Demokratisasi Epistemik dan Integritas Ilmiah di Era Digital: Menjawab Skandal Afiliasi Fiktif ISPPD 2026 Melalui Lensa Hak Asasi Manusia dan Validitas Data

Demokratisasi Epistemik dan Integritas Ilmiah di Era Digital: Menjawab Skandal Afiliasi Fiktif ISPPD 2026 Melalui Lensa Hak Asasi Manusia dan Validitas Data

                                                                                      

Abstrak

Skandal yang melibatkan dugaan pemalsuan data dan penggunaan afiliasi fiktif (The IMCD BioMed Research Foundation dan Al-BioMedicine Research Group) dalam International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 mengungkap kerentanan sistemik dalam tata kelola integritas ilmiah. Esai ini berargumen bahwa respons terhadap kecurangan ilmiah tidak boleh terbatas pada sanksi administratif internal, melainkan harus mencakup demokratisasi proses ilmiah yang didasarkan pada hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam sains. Selain itu, esai ini meluruskan narasi publik mengenai peran Kecerdasan Buatan (AI), menegaskan bahwa data yang dihasilkan atau dianalisis dengan bantuan AI tidak serta-merta "palsu", melainkan memerlukan standar transparansi dan validitas baru. Dengan menggabungkan landasan hukum internasional (ICESCR, DUHAM) dan nasional (UUD 1945, UU Sisnas Iptek), tulisan ini menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk membangun ekosistem sains yang akuntabel, inklusif, dan resisten terhadap penipuan terstruktur.

I. Pendahuluan: Krisis Kepercayaan dan Kegagalan Hierarki Internal

Ilmu pengetahuan bertumpu pada mata uang kepercayaan. Ketika kepercayaan ini erosi akibat kecurangan sistematik, fondasi kemajuan peradaban ikut goyah. Kasus ISPPD 2026 di Kopenhagen menjadi studi kasus kritis: sekelompok peneliti tidak hanya dituduh melakukan fabrikasi data, tetapi juga mencantumkan afiliasi institusi yang kemudian dinyatakan tidak memiliki eksistensi legal di Indonesia, yaitu The IMCD BioMed Research Foundation dan Al-BioMedicine Research Group.

Fenomena ini menunjukkan dua kegagalan paralel. Pertama, kegagalan mekanisme pengawasan internal (internal peer review dan komite etik) yang gagal mendeteksi ketiadaan legalitas institusi mitra. Kedua, kegagalan epistemik di mana batas antara "institusi tidak aktif" dan "institusi fiktif" menjadi kabur, memungkinkan aktor buruk memanfaatkan celah tersebut untuk legitimasi semu.

Esai ini mengajukan tesis utama: Penyelesaian krisis integritas ilmiah memerlukan pergeseran paradigma dari model hierarkis-eksklusif menuju model demokratis-partisipatif. Dalam model baru ini, masyarakat sipil memiliki hak hukum dan moral untuk mengaudit sains, sementara penggunaan teknologi seperti AI dipahami bukan sebagai sumber kepalsuan, melainkan sebagai alat yang menuntut standar validitas dan transparansi baru.

II. Dekonstruksi Konsep "Fiktif": Implikasi Hukum dan Etika

Untuk membangun argumen yang valid, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan secara tegas status lembaga yang terlibat. Dalam yurisprudensi administratif dan etika riset, terdapat perbedaan ontologis antara lembaga yang fiktif dan lembaga yang tidak aktif.

1.  Lembaga Fiktif: Entitas yang tidak pernah memiliki subjek hukum, tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, tidak memiliki NPWP, dan tidak memiliki jejak operasional nyata selain dari dokumen yang dibuat untuk keperluan sesaat. Dalam kasus ISPPD 2026, The IMCD BioMed dan Al-BioMedicine masuk kategori ini karena ketidakmampuan mereka membuktikan sejarah legalitas. Penggunaan nama yang mirip dengan korporasi global (IMCD Group) tanpa izin merupakan tindakan misrepresentation (penyajian menyesatkan) yang bernuansa pidana penipuan.

2.  Lembaga Tidak Aktif: Entitas yang pernah sah secara hukum namun telah bubar. Jika peneliti menggunakan afiliasi lembaga yang sudah bubar tanpa klarifikasi, ini adalah kesalahan administratif atau etika minor, bukan penipuan struktural.

Mengapa pembedaan ini krusial? Karena tuduhan "fiktif" membawa konsekuensi hukum yang lebih berat dan menandakan niat jahat (mens rea) untuk menipu komunitas ilmiah. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan rekayasa kredibilitas. Oleh karena itu, respons terhadapnya tidak bisa hanya berupa penarikan makalah, tetapi harus melibatkan investigasi hukum atas pemalsuan identitas institusi.

III. Landasan Yuridis Partisipasi Publik: Dari Konsumen Pasif Menjadi Pengawas Aktif

Argumen sentral esai ini adalah bahwa masyarakat sipil berhak dan wajib terlibat dalam mengungkap kecurangan seperti di atas. Hak ini bukan anugerah, melainkan jaminan konstitusional dan internasional.

A. Perspektif Hukum Internasional

Pasal 27 DUHAM 1948 dan Pasal 15 ICESCR 1966 sering disalahartikan hanya sebagai hak pasif untuk "menikmati" hasil sains. Namun, Komentar Umum No. 25 Komite PBB (2020) secara eksplisit memperluas interpretasi ini. Pasal 15 ayat (1)(b) ICESCR mengakui hak untuk berpartisipasi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Komite PBB menegaskan bahwa partisipasi ini mencakup:

a.  Hak untuk terlibat dalam proses produksi pengetahuan.

b.  Hak untuk mengakses data dan metodologi.

c.  Hak untuk mengkritisi dan mengaudit klaim ilmiah.

Negara pihak, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban tripartit: respect (tidak menghalangi riset warga), protect (melindungi warga dari intimidasi institusi akademik), dan fulfill (menyediakan akses data). Ketika institusi akademik menutup diri atas alasan "otonomi kampus" saat terjadi dugaan kecurangan, mereka berpotensi melanggar kewajiban negara untuk melindungi hak partisipasi publik.

B. Perspektif Hukum Nasional Indonesia

Konstitusi Indonesia memberikan payung yang bahkan lebih progresif:

1.  Pasal 28C dan 28F UUD 1945: Hak untuk "memperoleh manfaat" dan "mengolah informasi" menempatkan warga negara sebagai subjek aktif. Mengolah informasi ilmiah untuk mendeteksi kecurangan adalah wujud nyata dari hak konstitusional ini.

2.  UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek (Pasal 56): Undang-undang ini secara eksplisit memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan di bidang Iptek. Penjelasan pasal ini mencakup audit dan investigasi. Artinya, ketika kelompok masyarakat sipil menelusuri keabsahan afiliasi The IMCD BioMed, mereka sedang menjalankan mandat undang-undang, bukan bertindak sebagai vigilante.

3.  UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP: Prinsip keterbukaan informasi publik mewajibkan instansi pemerintah (termasuk perguruan tinggi negeri dan BRIN) untuk membuka data riset yang didanai APBN. Penolakan akses data mentah dengan alasan privasi akademik adalah pelanggaran terhadap UU KIP, kecuali ada pengecualian spesifik yang tidak berlaku untuk kasus dugaan kecurangan publik.

IV. Klarifikasi Epistemik: AI, Validitas Data, dan Mitos "Kepalsuan"

Salah satu aspek paling kontroversial dalam skandal ISPPD 2026 adalah keterlibatan teknologi AI. Narasi publik cenderung menyederhanakan masalah menjadi: "Jika pakai AI, maka data palsu." Pernyataan ini secara logis keliru dan secara ilmiah berbahaya.

A. Distinksi Ontologis: Fabrication vs. AI-Assisted Analysis

a.  Fabrication (Pemalsuan): Menciptakan data yang sama sekali tidak ada dari eksperimen. Ini adalah kejahatan ilmiah.

b.  AI-Assisted Analysis: Menggunakan algoritma untuk membersihkan, mengimputasi, atau menganalisis data yang sudah ada.

Data yang dihasilkan melalui proses AI bukanlah data palsu, selama:

1.  Data input berasal dari observasi/eksperimen nyata.

2.  Algoritma yang digunakan transparan dan dapat direproduksi.

3.  Keterbatasan model AI (bias, halusinasi) diakui dan dim mitigasi.

B. Masalah Validitas, Bukan Keberadaan

Dalam kasus ISPPD 2026, isu utamanya bukanlah penggunaan AI, melainkan kurangnya validitas data dan ketidaklengkapan data yang mungkin ditutup-tutupi oleh output AI yang terlihat rapi.

a.  AI dapat mengisi missing values (data yang hilang) dengan teknik statistik. Jika peneliti tidak melaporkan bahwa imputasi dilakukan, ini adalah pelanggaran transparansi, bukan berarti datanya "palsu".

b.  AI dapat menghasilkan pola dari data yang noise. Jika peneliti mengklaim pola tersebut sebagai temuan biologis tanpa verifikasi eksperimen basah (wet-lab validation), ini adalah kesalahan interpretasi, bukan pemalsuan data mentah.

Oleh karena itu, solusi terhadap masalah AI dalam sains bukanlah larangan, melainkan standarisasi pelaporan. Masyarakat sipil yang melek data (data-literate citizens) berperan penting dalam meminta kode sumber (open code) dan data mentah untuk memverifikasi apakah AI digunakan secara etis.

V. Model Demokratisasi Sains: Mekanisme Pengawasan Partisipatif

Berdasarkan landasan hukum dan klarifikasi epistemik di atas, esai ini mengusulkan model Demokratisasi Sains sebagai solusi struktural. Model ini terdiri dari tiga pilar:

1.  Akses Terbuka Radikal (Radical Open Access):

    Semua riset yang didanai publik (APBN/Hibah Negara) wajib membuka data mentah, kode analisis (termasuk prompt AI jika digunakan), dan protokol etik kepada publik secara real-time atau segera setelah publikasi. Ini memenuhi amanat UU KIP dan Prinsip Aarhus (akses informasi).

2.  Audit Sosial Terlembaga (Institutionalized Social Audit):

    Membentuk badan pengawas independen yang anggotanya tidak hanya akademisi, tetapi juga perwakilan masyarakat sipil, jurnalis data, dan ahli etika. Badan ini memiliki kewenangan hukum untuk memanggil peneliti dan institusi yang diduga melakukan kecurangan, sebagaimana diamanatkan UU Sisnas Iptek.

3.  Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dan Citizen Scientists:

    Negara harus menjamin perlindungan bagi individu atau kelompok yang mengungkap kecurangan ilmiah. Saat ini, banyak pelapor takut terkena gugatan pencemaran nama baik. Perlu adanya regulasi turunan yang mengakui aktivitas audit ilmiah oleh warga sebagai kegiatan yang dilindungi undang-undang (privileged communication), selama dilakukan dengan itikad baik dan berbasis bukti.

VI. Kesimpulan

Skandal afiliasi fiktif di ISPPD 2026 adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam: eksklusivitas dan tertutupnya proses ilmiah. Upaya menutup celah kecurangan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan hierarki internal yang rentan terhadap konflik kepentingan dan kolusi.

Melalui lensa hukum hak asasi manusia, jelas bahwa hak untuk mengetahui kebenaran ilmiah adalah hak yang tidak bisa dinegosiasikan. Masyarakat sipil, dilengkapi dengan instrumen hukum seperti UU Sisnas Iptek dan UU KIP, memiliki mandat untuk menjadi penjaga integritas sains.

Selain itu, kita harus menolak stigmatisasi terhadap teknologi AI. Data yang melibatkan AI tidak otomatis palsu; ia menuntut standar validitas dan transparansi yang lebih tinggi. Dengan menggabungkan demokratisasi akses, partisipasi publik yang aktif, dan pemahaman yang tepat tentang teknologi, kita dapat membangun ekosistem sains yang tidak hanya bebas dari penipuan terstruktur, tetapi juga benar-benar melayani kemanusiaan. Integritas ilmiah bukan lagi urusan elit akademik, melainkan tanggung jawab kolektif warga negara yang berdaulat.

Daftar Pustaka Singkat (Referensi Normatif):

1.  Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 27.

2.  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), Pasal 15.

3.  UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 25 (2020) on Science and Economic, Social and Cultural Rights.

4.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C, 28F, 28H.

5.  Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

6.  Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7.  UNESCO Recommendation on Open Science (2021).