelaan, peraturan ini menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun prosedur investigasi yang adil. Aturan ini juga mengatur tingkat pelanggaran dan menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam menetapkan mekanisme internal yang menjunjung tinggi keadilan prosedural.

Kedua, Pasal 15 Permenristekdikti 26/2015 mengatur bahwa gelar profesor dapat dicabut bila terdapat ketidaksesuaian persyaratan atau pelanggaran integritas akademik, yang secara tidak langsung menekankan pentingnya proses pembuktian yang transparan dan adil.

2.3 Regulasi Internal Perguruan Tinggi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Di tingkat operasional, Standar Operasional Prosedur Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik di banyak institusi mewajibkan bahwa proses pemeriksaan harus didasarkan pada prinsip Due Process, yang secara eksplisit memberikan hak kepada terlapor untuk membela diri; prinsip Transparansi, yakni proses dilakukan dengan dokumentasi lengkap dan dapat diaudit; serta prinsip Keadilan, yaitu sanksi harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan bukti yang sah.

2.4 Pelajaran dari Yurisprudensi dan Cacat Prosedur

Kasus pembatalan disertasi di Universitas Indonesia menjadi peringatan penting. Putusan PTUN yang membatalkan sanksi terhadap para promotor terjadi karena mereka tidak diberikan kesempatan pembelaan diri, tidak mengetahui siapa pelapor dugaan pelanggaran kode etik terhadap mereka, dan hingga keputusan sanksi dikeluarkan, tidak ada transparansi terkait pelaporan.

2.5 Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP)

Meskipun terakusasi terlibat dalam dugaan pelanggaran etik, identitas mereka sebagai warga negara tetap dilindungi oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Publikasi prematur atas nama mereka sebelum proses investigasi selesai dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi. Hak untuk dilindungi data pribadinya termasuk dalam hak pembelaan yang lebih luas.

C. Dasar Hukum Pledoi Ilmiah dalam Sistem Hukum Internasional

3.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Pasal 10 DUHAM menjamin hak setiap orang, dalam persamaan yang penuh, untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Pasal 11 menegaskan bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu peradilan yang terbuka dan yang semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya telah dijamin. Prinsip ini berlaku secara analog dalam proses etik akademik yang dapat mencabut hak-hak fundamental seseorang sebagai ilmuwan.

3.2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Pasal 14 ICCPR menjamin hak atas peradilan yang adil, termasuk hak untuk diperiksa di hadapan pengadilan, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak untuk mengajukan banding. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga ketentuan ini mengikat secara hukum.

3.3 Prinsip-Prinsip Universal dalam Integritas Penelitian Global

Standar Committee on Publication Ethics (COPE) mewajibkan bahwa dalam menangani dugaan pelanggaran, semua pihak harus diperlakukan secara adil, dengan proses yang terdokumentasi dengan baik. Ketika dugaan pelanggaran muncul, investigasi harus menyeluruh dan sesuai dengan pedoman COPE, dengan tetap memberikan ruang bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan. COPE juga secara tegas membedakan antara pelanggaran berat seperti fabrikasi/falsifikasi/plagiarisme dengan "kesalahan jujur".

Sementara itu, prinsip due process juga diakui dalam penanganan kasus integritas akademik di berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia yang harus mengadopsi praktik terbaik ini dalam proses adjudikasi internal mereka.

D. Perbandingan Prosedur: Praktik Nasional vs. Internasional

4.1 Celah Prosedural dalam Sistem Nasional

Sistem penanganan pelanggaran akademik di Indonesia masih menyisakan sejumlah masalah, seperti definisi pelanggaran hak cipta yang kabur dan mekanisme penegakan yang tidak memadai, serta lemahnya prosedur baku yang menyebabkan adanya potensi cacat prosedur dalam investigasi. Untuk itu, mengadopsi praktik terbaik internasional sangat diperlukan untuk memperkuat hak pembelaan dan memastikan keadilan prosedural.

4.2 Praktik Terbaik Internasional (Comparative Law)

Berbagai negara memiliki lembaga khusus untuk menangani kasus kecurangan penelitian, misalnya Office of Research Integrity (ORI) di Amerika Serikat, ORI di Denmark yang memiliki kewenangan investigasi dan penjatuhan sanksi, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) di Jerman yang menyediakan pedoman investigasi dan sanksi, serta komite Research Integrity (RI) di Australia. Masing-masing lembaga ini menyediakan prosedur yang transparan, memberikan hak penuh bagi terduga untuk membela diri dan mengajukan banding, serta mengharuskan setiap putusan disertai dengan bukti dan alasan yang jelas. Indonesia dapat belajar dari model ini untuk memperkuat tata kelola integritas risetnya.

E. Argumentasi Logis: Mengapa Pledoi Ilmiah Mutlak Diperlukan

5.1 Menjaga Martabat Institusi dan Keadilan Prosedural

Keberadaan pledoi ilmiah merupakan ukuran dari peradaban sebuah institusi akademik. Sebuah putusan yang dihasilkan tanpa mendengar pembelaan dari pihak yang terduga adalah putusan yang cacat dan dapat dibatalkan di pengadilan, seperti yang terjadi dalam kasus pembatalan sanksi oleh PTUN.

5.2 Melindungi dari Kesalahan Investigasi dan Kesimpulan Prematur

Tidak semua dugaan pelanggaran berakhir dengan vonis bersalah. Banyak kasus yang terbukti merupakan kesalahan jujur atau kesalahpahaman prosedural. Pledoi ilmiah memungkinkan terkuaknya fakta-fakta baru yang meringankan.

5.3 Memisahkan Pelanggaran Substansi dari Kesalahan Prosedural Penerbit

Seperti telah diuraikan dalam analisis terdahulu, penting untuk membedakan antara erratum (kesalahan dari pihak penerbit) dan corrigendum (kesalahan dari pihak penulis). Seorang peneliti berhak untuk menyampaikan dalam pledonya bahwa suatu kekeliruan mungkin bersumber dari proses produksi jurnal, yang merupakan jenis kesalahan yang tidak menciderai integritas ilmiah secara fundamental.

5.4 Memastikan Sanksi Proporsional

Tanpa adanya proses pembelaan, risiko penjatuhan sanksi yang tidak proporsional menjadi sangat tinggi. Pledoi ilmiah memberikan ruang bagi panel etik untuk memahami konteks, niat, dan tingkat kesalahan, sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar sesuai dan adil.

F. Kerangka Usulan Hak Pledoi Ilmiah yang Komprehensif

Berdasarkan seluruh analisis di atas, berikut adalah kerangka hak pledoi ilmiah yang diusulkan untuk dijamin bagi setiap sivitas akademika yang sedang dalam proses investigasi dugaan pelanggaran integritas akademik:

Hak Deskripsi Pelaksanaan Dasar Hukum

Hak untuk Diberitahukan Tuduhan Secara Lengkap Terakusasi berhak menerima salinan lengkap laporan tuduhan, lengkap dengan bukti-bukti yang mendasarinya, sebelum proses pemeriksaan dimulai. Due Process of Law (Hukum Acara Umum)

Hak untuk Didampingi Pendamping Akademik atau Kuasa Hukum Terakusasi berhak didampingi oleh dosen senior, pakar etika, atau advokat selama proses pemeriksaan. Pasal 14 ICCPR, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Hak untuk Menyampaikan Pembelaan secara Lisan dan Tertulis Terakusasi diberi waktu yang cukup dan forum yang aman untuk menyampaikan versi kejadiannya, mengajukan bukti-bukti baru, serta menunjukkan kelemahan bukti dari pelapor. Permendikbudristek No. 39/2021, UU No. 27/2022 tentang PDP

Hak untuk Mendapatkan Salinan Risalah Sidang Putusan yang dijatuhkan tanpa bukti dan alasan yang jelas tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Seluruh risalah sidang harus didokumentasikan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berperkara. SOP Pelanggaran Integritas Akademik (Prinsip Transparansi)

Hak untuk Mengajukan Banding Terakusasi berhak mengajukan banding ke majelis etik yang lebih tinggi jika merasa proses di tingkat pertama tidak adil atau putusan dianggap keliru. Pasal 10 DUHAM, Pasal 14 ICCPR

Hak untuk Menjaga Kerahasiaan Identitas Hingga Putusan Tetap Seluruh proses hingga tahap inkracht (berkekuatan hukum tetap) harus bersifat rahasia untuk melindungi nama baik dan reputasi akademik terduga. UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hak pledoi ilmiah bukanlah bentuk perlindungan bagi pelanggar, melainkan fondasi dari sistem akademik yang beradab dan bermartabat. Tanpa adanya jaminan due process of law, sebuah institusi pendidikan tinggi tidak ubahnya seperti pengadilan main hakim sendiri yang dapat dengan mudah menghancurkan karier seseorang hanya berdasarkan tuduhan yang belum terbukti.

Oleh karena itu, direkomendasikan secara tegas bahwa dalam menangani kasus dugaan pelanggaran integritas ilmiah di Indonesia (termasuk kasus ISPPD 2026 yang melibatkan Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winati), seluruh tahapan investigasi harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah dan menjamin seluruh rangkaian Hak Pledoi Ilmiah sebagaimana diuraikan di atas. Hanya dengan proses yang adil dan transparan, reputasi baik dunia akademik Indonesia dapat dipulihkan dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas riset nasional dapat terjaga.

Daftar Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

6. Committee on Publication Ethics (COPE) Guidelines

7. Council of Science Editors (CSE) White Paper