MODEL SPIRAL GOVERNANCE BERBASIS ARTEFAK UNTUK PENINGKATAN LITERASI EKONOMI KOMUNITAS NUSANTARA

MODEL SPIRAL GOVERNANCE BERBASIS ARTEFAK UNTUK PENINGKATAN LITERASI EKONOMI KOMUNITAS NUSANTARA

Artifact-Based Spiral Governance Model for Economic Literacy Enhancement of Nusantara Communities

Asep Rohmandar¹, 1. Masyarat Peneliti Sundaland

Korespondensi: rasep7029@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengajukan kebaruan konseptual berupa Model Spiral Governance Berbasis Artefak (SGBA) sebagai instrumen peningkatan literasi ekonomi komunitas di kawasan Nusantara. Model ini mengintegrasikan teori spiral dynamics (Beck & Cowan, 1996), konsep tata kelola federatif multilapisan (Ostrom, 1990; Ansell & Gash, 2008), serta praktik dokumentasi artefak komunal yang berakar pada tradisi lokal seperti Subak, Sasi, dan Lumbung Desa. Dengan menggunakan pendekatan mixed methods—menggabungkan survei kepada 847 responden dari 12 komunitas di enam provinsi, studi kasus etnografis mendalam, serta analisis konten artefak dokumentasi—penelitian ini menemukan bahwa komunitas yang mengadopsi model SGBA menunjukkan peningkatan literasi ekonomi rata-rata 34,7% lebih tinggi dibandingkan komunitas kontrol dalam periode 18 bulan. Model SGBA beroperasi pada tiga sumbu: (1) sumbu vertikal spiral kesadaran ekonomi yang bergerak dari subsistensi menuju ekonomi regeneratif; (2) sumbu horizontal jaringan federatif antarkomunitas yang menghormati otonomi lokal; dan (3) sumbu temporal melalui artefak dokumentasi yang menjadi memori kolektif dan alat transmisi nilai. Temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya reformulasi kebijakan literasi ekonomi nasional yang lebih kontekstual, berakar pada kearifan lokal, dan selaras dengan etika spiritual komunitas Nusantara.

Kata Kunci: spiral governance, artefak dokumentasi, literasi ekonomi, komunitas Nusantara, tata kelola federatif, kearifan lokal

ABSTRACT

This study proposes a conceptual novelty in the form of an Artifact-Based Spiral Governance Model (SGBA) as an instrument for enhancing economic literacy in Nusantara communities. The model integrates spiral dynamics theory (Beck & Cowan, 1996), multi-layered federative governance concepts (Ostrom, 1990; Ansell & Gash, 2008), and communal artifact documentation practices rooted in local traditions such as Subak, Sasi, and Lumbung Desa. Employing a mixed-methods approach—combining surveys of 847 respondents from 12 communities across six provinces, in-depth ethnographic case studies, and content analysis of documentation artifacts—the study finds that communities adopting the SGBA model demonstrate economic literacy improvements averaging 34.7% higher than control communities over an 18-month period. The SGBA model operates on three axes: (1) a vertical axis of economic consciousness spiral moving from subsistence toward regenerative economy; (2) a horizontal axis of inter-community federative networks respecting local autonomy; and (3) a temporal axis through documentation artifacts serving as collective memory and value transmission tools. These findings imply the need to reformulate national economic literacy policy in a more contextual manner, rooted in local wisdom, and aligned with the spiritual ethics of Nusantara communities.

Keywords: spiral governance, documentation artifacts, economic literacy, Nusantara communities, federative governance, local wisdom

1. PENDAHULUAN

Krisis literasi ekonomi di komunitas pedesaan dan komunitas adat di Nusantara bukan sekadar persoalan akses informasi finansial. Ia adalah cermin dari ketidakselarasan antara sistem pengetahuan ekonomi formal—yang dominan berwajah kolonial dan kapitalistik—dengan cara-cara komunitas Nusantara secara historis mengelola sumber daya, menggalang solidaritas, dan mewariskan nilai. Sebagaimana ditunjukkan oleh data Otoritas Jasa Keuangan (2023), indeks literasi keuangan nasional mencapai 49,68%, tetapi terdapat disparitas yang mencolok antara komunitas perkotaan (61,4%) dan komunitas pedesaan (34,9%), serta antara masyarakat dengan akses pendidikan tinggi dan mereka yang hanya menamatkan sekolah dasar.

Paradoksnya, komunitas-komunitas yang secara statistik 'kurang literat secara ekonomi' justru sering kali memiliki sistem tata kelola ekonomi yang lebih tangguh secara ekologis dan sosial. Sistem Subak di Bali—yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia—merupakan contoh brilian tata kelola sumber daya air berbasis musyawarah yang telah bertahan lebih dari seribu tahun (Lansing, 2006). Sistem Sasi di Maluku mengatur pemanfaatan sumber daya alam melalui mekanisme larangan dan pembukaan yang dikalibrasi secara komunal (Laksono et al., 2020). Lumbung Desa di Jawa dan Lombok mempraktikkan redistribusi pangan berbasis solidarity economy jauh sebelum konsep tersebut dirumuskan secara akademis (Cahyono & Adhiatma, 2012).

Persoalannya adalah: bagaimana pengetahuan ekonomi komunal yang kaya ini dapat ditransmisikan, diperbarui, dan diartikulasikan dalam konteks ekonomi kontemporer tanpa kehilangan substansi spiritualnya? Inilah yang mendorong penelitian ini untuk mengajukan Model Spiral Governance Berbasis Artefak (SGBA)—sebuah kerangka teoritis-praktis yang menggabungkan wawasan spiral dynamics dengan tata kelola federatif dan peran sentral artefak dokumentasi sebagai jembatan antara kearifan masa lampau dan kebutuhan masa kini.

Kebaruan model ini terletak pada tiga kontribusi utama: pertama, pengintegrasian teori spiral dynamics ke dalam konteks tata kelola komunitas ekonomi Nusantara yang belum pernah dilakukan sebelumnya secara sistematis; kedua, penempatkan artefak dokumentasi bukan sekadar alat administrasi melainkan sebagai medium epistemologis dan etis; ketiga, penawaran arsitektur federatif yang menghormati heterogenitas komunitas tanpa mengorbankan koherensi sistemik.

1.1 Identifikasi Masalah

Penelitian ini merespons tiga kesenjangan utama dalam literatur yang ada. Pertama, mayoritas program literasi ekonomi yang berjalan di Indonesia—termasuk program OJK, BPS, dan berbagai LSM—masih bertumpu pada paradigma transmisi satu arah yang menempatkan komunitas sebagai penerima pasif pengetahuan ekonomi formal (Lusardi & Mitchell, 2014; Xiao & O'Neill, 2018). Pendekatan ini mengabaikan kecerdasan kolektif komunitas dan berpotensi menciptakan dependensi kognitif.

Kedua, literatur tata kelola (governance) yang dominan—mulai dari new public management hingga collaborative governance—masih memiliki bias Barat yang kurang sensitif terhadap modalitas tata kelola non-liberal seperti yang dipraktikkan komunitas Nusantara (Fukuyama, 2013; Bevir, 2011). Ketiga, penelitian tentang artefak dalam konteks ekonomi komunitas masih terfragmentasi antara kajian antropologis yang kaya namun kurang operasional, dan kajian ekonomi yang operasional namun miskin konteks kultural.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengonstruksi Model Spiral Governance Berbasis Artefak (SGBA) secara konseptual dan operasional.

2. Menguji efektivitas model SGBA dalam meningkatkan literasi ekonomi komunitas di kawasan Nusantara.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor moderator yang memperkuat atau melemahkan efektivitas model SGBA.

4. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris untuk reformulasi program literasi ekonomi nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Spiral Dynamics dan Tata Kelola Komunitas

Teori spiral dynamics, yang dirintis oleh Clare Graves (1970) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Beck dan Cowan (1996), menawarkan peta evolusi kesadaran manusia—dari tingkat bertahan hidup (beige) hingga kesadaran integratif-holistik (turquoise)—yang tidak bersifat hierarkis-teleologis melainkan spiral: setiap tingkat mengandung dan melampaui yang sebelumnya. Dalam konteks tata kelola, spiral dynamics membantu menjelaskan mengapa intervensi kebijakan yang dirancang untuk satu level kesadaran gagal ketika diterapkan pada level yang berbeda (Wilber, 2001; Laloux, 2014).

Relevansi spiral dynamics untuk komunitas Nusantara terletak pada kemampuannya membaca pluralisme modalitas tata kelola tanpa jatuh ke dalam relativisme. Komunitas pesisir yang masih beroperasi dalam logika purple (tribalisme komunal) dan komunitas urban yang beroperasi dalam logika orange (rasionalisme individualistik) membutuhkan arsitektur tata kelola yang berbeda, namun keduanya dapat berada dalam satu jaringan federatif yang koheren jika dirancang dengan sensitivitas spiral (Beck, 2002; Cowan & Todorovic, 2005).

Penelitian Verrier (2014) di Afrika Selatan dan Cacioppe (2000) di konteks organisasional Australia menunjukkan bahwa pendekatan spiral dynamics dapat secara efektif memetakan dan menjembatani perbedaan nilai dalam komunitas yang heterogen. Untuk konteks Indonesia, eksplorasi awal oleh Purwanto dan Setiawan (2019) memberikan indikasi positif meskipun belum dikembangkan secara sistematis dalam domain literasi ekonomi.

2.2 Tata Kelola Federatif dan Polisentritas

Konsep tata kelola federatif dalam penelitian ini bersandar pada dua tradisi teoritis utama. Pertama, teori common-pool resources dari Elinor Ostrom (1990) yang menegaskan bahwa komunitas lokal—ketika diberi otonomi dan kepercayaan—mampu mengembangkan aturan tata kelola sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan solusi top-down negara maupun solusi pasar murni. Prinsip-prinsip desain Ostrom—termasuk batas yang jelas, aturan yang disesuaikan kondisi lokal, mekanisme monitoring, dan sanksi bertingkat—memiliki resonansi kuat dengan praktik tata kelola komunitas adat Nusantara. Gambar 1 : Kegiatan Mahasiswa Uninus Bandung (Online, 16 Juli 2026, Dari Facebook) 

Kedua, collaborative governance theory dari Ansell dan Gash (2008) yang menekankan pentingnya forum multilateral, face-to-face dialogue, dan trust-building dalam tata kelola kolaboratif. Dalam model SGBA, prinsip collaborative governance dioperasionalisasikan melalui apa yang disebut sebagai 'lingkaran artefak'—forum periodik di mana komunitas membangun, merevisi, dan mewariskan artefak dokumentasi ekonomi mereka bersama-sama.

Konsep polisentritas (Aligica & Tarko, 2012)—yang mengacu pada sistem tata kelola dengan banyak pusat pengambilan keputusan yang otonom namun berinteraksi—menjadi fondasi arsitektur federatif dalam model SGBA. Berbeda dengan model tata kelola hirarkis yang mensentralisasikan wewenang, maupun model pasar yang mengandalkan mekanisme harga semata, polisentritas memungkinkan eksperimentasi lokal, adaptasi kontekstual, dan pembelajaran antarkomunitas (Ostrom et al., 1961; McGinnis & Ostrom, 2012).

2.3 Artefak sebagai Medium Epistemologi dan Etika

Dalam tradisi kajian Science and Technology Studies (STS), artefak bukanlah objek netral melainkan 'script' yang menyematkan nilai, relasi kuasa, dan visi dunia tertentu (Akrich, 1992; Latour, 1992). Perpanjangan wawasan ini ke dalam konteks ekonomi komunitas membawa kita pada pemahaman bahwa dokumen-dokumen ekonomi—catatan lumbung, peta sumber daya komunal, neraca gotong royong, perjanjian Sasi—bukan sekadar rekaman administratif, melainkan artefak yang aktif membentuk imajinasi ekonomi komunitas.

Wenger (1998) dalam teori communities of practice-nya memperkenalkan konsep 'reifikasi'—proses di mana pengalaman komunal dipadatkan menjadi artefak yang kemudian dapat diedarkan, diperdebatkan, dan dimodifikasi. Artefak reifikatif ini menjadi 'jangkar' bagi identitas komunal dan alat koordinasi yang melampaui interaksi tatap muka. Dalam konteks Nusantara, prasasti Kedukan Bukit, naskah Nagarakretagama, dan berbagai dokumen adat lokal dapat dibaca sebagai artefak ekonomi-politik yang berfungsi sebagai memori institusional jangka panjang.

Dimensi etis artefak dokumentasi mendapat penekanan khusus dalam penelitian ini, mengacu pada tradisi etika spiritual Nusantara yang melihat aktivitas ekonomi tidak terpisah dari kewajiban kosmologis dan sosial. Konsep Tri Hita Karana dalam tradisi Bali, Dalihan Na Tolu dalam tradisi Batak, atau Siri' Na Pacce dalam tradisi Bugis-Makassar semuanya mengandung dimensi etis yang membingkai praktik ekonomi komunitas (Suseno, 2001; Magnis-Suseno, 1984). Artefak dokumentasi yang mengintegrasikan dimensi etis ini menjadi lebih dari sekadar alat administratif—ia menjadi wahana transmisi nilai spiritual yang memperkuat koherensi komunitas.

2.4 Literasi Ekonomi dalam Perspektif Dekolonial

Konsep literasi ekonomi dalam penelitian ini tidak dibatasi pada definisi konvensional yang dominan dalam literatur keuangan internasional—yakni kemampuan individu membuat keputusan keuangan yang 'rasional' berdasarkan kalkulasi utilitas (Lusardi & Mitchell, 2014). Definisi ini, sebagaimana dikritik oleh berbagai sarjana postkolonial (Santos, 2014; Mignolo, 2011), mengandaikan satu universalitas rasionalitas ekonomi yang secara epistemologis imperial.

Penelitian ini mengadopsi definisi yang lebih luas: literasi ekonomi sebagai kapasitas komunitas untuk membaca, memahami, mengelola, dan mentransformasi kondisi ekonominya berdasarkan nilai-nilai internal komunitas tersebut, dalam dialog kritis dengan sistem ekonomi yang lebih luas. Definisi ini sejalan dengan konsep 'economic citizenship' dari Perez (2008), 'financial capability' dari Johnson dan Sherraden (2007), dan 'economic democracy' dari Schweickart (2011), namun melampaui ketiganya dengan menekankan dimensi komunal dan akar kultural.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Literasi Ekonomi

Dimensi	Pendekatan Konvensional	Pendekatan Dekolonial	Model SGBA
Subjek	Individu	Komunitas kritis	Komunitas federatif
Pengetahuan	Universal/formal	Kontekstual/lokal	Spiral integratif
Tujuan	Pilihan rasional	Emansipasi	Regenerasi kolektif
Metode	Transmisi satu arah	Partisipatif	Artefak dokumentasi
Evaluasi	Skor finansial	Kapabilitas kritis	Indeks literasi spiral

Sumber: Diadaptasi dari Lusardi & Mitchell (2014), Santos (2014), dan konstruksi penulis

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian campuran (mixed methods) bertipe explanatory sequential, di mana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian data kualitatif dikumpulkan untuk menjelaskan dan memperdalam temuan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2018). Desain ini dipilih karena fenomena yang diteliti—efektivitas model SGBA dalam meningkatkan literasi ekonomi—memerlukan pengukuran yang dapat digeneralisasi sekaligus pemahaman mendalam tentang mekanisme kausal yang beroperasi dalam konteks komunitas yang beragam.

Fase kuantitatif menggunakan desain quasi-experimental dengan kelompok kontrol non-ekuivalen (non-equivalent control group design), mengingat keterbatasan random assignment dalam konteks komunitas. Fase kualitatif menggunakan pendekatan etnografis dan grounded theory untuk mengeksplorasi proses-proses internal yang menjelaskan hasil kuantitatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah komunitas di kawasan Nusantara yang memiliki tradisi tata kelola ekonomi komunal. Sampling dilakukan secara purposif berlapis (purposive stratified sampling) dengan mempertimbangkan: (a) keragaman ekologis—komunitas pesisir, pegunungan, dan dataran; (b) keragaman etno-kultural—mencakup komunitas Jawa, Sunda, Batak, Bugis-Makassar, Dayak, dan Maluku; serta (c) keragaman status ekonomi.

Terpilih 24 komunitas dari 6 provinsi (Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku), dengan 12 komunitas sebagai kelompok intervensi dan 12 sebagai kelompok kontrol. Dari total 24 komunitas tersebut, diperoleh 847 responden survei individu dengan komposisi 53,4% perempuan dan 46,6% laki-laki, rentang usia 18-75 tahun, dengan median usia 38 tahun.

3.3 Instrumen dan Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga instrumen utama. Pertama, kuesioner Indeks Literasi Ekonomi Spiral (ILES) yang dikembangkan peneliti berdasarkan adaptasi dari Financial Literacy Index OJK (2019), dikombinasikan dengan dimensi-dimensi yang dirumuskan dari nilai-nilai tata kelola komunitas Nusantara. ILES terdiri dari 48 butir yang mengukur empat domain: (a) pemahaman ekonomi dasar, (b) literasi tata kelola komunal, (c) kapasitas artefak dokumentasi, dan (d) kesadaran ekonomi regeneratif. Reliabilitas Cronbach Alpha keseluruhan = 0,89.

Kedua, panduan wawancara semi-terstruktur untuk focus group discussion (FGD) dengan pemimpin komunitas, pengelola lumbung/sasi/subak, dan kelompok perempuan. Total 36 FGD dilaksanakan dengan rata-rata 8-12 peserta per sesi. Ketiga, protokol observasi dan analisis artefak dokumentasi yang mengacu pada framework analisis semiotik-historis (Hodder, 2012).

3.4 Prosedur Intervensi

Model SGBA diimplementasikan dalam tiga fase selama 18 bulan. Fase pertama (bulan 1-4) adalah Pemetaan Spiral—identifikasi level kesadaran ekonomi dominan komunitas, pemetaan artefak eksisting, dan pembentukan Lingkaran Artefak (kelompok kerja dokumentasi komunal). Fase kedua (bulan 5-14) adalah Pengembangan Artefak Baru—komunitas secara partisipatif mengembangkan, memodifikasi, dan menguji artefak dokumentasi ekonomi baru yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Fase ketiga (bulan 15-18) adalah Federasi Jaringan—komunitas-komunitas yang telah mengembangkan artefak mereka dihubungkan dalam jaringan pertukaran pengetahuan federatif.

3.5 Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan Analysis of Covariance (ANCOVA) dengan skor pra-test sebagai kovariat untuk mengendalikan perbedaan awal antara kelompok intervensi dan kontrol. Analisis tambahan meliputi regresi berganda untuk mengidentifikasi prediktor efektivitas model SGBA, dan multilevel modeling untuk menangkap variasi antara komunitas. Data kualitatif dianalisis melalui thematic analysis berbasis codebook (Braun & Clarke, 2006), dengan triangulasi silang antara data FGD, observasi, dan analisis artefak.

4. MODEL SPIRAL GOVERNANCE BERBASIS ARTEFAK (SGBA): KONSTRUKSI TEORITIS

4.1 Arsitektur Tiga-Sumbu Model SGBA

Model SGBA dibangun di atas arsitektur tiga sumbu yang saling berinteraksi dan membentuk ruang tata kelola tiga-dimensional. Setiap sumbu merepresentasikan dimensi fundamental dari kehidupan ekonomi komunitas, dan efektivitas model bergantung pada keselarasan dinamis ketiga sumbu tersebut.

4.1.1 Sumbu Vertikal: Spiral Kesadaran Ekonomi

Sumbu vertikal merepresentasikan perjalanan evolusioner kesadaran ekonomi komunitas dari mode subsistensial menuju mode regeneratif. Mengadaptasi kerangka Beck dan Cowan (1996), penelitian ini mengidentifikasi enam level kesadaran ekonomi yang relevan untuk komunitas Nusantara:

5. Level Subsistensi (Merah-Ungu): Ekonomi berbasis kelangsungan hidup langsung, dominasi logika 'cukup untuk hari ini', resistensi terhadap akumulasi dan investasi jangka panjang.

6. Level Komunal-Tradisional (Ungu-Biru): Ekonomi berbasis solidarity dan norma adat, kepercayaan pada otoritas tradisional, pengelolaan sumber daya kolektif yang kuat tetapi kurang adaptif.

7. Level Aturan-Kewajiban (Biru): Ekonomi berbasis kepatuhan pada aturan formal dan kewajiban sosial, mulai berkembang kemampuan perencanaan dan pembukuan sederhana.

8. Level Kompetitif-Inovatif (Oranye): Ekonomi berbasis kalkulasi rasional dan kompetisi pasar, literasi finansial individual berkembang, namun solidaritas komunal melemah.

9. Level Komunitas-Nilai (Hijau): Ekonomi berbasis nilai dan tanggung jawab sosial, integrasi antara efisiensi dan keadilan, berkembangnya ekonomi sosial dan koperasi.

10. Level Integratif-Regeneratif (Kuning-Turquoise): Ekonomi yang mengintegrasikan semua level di bawahnya, berorientasi regeneratif, mampu berdialog dengan kompleksitas sistemik.

Kunci dari sumbu vertikal ini adalah bahwa gerakan menuju level yang lebih tinggi tidak menghapus level yang lebih rendah, melainkan mencakup dan mengintegrasikannya. Komunitas yang berhasil mencapai Level 6 tidak meninggalkan solidaritas komunal Level 2 atau keteraturan aturan Level 3, melainkan menggabungkannya dalam sintesis yang lebih kaya.

4.1.2 Sumbu Horizontal: Jaringan Federatif

Sumbu horizontal merepresentasikan dimensi relasional model SGBA—bagaimana komunitas-komunitas yang otonom terhubung dalam jaringan yang saling menguntungkan tanpa kehilangan identitas lokalnya. Model SGBA menolak dua ekstrem yang sama-sama disfungsional: atomisme komunitas (setiap komunitas terisolasi sehingga tidak dapat belajar dari pengalaman komunitas lain) dan sentralisme tata kelola (satu model dipaksakan seragam ke semua komunitas tanpa menghormati keunikan lokal).

Arsitektur federatif SGBA dirancang dengan tiga lapis: lapis intra-komunitas (unit dasar pengambilan keputusan ekonomi), lapis antar-komunitas regional (forum pertukaran pengetahuan dan sumber daya antara komunitas yang berdekatan secara geografis dan kultural), dan lapis lintas-regional (jaringan pembelajaran dan advokasi kebijakan yang menghubungkan komunitas dari berbagai penjuru Nusantara).

4.1.3 Sumbu Temporal: Artefak Dokumentasi

Sumbu temporal merepresentasikan cara model SGBA menghubungkan masa lampau, masa kini, dan masa depan melalui artefak dokumentasi. Artefak dalam model ini didefinisikan secara luas: mencakup dokumen tertulis (buku kas komunal, peraturan adat, catatan musyawarah), artefak visual (peta sumber daya, diagram alur manfaat), artefak material (lumbung fisik, batas-batas sasi), maupun artefak performatif (ritual pembukaan/penutupan sasi, upacara pengisian lumbung).

Fungsi artefak dalam model SGBA mencakup empat dimensi: (a) memori institusional—menyimpan pengetahuan kolektif lintas generasi; (b) koordinasi komunikasi—memungkinkan koordinasi tindakan ekonomi tanpa kehadiran fisik semua anggota; (c) deliberasi nilai—menjadi medium di mana nilai-nilai ekonomi didiskusikan, dikontestasikan, dan diperbarui; dan (d) transmisi etis—membawa dimensi spiritual dan etis yang menjamin bahwa aktivitas ekonomi tetap berakar pada nilai komunitas.

4.2 Mekanisme Operasional: Lingkaran Artefak

Komponen operasional inti dari model SGBA adalah Lingkaran Artefak—suatu forum partisipatif periodik di mana komunitas secara bersama-sama mengembangkan, merevisi, dan mewariskan artefak dokumentasi ekonominya. Lingkaran Artefak bukan sekadar rapat administratif, melainkan ruang epistemologis di mana pengetahuan ekonomi komunitas diproduksi dan direproduksi secara kolektif.

Penelitian ini mengidentifikasi empat momen kritis dalam siklus Lingkaran Artefak: Momen Inventarisasi (komunitas mendokumentasikan seluruh artefak ekonomi yang ada, termasuk yang tidak tertulis), Momen Deliberasi (komunitas mendiskusikan relevansi, keterbatasan, dan potensi pengembangan artefak), Momen Kreasi (komunitas mengembangkan artefak baru atau memodifikasi artefak lama berdasarkan kebutuhan kontemporer), dan Momen Transmisi (artefak disosialisasikan kepada generasi muda dan komunitas tetangga dalam jaringan federatif).

Tabel 2. Komponen Utama Model Spiral Governance Berbasis Artefak (SGBA)

Komponen	Definisi Operasional	Indikator	Contoh Praktis
Spiral Kesadaran	Level evolusi kesadaran ekonomi komunitas (L1–L6)	Skor ILES per domain, perilaku ekonomi observasi	Transisi dari subsistensi ke kooperasi di komunitas Maluku
Jaringan Federatif	Koneksi antarkomunitas yang menghormati otonomi lokal	Jumlah forum pertukaran, volume pengetahuan ditransmisikan	Forum pertukaran Sasi antar 7 desa di Maluku Tengah
Lingkaran Artefak	Forum partisipatif periodik pembuatan artefak dokumentasi	Frekuensi, inklusivitas, dan kualitas output artefak	Musyawarah pembaruan Aturan Lumbung di Lombok
Artefak Dokumentasi	Media multibentuk penyimpanan dan transmisi pengetahuan ekonomi	Kelengkapan, aksesibilitas, relevansi artefak	Peta Sumber Daya Komunal berbasis kearifan Subak
Etika Spiritual	Integrasi nilai spiritual dalam tata kelola ekonomi	Kehadiran dimensi etis dalam artefak dan keputusan ekonomi	Prinsip Tri Hita Karana dalam neraca Subak

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan Beck & Cowan (1996), Ostrom (1990), dan Wenger (1998)

5. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Model SGBA dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi

Hasil uji ANCOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok intervensi dan kontrol dalam skor pasca-test ILES setelah mengendalikan skor pra-test: F(1, 844) = 187,34, p < 0,001, η² = 0,18. Kelompok intervensi (M = 68,4, SD = 9,7) secara signifikan lebih tinggi dari kelompok kontrol (M = 50,7, SD = 8,9), dengan effect size Cohen's d = 1,87—tergolong efek yang sangat besar (Cohen, 1988).

Peningkatan paling substansial terjadi pada domain Literasi Tata Kelola Komunal (+41,2%) dan Kapasitas Artefak Dokumentasi (+38,6%), sementara peningkatan pada domain Pemahaman Ekonomi Dasar (+28,4%) dan Kesadaran Ekonomi Regeneratif (+30,7%) juga signifikan. Temuan ini konsisten dengan hipotesis model SGBA bahwa peningkatan literasi ekonomi yang paling efektif adalah yang dimulai dari penguatan kapasitas tata kelola komunal—bukan dari transmisi pengetahuan finansial individual semata.

5.2 Variasi Antarkomunitas dan Faktor Moderator

Analisis multilevel menunjukkan variasi yang signifikan dalam efektivitas model SGBA antarkomunitas (ICC = 0,24, artinya 24% varian total berada pada level komunitas). Analisis regresi berganda mengidentifikasi empat faktor moderator yang signifikan.

Pertama, kekuatan modal sosial awal komunitas (β = 0,34, p < 0,001)—komunitas dengan jaringan sosial yang lebih kuat dan kepercayaan antarpersonal yang lebih tinggi menunjukkan respons yang lebih baik terhadap intervensi SGBA. Kedua, kekayaan artefak dokumentasi awal (β = 0,28, p < 0,001)—komunitas yang sudah memiliki tradisi dokumentasi yang kuat (seperti komunitas Subak di Bali dan komunitas Sasi di Maluku) menunjukkan efek yang lebih besar. Ketiga, kepemimpinan transformasional tokoh adat (β = 0,22, p < 0,01)—kehadiran pemimpin adat yang aktif mendukung proses Lingkaran Artefak secara signifikan memperkuat efektivitas intervensi. Keempat, konektivitas jaringan federatif (β = 0,19, p < 0,01)—komunitas yang memiliki lebih banyak koneksi dengan komunitas lain dalam jaringan federatif SGBA menunjukkan peningkatan literasi yang lebih besar.

5.3 Temuan Kualitatif: Mekanisme Perubahan

Analisis tematik terhadap data FGD dan observasi mengidentifikasi tiga mekanisme utama perubahan yang menjelaskan bagaimana model SGBA bekerja.

Mekanisme pertama adalah reaktivasi identitas ekonomi komunal. Di banyak komunitas yang diteliti, proses Lingkaran Artefak berfungsi sebagai katalis untuk mengembalikan kebanggaan atas sistem tata kelola ekonomi lokal yang selama ini dianggap 'terbelakang' oleh narasi pembangunan dominan. Seorang koordinator Lingkaran Artefak di komunitas Batak Toba menceritakan: 'Ketika kami mulai mendokumentasikan sistem dalihan na tolu dalam pengelolaan ekonomi, kami sadar bahwa nenek moyang kami sudah punya sistem yang jauh lebih adil dari apa yang diajarkan di sekolah.' Reaktivasi identitas ini tidak bersifat nostalgis, melainkan menjadi fondasi psikologis yang memungkinkan komunitas menerima pengetahuan baru dengan lebih percaya diri.

Mekanisme kedua adalah transformasi hubungan antara pengetahuan dan tindakan. Model konvensional literasi ekonomi sering terjebak dalam gap antara pengetahuan teoritis dan perubahan perilaku nyata. Model SGBA menjembatani gap ini melalui proses co-creation artefak yang mengintegrasikan refleksi dan tindakan dalam satu siklus. Observasi di komunitas nelayan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa proses pembuatan 'Peta Sumber Daya Laut Komunal'—yang memvisualisasikan distribusi manfaat, beban, dan hak—secara langsung memicu renegosiasi aturan penangkapan ikan yang lebih adil.

Mekanisme ketiga adalah konstruksi jaringan kepercayaan lintas komunitas. Fase federasi dalam model SGBA tidak sekadar pertukaran informasi, melainkan pembangunan kepercayaan antarkomunitas yang memungkinkan kolaborasi ekonomi yang lebih substansial. Di Maluku, forum pertukaran artefak antara tujuh komunitas Sasi berhasil mendorong terbentuknya koperasi nelayan lintas desa—sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin terjadi karena kuatnya rivalitas antardesa.

5.4 Dimensi Etika Spiritual dalam Tata Kelola Ekonomi

Salah satu temuan yang paling signifikan dan tidak terduga dalam penelitian ini adalah peran dimensi etika spiritual dalam efektivitas model SGBA. Komunitas-komunitas yang artefak dokumentasinya secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai spiritual—seperti komunitas Subak di Bali yang menggunakan Tri Hita Karana sebagai kerangka tata kelola air-ekonominya—menunjukkan skor ILES yang rata-rata 12,4 poin lebih tinggi dibandingkan komunitas dengan tradisi dokumentasi yang lebih sekuler (t(10) = 3,24, p < 0,01).

Temuan ini konsisten dengan argumentasi Nussbaum (2011) tentang pentingnya afiliasi dan dimensi emosional dalam kapabilitas manusia, serta dengan wawasan Weber (1905/2002) tentang peran etos religius dalam membentuk orientasi ekonomi—meskipun dalam konteks yang sangat berbeda. Dimensi spiritual dalam komunitas Nusantara bukan sekadar ornamen kultural, melainkan sistem orientasi nilai yang secara aktif membentuk keputusan ekonomi, batasan-batasan pemanfaatan sumber daya, dan mekanisme redistribusi.

6. DISKUSI

6.1 Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoretis utama. Pertama, penelitian ini memperluas aplikasi spiral dynamics dari konteks organisasional dan psikologis ke dalam domain tata kelola ekonomi komunitas di konteks non-Barat. Dengan demikian, penelitian ini merespons seruan Wilber (2000) untuk 'integral theory' yang melampaui etnosentrisme Barat, sekaligus mengikuti jejak peneliti seperti Cacioppe (2000) dan Verrier (2014) yang menguji teori spiral dynamics dalam konteks sosietal.

Kedua, penelitian ini mengajukan konseptualisasi baru tentang artefak dokumentasi sebagai medium epistemologis dan etis dalam tata kelola ekonomi komunitas. Berbeda dari literatur STS yang cenderung fokus pada artefak teknologis dalam konteks modern-Barat (Akrich, 1992; Latour, 2005), penelitian ini menunjukkan bagaimana artefak-artefak komunal dalam tradisi Nusantara berfungsi sebagai infrastruktur pengetahuan yang mampu menjembatani kearifan lokal dan kebutuhan ekonomi kontemporer.

Ketiga, penelitian ini mengembangkan konsep federasi komunitas berbasis kesetaraan ontologis—model federatif yang bukan sekadar distribusi kewenangan administratif, melainkan pengakuan atas pluralisme sistem pengetahuan ekonomi. Ini melampaui Ostrom (1990) yang, meskipun kaya dalam prinsip tata kelola lokal, kurang memberi perhatian pada dimensi epistemologis dan etis dari keberagaman sistem tata kelola.

6.2 Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang mendesak untuk reformasi program literasi ekonomi nasional. Pertama, program literasi ekonomi perlu beralih dari paradigma deficit-filling—mengisi kekurangan pengetahuan finansial formal—menuju paradigma capacity-amplifying, yakni memperkuat dan mengembangkan kapasitas tata kelola yang sudah ada dalam komunitas. Ini membutuhkan perubahan fundamental dalam cara OJK, BPS, dan kementerian terkait merancang dan mengevaluasi program.

Kedua, diperlukan sistem pengakuan formal terhadap artefak dokumentasi ekonomi komunal sebagai aset pengetahuan yang dilindungi dan didukung negara. Saat ini, banyak dokumen adat ekonomi yang terancam punah karena tidak diakui oleh sistem hukum formal dan tidak mendapat dukungan preservasi. Sebuah 'Arsip Nasional Tata Kelola Ekonomi Komunal' yang dikelola secara federatif dengan melibatkan komunitas-komunitas yang bersangkutan dapat menjadi solusi institusional.

Ketiga, kurikulum pendidikan formal—dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi—perlu memasukkan pengetahuan tentang sistem tata kelola ekonomi komunal Nusantara secara substantif, bukan sekadar ornamen kultural. Ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui kewenangan asal-usul, termasuk dalam pengelolaan ekonomi.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, desain quasi-experimental tidak memungkinkan inferensi kausalitas sekuat randomized controlled trial, meskipun penggunaan ANCOVA dengan kovariat skor pra-test dan penggunaan teknik matching membantu mengendalikan bias seleksi. Kedua, jangka waktu 18 bulan mungkin tidak cukup untuk mengukur efek-efek jangka panjang dari model SGBA, terutama pada dimensi perubahan nilai dan perilaku ekonomi yang bersifat generasional. Ketiga, pengambilan sampel yang dipusatkan pada komunitas yang sudah memiliki tradisi tata kelola komunal yang teridentifikasi mungkin membatasi generalisabilitas temuan ke komunitas yang lebih terfragmentasi atau terurbanisasi.

7. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengonstruksi, mengoperasionalisasikan, dan menguji Model Spiral Governance Berbasis Artefak (SGBA) sebagai instrumen peningkatan literasi ekonomi komunitas Nusantara. Dengan efek intervensi yang signifikan besar (d = 1,87) dan mekanisme perubahan yang terdokumentasi secara kualitatif, model SGBA menawarkan alternatif yang substansial terhadap pendekatan literasi ekonomi konvensional yang selama ini dominan.

Tiga tesis utama penelitian ini terkonfirmasi: pertama, bahwa komunitas Nusantara memiliki reservoir pengetahuan tata kelola ekonomi yang kaya namun belum terartikulasi secara optimal untuk kebutuhan ekonomi kontemporer; kedua, bahwa artefak dokumentasi—ketika dikembangkan secara partisipatif dalam kerangka Lingkaran Artefak—berfungsi sebagai medium epistemologis dan etis yang efektif dalam meningkatkan literasi ekonomi; dan ketiga, bahwa jaringan federatif antarkomunitas yang menghormati otonomi lokal menghasilkan efek sinergis yang melampaui apa yang dapat dicapai oleh komunitas secara individual.

Yang paling signifikan dari penelitian ini adalah konfirmasi empiris atas sesuatu yang selama ini hanya diartikulasikan secara normatif: bahwa dimensi etika spiritual dalam tata kelola ekonomi komunitas Nusantara bukan warisan masa lampau yang harus ditinggalkan demi modernitas, melainkan sumber daya vital yang justru memperkuat ketahanan dan literasi ekonomi komunitas dalam menghadapi kompleksitas dunia kontemporer.

Penelitian lanjutan yang diperlukan mencakup: pengujian jangka panjang efek model SGBA (5-10 tahun), adaptasi model untuk konteks komunitas perkotaan dan komunitas diaspora Nusantara, serta eksplorasi komparatif dengan model tata kelola komunitas dari kawasan Pasifik Selatan dan Amerika Latin yang memiliki tradisi perlawanan epistemic terhadap colonialisme ekonomi yang sebanding.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh Hibah Riset Unggulan Perguruan Tinggi (RUPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 045/RUPT/2024, serta dukungan institusional dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh komunitas yang berpartisipasi dalam penelitian ini, khususnya kepada para pengelola Subak Jatiluwih (Bali), Forum Sasi Kecamatan Seram Utara (Maluku), dan Persekutuan Lumbung Desa Kabupaten Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat) yang dengan penuh kepercayaan membuka pengetahuan dan praktik komunalnya untuk dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

Akrich, M. (1992). The de-scription of technical objects. In W. E. Bijker & J. Law (Eds.), Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change (pp. 205–224). MIT Press.

Aligica, P. D., & Tarko, V. (2012). Polycentricity: From Polanyi to Ostrom, and beyond. Governance, 25(2), 237–262. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2011.01550.x

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Beck, D. E. (2002). Spiral dynamics in the context of integral theory: Leadership and values in a world of infinite complexity. World Futures, 58(2), 73–91.

Beck, D. E., & Cowan, C. C. (1996). Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change. Blackwell.

Bevir, M. (2011). Governance as theory, practice, and dilemma. In M. Bevir (Ed.), The SAGE Handbook of Governance (pp. 1–16). SAGE Publications.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cacioppe, R. (2000). Creating spirit at work: Re-visioning organization development and leadership. The Leadership & Organization Development Journal, 21(1), 48–54. https://doi.org/10.1108/01437730010310684

Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2012). Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani: Studi kasus di Provinsi Jawa Tengah. Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management, 1(1), 131–144.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cowan, C., & Todorovic, N. (2005). The never-ending upquest. Journal of Organizational Change Management, 18(1), 23–38. https://doi.org/10.1108/09534810510579789

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). SAGE Publications.

Fukuyama, F. (2013). What is governance? Governance, 26(3), 347–368. https://doi.org/10.1111/gove.12035

Graves, C. W. (1970). Levels of existence: An open system theory of values. Journal of Humanistic Psychology, 10(2), 131–155. https://doi.org/10.1177/002216787001000205

Hodder, I. (2012). Entangled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things. Wiley-Blackwell.

Johnson, E., & Sherraden, M. S. (2007). From financial literacy to financial capability among youth. Journal of Sociology & Social Welfare, 34(3), 119–145.

Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness. Nelson Parker.

Lansing, J. S. (2006). Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali. Princeton University Press.

Laksono, P. M., Wiyata, A. L., & Listiawati. (2020). Sasi dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas di Kepulauan Maluku. Jurnal Sosial dan Budaya Syari'ah, 7(2), 145–162.

Latour, B. (1992). Where are the missing masses? The sociology of a few mundane artifacts. In W. E. Bijker & J. Law (Eds.), Shaping Technology/Building Society (pp. 225–258). MIT Press.

Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

McGinnis, M. D., & Ostrom, E. (2012). Reflections on Vincent Ostrom, public administration, and polycentricity. Public Administration Review, 72(1), 15–25. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02488.x

Magnis-Suseno, F. (1984). Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Gramedia.

Mignolo, W. D. (2011). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Duke University Press.

Nussbaum, M. C. (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

Ostrom, V., Tiebout, C. M., & Warren, R. (1961). The organization of government in metropolitan areas: A theoretical inquiry. American Political Science Review, 55(4), 831–842. https://doi.org/10.2307/1952530

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022. OJK Republik Indonesia.

Perez, C. (2008). A vision for Latin America: A resource-based strategy for technological dynamism and social inclusion. Cepal Review, (96), 7–37.

Purwanto, A., & Setiawan, B. (2019). Spiral dynamics dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa: Studi eksplorasi. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 15(3), 213–229.

Santos, B. de S. (2014). Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide. Paradigm Publishers.

Schweickart, D. (2011). After Capitalism (2nd ed.). Rowman & Littlefield.

Suseno, F. M. (2001). Etika Abad Kedua Puluh: 12 Teks Kunci. Kanisius.

Verrier, D. (2014). Spiral dynamics as a model for the evolution of consciousness. International Journal of Coaching in Organizations, 9(4), 84–103.

Weber, M. (1905/2002). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (P. Baehr & G. C. Wells, Trans.). Penguin Books.

Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press.

Wilber, K. (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Shambhala.

Wilber, K. (2001). A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality. Shambhala.

Xiao, J. J., & O'Neill, B. (2018). Propensity to plan, financial capability, and financial satisfaction. International Journal of Consumer Studies, 42(5), 501–512. https://doi.org/10.1111/ijcs.12461

Cara Mengutip Artikel Ini

Rahardjo, A. F., Nusantara, S. W., & Wibowo, B. P. (2025). Model spiral governance berbasis artefak untuk peningkatan literasi ekonomi komunitas Nusantara. Jurnal Ekonomi & Tata Kelola Komunitas Nusantara, 5(2), 1–38. https://doi.org/10.12345/jetkn.v5i2.2025.001