EKSPANSI TANPA ARAH:

Membaca Paradoks Kenaikan Angka Partisipasi Kasar dan Pengangguran Terdidik dalam Pendidikan Tinggi Indonesia

Sebuah Kajian Kritis tentang Misalignment Ekspansi Kapasitas dan Relevansi Kurikulum

Oleh Asep Rohmandar Esai Akademik 2026

CATATAN METODOLOGIS TENTANG DATA

Sebelum masuk ke pembahasan, perlu ditegaskan sebuah koreksi data yang penting bagi integritas argumen esai ini. Premis awal yang beredar menyebut Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia naik dari 31,7% (2015) menjadi 36,5% (2022). Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka yang berbeda: APK perguruan tinggi nasional tercatat 25,26% pada 2015 dan tumbuh menjadi 31,16% pada 2022, sempat turun tipis dari 31,19% pada 2021, sebelum akhirnya mencapai 32% pada 2024 [1]. Esai ini menggunakan angka BPS yang dapat ditelusuri tersebut sebagai basis argumentasi, karena tesis inti — bahwa ekspansi akses pendidikan tinggi tidak berjalan selaras dengan penyerapan tenaga kerja terdidik — tetap valid dan bahkan lebih kuat justifikasinya ketika didukung data yang akurat dan dapat diverifikasi.

I. Pendahuluan

Pendidikan tinggi kerap diperlakukan sebagai investasi modal manusia yang secara otomatis mengonversi diri menjadi mobilitas sosial dan produktivitas ekonomi. Logika ini mendasari banyak kebijakan ekspansi akses perguruan tinggi di Indonesia selama dua dekade terakhir — dari program bidikmisi/KIP Kuliah, pendirian perguruan tinggi swasta baru, hingga pembukaan program studi secara masif di berbagai daerah. Namun angka partisipasi yang terus naik ternyata berjalan beriringan dengan fenomena yang secara intuitif kontradiktif: proporsi pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi tidak kunjung menyusut secara proporsional, bahkan pada beberapa periode justru meningkat lebih cepat dibanding kelompok pendidikan lain.

Esai ini mengajukan argumen bahwa fenomena tersebut bukan anomali statistik, melainkan gejala struktural dari apa yang disebut sebagai misalignment — ketidaksesuaian antara laju ekspansi kapasitas pendidikan tinggi dengan relevansi kurikulum, kualitas pembelajaran, dan kebutuhan pasar kerja riil. Argumen ini dibangun melalui tiga langkah: pertama, memaparkan data empiris APK dan pengangguran terdidik; kedua, menganalisis fenomena tersebut melalui tiga kerangka teori yang saling melengkapi — human capital theory, credentialism, dan skills-mismatch theory; dan ketiga, mengidentifikasi akar struktural persoalan serta menawarkan arah kebijakan.

II. Data Empiris: Tren APK dan Pengangguran Terdidik

2.1 Pertumbuhan APK Perguruan Tinggi

Berdasarkan data BPS yang dihimpun Databoks Katadata, APK perguruan tinggi nasional tumbuh relatif konsisten sepanjang 2015–2024, meski levelnya tergolong rendah dibanding negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Dari setiap 10 penduduk usia kuliah (19–23 tahun) di Indonesia, hanya sekitar 3 orang yang benar-benar menempuh pendidikan tinggi dalam satu dekade terakhir [1].

Tahun	APK Perguruan Tinggi	Sumber	Catatan
2015	25,26%	BPS	Titik awal tren kenaikan
2021	31,19%	BPS	Puncak sebelum sedikit terkoreksi
2022	31,16%	BPS	Penurunan tipis, satu-satunya dalam dekade ini
2024	32,00%	BPS	Angka terbaru yang dipublikasikan

Studi Fitriani dkk. yang dipublikasikan dalam Jurnal Sains Matematika dan Statistika menambahkan konteks penting: capaian APK perguruan tinggi nasional bahkan belum mencapai target nasional sebesar 34,56%, dengan variasi antarprovinsi yang signifikan — dipengaruhi oleh PDRB per kapita, pengeluaran per kapita, persentase penduduk miskin, angka melek huruf, dan rasio dosen per mahasiswa [2]. Artinya, ekspansi APK bukan proses yang merata secara spasial, melainkan terkonsentrasi pada wilayah dengan kapitalisasi ekonomi dan infrastruktur pendidikan yang lebih baik — sebuah dimensi ketimpangan yang akan relevan pada pembahasan misalignment di bagian berikutnya.

2.2 Pengangguran Terdidik: Gambaran yang Kompleks

Data pengangguran terbuka menurut pendidikan menunjukkan gambaran yang lebih rumit daripada sekadar 'lulusan kuliah makin banyak menganggur'. Secara jumlah absolut, pengangguran terbuka pada 2022 memang masih didominasi oleh lulusan SMA (2,47 juta) dan SMK (1,66 juta). Namun lulusan pendidikan tinggi — diploma dan universitas — menyumbang lebih dari 800 ribu pengangguran terbuka, dengan rincian 159.490 dari jenjang diploma dan 673.485 dari jenjang universitas [3].

Yang lebih mengkhawatirkan bukan jumlah absolut, melainkan arah tren: data ketenagakerjaan daerah menunjukkan bahwa di antara seluruh jenjang pendidikan, justru lulusan universitas dan diploma adalah kelompok yang tingkat pengangguran terbukanya cenderung mengalami kenaikan dalam beberapa periode, berbeda dari jenjang SD, SMP, dan diploma tertentu yang justru menunjukkan tren penurunan [4]. Pola ini konsisten dengan diagnosis banyak ekonom ketenagakerjaan: penyerapan tenaga kerja terdidik tidak tumbuh secepat suplai lulusannya.

"Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam upaya peningkatan akses pendidikan tinggi melalui peningkatan APK Perguruan Tinggi" — Kajian hubungan APK dan Tingkat Pengangguran Terbuka, ResearchGate 2023

Sebuah kajian yang secara eksplisit menguji hubungan antara APK (PT, SMA, SMP) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggunakan data 2022 menemukan bahwa jumlah perguruan tinggi dan PDRB per kapita — dua proksi ekspansi kapasitas — ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan APK maupun terhadap penurunan pengangguran secara langsung [5]. Temuan ini adalah bukti kuantitatif pertama yang mendukung tesis misalignment: menambah jumlah kampus dan kursi mahasiswa, tanpa disertai perbaikan kualitas dan relevansi, tidak secara otomatis menurunkan pengangguran terdidik.

III. Kerangka Teoretis: Tiga Lensa untuk Membaca Paradoks

3.1 Human Capital Theory dan Batas Penjelasannya

Teori modal manusia klasik (Becker, Schultz) memandang pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas individu, yang kemudian dihargai pasar kerja melalui upah dan penyerapan yang lebih baik. Dalam kerangka ini, kenaikan APK seharusnya berkorelasi positif dengan penurunan pengangguran terdidik — karena makin banyak orang terdidik berarti makin besar pasokan tenaga kerja produktif. Namun data Indonesia menunjukkan penyimpangan dari prediksi ini, yang mengindikasikan bahwa asumsi kunci teori modal manusia — bahwa gelar merepresentasikan keterampilan yang relevan dan diakui pasar — tidak sepenuhnya terpenuhi dalam konteks ekspansi pendidikan tinggi Indonesia.

3.2 Credentialism: Ketika Ijazah Menggantikan Kompetensi

Teori kredensialisme (credentialism), yang diasosiasikan dengan sosiolog seperti Randall Collins, menawarkan penjelasan alternatif: ekspansi pendidikan tinggi dapat terjadi bukan karena kebutuhan riil pasar kerja akan keterampilan tinggi, melainkan karena dinamika sinyal sosial (signaling) — ijazah menjadi syarat administratif untuk memasuki pasar kerja, terlepas dari apakah kurikulum yang ditempuh benar-benar relevan. Ketika sinyal (gelar) berkembang lebih cepat daripada substansi (kompetensi), terjadi inflasi kredensial: pekerjaan yang dulu cukup disyaratkan lulusan SMA kini mensyaratkan gelar sarjana, tanpa perubahan signifikan pada konten pekerjaan itu sendiri. Fenomena ini memperbesar jumlah pemegang ijazah yang bersaing untuk posisi yang jumlahnya tidak bertambah proporsional.

3.3 Skills-Mismatch Theory: Kesenjangan Kurikulum dan Kebutuhan Industri

Kerangka ketiga, skills-mismatch, berfokus pada kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan program studi dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja — baik dalam bentuk vertical mismatch (jenjang pendidikan tidak sesuai kompleksitas pekerjaan) maupun horizontal mismatch (bidang studi tidak sesuai bidang pekerjaan). Studi GWR oleh Fitriani dkk. secara implisit mendukung kerangka ini dengan menunjukkan bahwa rasio dosen per mahasiswa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap capaian APK di tingkat provinsi [2] — mengindikasikan bahwa ekspansi kuantitas mahasiswa tanpa penambahan proporsional kapasitas pengajaran berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, yang pada gilirannya memperlebar jarak antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.

IV. Menganalisis Misalignment: Tiga Sumbu Ketidaksesuaian

4.1 Sumbu Kuantitas vs Kualitas

Ekspansi APK di Indonesia banyak ditopang oleh pertumbuhan perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi baru yang tidak selalu diikuti investasi setara pada dosen bergelar doktor, laboratorium, dan kemitraan industri. Ketika kapasitas tampung tumbuh lebih cepat dibanding kapasitas kualitas, gelar yang dihasilkan kehilangan daya beda (signaling value) di mata pemberi kerja — memperkuat mekanisme kredensialisme yang dijelaskan di atas.

4.2 Sumbu Kurikulum vs Kebutuhan Industri

Banyak kurikulum program studi di Indonesia dirancang dengan siklus pembaruan yang lambat dibanding kecepatan transformasi teknologi dan struktur industri — otomasi, digitalisasi, dan pergeseran ke ekonomi berbasis data mengubah profil kompetensi yang dibutuhkan jauh lebih cepat daripada siklus akreditasi dan revisi kurikulum yang umumnya berjalan lima tahunan. Kesenjangan waktu (time-lag) ini menghasilkan lulusan yang secara formal 'terdidik' namun secara fungsional tertinggal dari kebutuhan pasar kerja terkini.

4.3 Sumbu Distribusi Spasial dan Sektoral

Sebagaimana ditunjukkan studi GWR [2], ekspansi APK tidak merata secara geografis — terkonsentrasi di wilayah dengan PDRB per kapita lebih tinggi. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja terdidik juga tidak merata secara sektoral: sebagian besar lapangan kerja baru di Indonesia masih didominasi sektor informal dan sektor formal berketerampilan rendah, sementara pertumbuhan lulusan terkonsentrasi pada bidang studi generalis yang persaingannya ketat. Kombinasi ketimpangan spasial suplai pendidikan dan ketimpangan sektoral permintaan tenaga kerja memperbesar potensi mismatch.

V. Implikasi dan Arah Kebijakan

Dari analisis di atas, terdapat beberapa arah kebijakan yang relevan untuk mengurangi misalignment antara ekspansi APK dan penyerapan tenaga kerja terdidik:

Memperkuat mekanisme link and match antara perguruan tinggi dan industri melalui kurikulum berbasis kompetensi yang direvisi lebih sering, magang wajib bersertifikasi, dan keterlibatan praktisi industri dalam pengajaran.
Mengalihkan sebagian orientasi kebijakan dari penambahan kuantitas program studi baru menuju penguatan kualitas program studi eksisting, termasuk rasio dosen-mahasiswa dan akreditasi berbasis outcome, bukan sekadar input administratif.
Mendorong diversifikasi jalur pendidikan tinggi vokasi dan politeknik yang secara langsung dirancang berdasarkan kebutuhan sektor industri prioritas, untuk mengurangi ketergantungan pada model universitas generalis.
Membangun sistem informasi pasar kerja (labor market information system) yang transparan dan dapat diakses calon mahasiswa, agar pilihan program studi lebih terinformasi oleh prospek penyerapan kerja riil.
Mengarahkan ekspansi akses pendidikan tinggi secara lebih proporsional ke wilayah dan sektor yang selama ini tertinggal, untuk mengurangi ketimpangan spasial yang teridentifikasi dalam studi GWR.

VI. Kesimpulan

Kenaikan APK perguruan tinggi Indonesia dari 25,26% (2015) menjadi 31,16% (2022) — dan terus tumbuh mendekati 32% pada 2024 — adalah pencapaian yang patut diapresiasi dari sisi perluasan akses. Namun data pengangguran terdidik dan temuan riset empiris menunjukkan bahwa ekspansi akses saja tidak cukup untuk menjamin penyerapan tenaga kerja yang proporsional. Tiga kerangka teori — human capital, credentialism, dan skills-mismatch — secara komplementer menjelaskan mengapa pertumbuhan kuantitatif partisipasi pendidikan tinggi tidak otomatis diterjemahkan menjadi penurunan pengangguran terdidik: gelar kehilangan daya sinyal ketika kualitas tidak mengikuti kuantitas, dan kurikulum kehilangan relevansi ketika pembaruannya lebih lambat dari transformasi industri. Argumen ini menegaskan bahwa agenda pembangunan pendidikan tinggi Indonesia ke depan perlu bergeser dari paradigma 'akses untuk akses' menuju paradigma 'akses yang relevan' — di mana pertumbuhan kapasitas selalu diiringi investasi setara pada kualitas, kurikulum, dan keterhubungan dengan dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Databoks Katadata. "Angka Partisipasi Kuliah RI Tumbuh dalam Sedekade, tapi Masih Rendah." Data BPS mengenai APK Perguruan Tinggi 2015–2024. https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/68dcd3583c1ad/angka-partisipasi-kuliah-ri-tumbuh-dalam-sedekade-tapi-masih-rendah

[2] Fitriani, et al. "Pemodelan Geographically Weighted Regression Pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Di Indonesia Tahun 2022." Jurnal Sains Matematika dan Statistika. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/JSMS/article/view/22729/0

[3] Kompasdata. "Angka Pengangguran Terbuka di Indonesia." Data pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi 2022. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/651dac857794b9d6ff8caf1e

[4] Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. "Data Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan." https://disnaker.sumutprov.go.id/data-pengangguran-terbuka-tingkat-pendidikan

[5] "Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, SMA dan SMP Menurut Provinsi dan Menurut Gender serta Hubungannya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka." ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/376632232_ANGKA_PARTISIPASI_KASAR_PERGURUAN_TINGGI_SMA_DAN_SMP_MENURUT_PROVINSI_DAN_MENURUT_GENDER_SERTA_HUBUNGANNYA_DENGAN_TINGKAT_PENGANGGURAN_TERBUKA

[6] Badan Pusat Statistik (BPS). "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi." https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-

[7] Badan Pusat Statistik (BPS). "Unemployment by Educational Attainment, 1986–2024." https://www.bps.go.id/en/statistics-table/1/OTcyIzE=/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2023.html

[8] Badan Pusat Statistik (BPS). "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin." https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html

Catatan: Seluruh tautan di atas adalah sumber data primer (BPS) dan sekunder (Databoks, Kompasdata, jurnal terindeks) yang diakses dan diverifikasi pada saat penyusunan esai ini. Pembaca disarankan mengecek pembaruan data terbaru langsung di portal BPS (bps.go.id) karena angka ketenagakerjaan dan pendidikan diperbarui secara berkala.

Sundaland Reseacher Society

Membaca Paradoks Kenaikan Angka Partisipasi Kasar dan Pengangguran Terdidik dalam Pendidikan Tinggi Indonesia