Dari Riset Inovatif ke Aset Bernilai Pasar dan Industri: Kerangka Komersialisasi Paten di Indonesia

Dari Riset Inovatif ke Aset Bernilai Pasar dan Industri: Kerangka Komersialisasi Paten di Indonesia

                                                                    Oleh Rohmandar Asep                                     

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini berada di persimpangan krusial antara kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan kemampuan mengolahnya menjadi nilai tambah yang berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan hilirisasi riset dan kekayaan intelektual agar tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah atau dokumen semata, agar riset dapat berkembang menjadi aset bernilai ekonomi yang mampu memperkuat daya saing nasional, suatu upaya yang dinilai penting agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah serta membangun ekosistem inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa negara maju tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penelitian dan penemuan, tetapi oleh kemampuan menerapkan paten menjadi produk dan kekuatan industri.

Sayangnya, data menunjukkan bahwa tingkat komersialisasi paten di Indonesia masih sangat rendah. Dari 859 paten yang tercatat di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), baru sekitar 30 paten (sekitar 3 persen) yang berhasil dilisensikan atau dikomersialisasikan. Meskipun angka ini sejalan dengan rata-rata global yang berkisar 3 hingga 5 persen, pemerintah menilai bahwa potensi inovasi dalam negeri seharusnya mampu menghasilkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif lintasan transformasi riset inovatif yang memiliki kebaruan (novelty) menjadi aset berharga yang dapat dipatenkan, dilisensikan, hingga menjadi produk yang diterima oleh pasar dan industri, dengan merujuk pada regulasi nasional, kebijakan terkini, serta praktik unggulan dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di Indonesia.

2. Memahami Lanskap dan Tantangan Komersialisasi Paten di Indonesia

Tantangan utama dalam mengubah riset inovatif menjadi aset bernilai komersial tidak hanya terletak pada kurangnya invensi, tetapi pada lemahnya komunikasi antara peneliti di perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mencatat bahwa pada 2025 jumlah paten terdaftar di Indonesia mencapai 8.760, dan hampir 40 persen merupakan paten dalam negeri, yakni 3.418 invensi, namun tantangan besarnya adalah menjawab mengapa inovasi seringkali hebat di atas kertas tetapi nyaris tak berwujud di pasar. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah saat ini hadir sebagai mediator untuk meruntuhkan tembok besar yang selama ini menyumbat komunikasi antara peneliti akademis dengan sektor industri nasional, guna memastikan ribuan hasil riset mahasiswa dan dosen tidak lagi berakhir sebagai tumpukan publikasi di rak perpustakaan, melainkan bertransformasi menjadi aset ekonomi melalui perlindungan kekayaan intelektual (IP) yang kuat. Sinergi masif pun dijalin bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta pemerintah daerah untuk mengawal temuan-temuan segar tersebut hingga memiliki nilai komersial di pasar.

2.1 Tren Teknologi Paten Global: Acuan Inovasi Bernilai Pasar

Dalam merancang riset yang berorientasi pasar, para peneliti Indonesia perlu mencermati tren teknologi global yang mengalami lonjakan permohonan paten:

1. Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin: Teknologi AI dan machine learning telah menjadi salah satu area paten yang paling diminati, dengan inovasi mencakup algoritma, perangkat keras, dan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

2. Bioteknologi dan Kesehatan: Pandemi global telah mempercepat inovasi di sektor bioteknologi dan kesehatan, mencakup teknologi diagnostik cepat, terapi gen, dan perangkat medis canggih.

3. Energi Terbarukan dan Teknologi Hijau: Inovasi meliputi panel surya dengan efisiensi energi tinggi, teknologi daur ulang plastik berbasis enzim, serta baterai kendaraan listrik.

4. Inovasi Dunia Virtual dan Metaverse: Perusahaan banyak mengajukan paten untuk perangkat keras VR/AR, perangkat lunak, serta platform metaverse untuk pertemuan bisnis dan hiburan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menegaskan bahwa Indonesia perlu menghapus dikotomi antara riset, pasar, makna sosial, bahkan sains teknologi, ekonomi, dan matematika (STEM) dengan ilmu humaniora. Ia menambahkan bahwa di mana pun di dunia ini yang menjadi pemegang pasar adalah dosen dan peneliti karena merekalah yang memiliki waktu cukup untuk melakukan terobosan dan menciptakan pasar, bahkan yang awalnya tidak ada seperti AI. Inovasi besar lahir dari peneliti yang memiliki research mindset dan keberanian membangun riset jangka panjang.

3. Lintasan Riset Menuju Paten dan Komersialisasi

Transformasi riset inovatif menjadi aset pasar tidak terjadi secara kebetulan. Ia memerlukan lintasan yang terstruktur melintasi empat fase kunci: inovasi dari riset, perlindungan kekayaan intelektual, komersialisasi paten melalui lisensi atau pengembangan produk, hingga kehadiran dan penerimaan di pasar dan industri.

3.1 Fase I — Inovasi dari Riset yang Berorientasi Pasar

Langkah awal yang paling menentukan adalah memastikan bahwa arah riset tidak hanya driven oleh keingintahuan akademik semata, tetapi juga oleh kebutuhan pasar (market pull), bukan technology push. Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia, Chairul Hudaya, menjelaskan bahwa minimnya pemahaman tentang kekayaan intelektual, terbatasnya pendanaan riset, serta strategi riset yang masih cenderung technology push membuat banyak penelitian sulit dihilirisasi karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk mengatasi kegagalan komersialisasi ini, Science Techno Park Universitas Indonesia (UI) menerapkan strategi Demand Pull, dengan mendatangi industri, menjalin kerja sama, dan menanyakan kebutuhan mereka. Setelah masalah industri terselesaikan, barulah invensinya didaftarkan.

Nilai kebaruan (novelty) adalah kunci dalam pengajuan paten. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Lastami, Direktur Paten DJKI, para inovator Indonesia dapat mengembangkan invensi yang sudah ada dengan menambahkan unsur kebaruan sehingga memenuhi syarat paten dan memberikan hak eksklusif kepada inventor, tentunya tidak meniru seratus persen, melainkan memasukkan modifikasi agar tercapai syarat unsur kebaruannya untuk memperoleh hak eksklusif paten.

Praktik unggulan ini juga diterapkan di Universitas Terbuka (UT). Direktur Direktorat Paten DJKI Andrieansjah mengajak sivitas akademika UT untuk memandang paten sebagai aset strategis, dengan menekankan bahwa sertifikat ini tidak hanya untuk dipajang, tetapi harus dimanfaatkan secara ekonomi atau dikomersialisasikan, dan komersialisasi itu tidak harus menyasar industri besar, bisa juga melalui industri kecil dan UMKM. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di bidang energi, biomolekul, hingga kekayaan alam yang dapat diolah menjadi aset berbasis kekayaan intelektual. Wakil Menteri Stella Christie menambahkan bahwa kebebasan berpikir dan dukungan finansial menjadi faktor penting untuk menciptakan inovasi yang mampu memimpin pasar.

3.2 Fase II — Perlindungan Kekayaan Intelektual (Paten)

Setelah menghasilkan invensi yang memenuhi unsur kebaruan dan memiliki potensi komersial, langkah krusial berikutnya adalah perlindungan hukum melalui paten. Tanpa proteksi yang kuat, risiko kehilangan hak atau persaingan duplikasi sangat besar, yang melemahkan insentif untuk inovasi. Forum IP Xpose 2025 menekankan bahwa paten dapat menjadi "gerbang hukum" yang memberikan kepastian bagi investor dan industri untuk mengadopsi inovasi.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk konkret dari perjanjian tertulis ini adalah lisensi, yang merupakan izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Terdapat tiga jenis lisensi yang diakui: (a) Lisensi Eksklusif, yang hanya diberikan kepada satu penerima lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu; (b) Lisensi Non-Eksklusif, yang dapat diberikan kepada beberapa penerima lisensi; serta (c) Lisensi Wajib, yang diberikan oleh pemerintah atau pihak ketiga tanpa izin pemegang paten.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mempermudah perlindungan KI. Kementerian Hukum menjanjikan karpet merah berupa kemudahan pendaftaran dan pencatatan hak paten bagi para inovator muda. Selain itu, DJKI memperkuat dukungan terhadap ekosistem KI nasional melalui berbagai kebijakan, seperti keringanan biaya pendaftaran paten bagi lembaga pendidikan serta inovasi layanan digital berupa Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Dalam kurun waktu lima tahun sejak 1 Januari 2022 hingga 20 Mei 2026, DJKI bahkan telah menyelesaikan total 104 permohonan mediasi kekayaan intelektual. Program strategis tahun 2026 pun mencakup pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual berdasarkan tingkat kerawanan, penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta peningkatan maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah. Dukungan finansial juga hadir melalui Program Insentif Kekayaan Intelektual (KI) BERDAMPAK 2025 dari Kemdiktisaintek, yang bertujuan mendorong hilirisasi hasil penelitian dalam bentuk kekayaan intelektual yang memiliki potensi komersialisasi serta dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha/industri.

Dalam praktiknya, Universitas Terbuka telah mengajukan 42 permohonan paten, 22 di antaranya telah memperoleh sertifikat dari DJKI, sementara 20 paten lainnya masih berada dalam berbagai tahapan proses. Demikian pula, dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta berhasil memperoleh Hak atas Paten Sederhana untuk invensi berjudul "Komposisi Aloe Vera (Lidah Buaya) Glycolic Extract dan Metode Pembuatannya" yang diusulkan sejak 2022, dengan proses pengajuan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMJ ke Direktorat Paten DJKI.

3.3 Fase III — Komersialisasi: Dari Lisensi hingga Spin-Off Perusahaan

Setelah paten granted, nilai ekonominya baru dapat direalisasikan melalui strategi komersialisasi yang tepat. Terdapat beberapa pilar utama dalam tahap ini:

1. Manajemen dan Transfer Teknologi: Peran Technology Transfer Office (TTO)

Peran unit seperti Technology Transfer Office (TTO) atau tim komersialisasi di perguruan tinggi sangat krusial. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi inventor dan pengetahuan terkait komersialisasi didukung oleh peran TTO, yang meningkatkan intensi untuk melepas paten ke pasar. Di Indonesia, IPB University telah membentuk tim komite komersialisasi invensi untuk mengevaluasi inovasi yang memenuhi kriteria teknis dan bisnis. Lima perguruan tinggi besar seperti IPB, UGM, ITB, UI, dan Telkom University pun telah memaparkan berbagai inisiatif untuk memperkuat hilirisasi riset.

2. Skema Pembagian Royalti: Insentif bagi Inventor

UI memberikan skema pembagian royalti yang menarik, yakni 70 persen untuk inventor dan 30 persen untuk universitas, sementara UI juga menerapkan sistem insentif 70:30 dalam pengelolaan kekayaan intelektual untuk inventor. Program Insentif KI BERDAMPAK pun mendorong hilirisasi hasil penelitian yang memiliki potensi komersialisasi serta dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha/industri.

3. Lisensi Paten sebagai Model Komersialisasi

Lisensi adalah mekanisme utama untuk mengkomersialkan paten. Menentukan cakupan penggunaan paten (wilayah, durasi, sektor industri), menetapkan besaran royalti dan skema pembayarannya, serta mencantumkan klausul perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi elemen penting dalam perjanjian lisensi. Dalam merancang strategi komersialisasi paten, terdapat dua model utama yang dapat dijadikan acuan:

a. Model Stanford (Teknologi of Stanford → Lisensi Royalty): Menekankan peran aktif sebagai matcher, yakni penghubung antara peneliti dan sektor industri yang bertugas menyampaikan kebutuhan pasar kepada peneliti, sekaligus menginformasikan potensi invensi yang layak dikomersialisasikan kepada pelaku industri.

b. Model Texas (Aktivitas Penelitian → Dokumen Publikasi): Lebih menekankan pada kebebasan akademik dan idealisme, yang memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai topik riset tanpa harus terikat pada kebutuhan pasar langsung.

4. Studi Kasus: Praktik Unggulan yang Berhasil di Indonesia

a. COVENT-20 Ventilator (Universitas Indonesia): Dr. Basari, S.T., M.Eng. menerima royalti dari produk ventilator COVENT-20 Tipe 1 untuk ketiga kalinya sejak komersialisasi, yang dipasarkan melalui kolaborasi dengan CV Bartec Utama Mandiri dan telah digunakan di berbagai tempat, seperti puskesmas dan ambulans. Hasil riset yang telah dilisensikan ini mencakup Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Royalti yang diperoleh akan digunakan untuk mengembangkan produk serupa atau inovasi lain yang dapat dikomersialkan lebih lanjut, serta membantu merangsang ekonomi.

b. Degastab dan Alfluks (Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI): Prof. Dr. Ir. Donanta Dhaneswara, M.Si. berhasil mendapatkan royalti yang signifikan dari produk Degastab dan berbagai varian Alfluks. Degastab adalah tablet yang digunakan untuk menghilangkan gas hidrogen yang terperangkap dalam aluminium cair, menghasilkan aluminium yang lebih bersih dan bebas dari porositas. Alfluks digunakan selama proses pelelehan aluminium cair, dengan fungsi spesifik sesuai variannya. Target pasarnya mencakup Usaha Kecil dan Menengah (UKM), industri menengah, serta industri skala besar seperti produsen kabel dan otomotif, dengan harapan untuk mengekspor produk ke Timur Tengah.

c. Aloe Vera Glycolic Extract (UMJ): Paten sederhana yang diperoleh Prof Dr Ir Tri Yuni Hendrawati, M.Si. dari hasil riset mendalam mengenai potensi Aloe Vera sebagai bahan aktif kosmetik telah dihilirisasi dan dikomersialkan menjadi berbagai produk. Inovasi ini lahir dari meningkatnya tren produk kosmetik berbahan dasar alami di Indonesia, dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam lokal.

d. MySalak (UMN x UGM): Aplikasi berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan untuk pertanian salak ini berhasil meraih paten sederhana. Aplikasi ini dilengkapi dengan IoT node yang ditempatkan di area perkebunan, mengumpulkan data mikroklimat secara berkala, yang kemudian dikirimkan ke sistem untuk dianalisis menggunakan model AI. Hasilnya ditampilkan dalam aplikasi untuk memberikan informasi akurat kepada petani tentang kondisi lingkungan dan potensi kemunculan hama. Paten sederhana ini menjadi langkah awal untuk memperkuat pengembangan inovasi teknologi pertanian di Indonesia, membuka potensi komersialisasi di masa depan, serta memperluas kolaborasi dengan mitra industri dan komunitas petani.

3.4 Fase IV — Dampak Nyata Pasar dan Industri

Tahap akhir dari perjalanan ini adalah ketika produk atau teknologi yang dihasilkan dari paten tersebut benar-benar diterima pasar dan memberikan dampak ekonomi nyata. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara peneliti, industri, dan masyarakat agar riset tidak berakhir sia-sia. Forum yang mempertemukan akademisi, industri, dan pemerintah disediakan agar hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi nyata. Menteri Hukum menegaskan bahwa hilirisasi riset harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, kampus, dan industri agar hasil penelitian mampu menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Namun, tantangan masih ada. Prof. Veinardi Suendo menilai proses mengubah riset menjadi produk siap pakai bukan hal mudah karena peneliti sering dihadapkan pada pilihan antara mengejar publikasi ilmiah atau membangun inovasi yang dapat diterapkan di masyarakat. Karena itu, dibutuhkan sistem yang memberi ruang bagi peneliti untuk melakukan riset jangka panjang sekaligus mendorong hasilnya agar lebih relevan dengan kebutuhan publik dan industri. Kontribusi swasta terhadap pembiayaan riset di Indonesia saat ini masih sekitar 16 persen, tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang telah melampaui angka 20 persen, sehingga pemerintah mendorong peningkatan sinergi serta penyusunan kebijakan insentif fiskal yang lebih atraktif.

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan identifikasi lintasan, tantangan, dan praktik baik di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat ekosistem komersialisasi paten di Indonesia:

1. Menerapkan Strategi Demand Pull secara Nasional dan Insentif Fiskal yang Atraktif

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu mendorong penerapan strategi demand pull lintas perguruan tinggi, di mana riset dipicu oleh kebutuhan spesifik industri (market-driven). Insentif seperti tax holiday, potongan pajak untuk R&D korporasi, dan peningkatan kontribusi pendanaan riset swasta sangat krusial. Saat ini kontribusi swasta masih sekitar 16 persen, tertinggal dari Malaysia dan Thailand yang telah melampaui 20 persen. Pemerintah juga perlu memperkuat peran innovation broker untuk menjembatani kebutuhan industri dengan hasil riset yang tersedia, serta melanjutkan dan memperluas Program Insentif KI BERDAMPAK secara berkelanjutan.

2. Memperkuat Peran Technology Transfer Office (TTO) di Universitas dan Akses Pembiayaan

Pembentukan atau penguatan TTO di setiap perguruan tinggi perlu didorong oleh Kemdiktisaintek, dengan memberikan dukungan berupa sumber daya manusia dan fasilitas. TTO berperan sebagai ujung tombak yang mempersiapkan paten, menilai valuasi teknologi, serta mencari mitra lisensi. Keberhasilan COVENT-20, Degastab, dan MySalak menunjukkan bahwa TTO yang aktif dan terstruktur sangat vital. Selain itu, pelibatan industri sejak tahap perancangan riset melalui asesmen bisnis awal serta pemilihan topik-topik riset yang memiliki karakteristik lokal namun berpotensi unggul di pasar global menjadi kunci akselerasi.

3. Mendorong Skema Pembagian Royalti Atraktif untuk Memotivasi Inovator

Pemerintah dapat memberikan acuan atau bahkan standar minimal bagi skema pembagian royalti, misalnya mengadopsi model UI dengan porsi 70 persen untuk inventor. Model ini sangat penting untuk memberikan motivasi ekonomi langsung kepada peneliti, mengingat rendahnya insentif pribadi sering menjadi penghambat produktivitas. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga telah mengalokasikan lebih dari Rp3 triliun sejak 2013 untuk mendanai lebih dari 3.000 kegiatan riset, yang menghasilkan lebih dari 2.000 kekayaan intelektual.

4. Menyederhanakan Prosedur Pendaftaran Paten dan Mempercepat Proses Substantif

Meskipun telah ada POP HC, penyederhanaan dan digitalisasi prosedur pendaftaran paten perlu terus ditingkatkan agar lebih cepat, murah, dan mudah dipahami oleh peneliti. Keringanan biaya pendaftaran bagi lembaga pendidikan harus diperluas dan disosialisasikan secara masif. Pemerintah juga perlu membangun basis data paten yang lebih terintegrasi dan mudah diakses untuk mendukung riset lanjutan serta mencegah duplikasi. Hal ini penting karena, seperti yang diungkap oleh dosen FT UMJ, mereka membutuhkan waktu tiga tahun untuk mengawal seluruh proses administrasi hingga paten disetujui. Sebagai upaya konkret, Kementerian Hukum menggandeng pemerintah daerah, BRIDA, hingga BRIN dalam pengembangan riset dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

5. Mengatasi Kesenjangan Antara Riset dan Kebutuhan Industri (Bridging the Gap)

Diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas innovation broker yang berperan sebagai jembatan antara dunia akademik dan industri. Program magang atau residensi bagi dosen/peneliti di industri, serta sebaliknya (insinyur industri mengajar di kampus), dapat menjadi strategi jangka panjang untuk menyelaraskan perspektif kedua belah pihak. Kolaborasi seperti yang dilakukan Universitas Terbuka, dengan inovasi yang mencerminkan ragam kebutuhan nyata masyarakat seperti pupuk organik cair, teknologi pembakaran batu bata ramah lingkungan, serta pengolahan limbah industri secara biologis, dapat menjadi model kolaborasi yang lebih luas.

6. Memberikan Pengakuan dan Apresiasi bagi Peneliti yang Berhasil Dikomersialkan

Pemerintah perlu memberikan penghargaan yang setara antara publikasi di jurnal bereputasi dengan keberhasilan komersialisasi paten. Sistem insentif yang lebih besar dari negara, baik melalui dana penelitian lanjutan, pengurangan beban administrasi, atau promosi akademik, akan sangat memacu semangat inovasi yang berorientasi pada pasar. Apresiasi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem IKU dan BKD yang sedang direformasi.

5. Kesimpulan

Mengubah riset inovatif menjadi aset pasar melalui paten bukanlah proses yang linear, melainkan suatu ekosistem yang memerlukan sinergi yang kuat antara inovator yang visioner, dukungan regulasi yang memadai, perlindungan hukum yang kokoh, strategi komersialisasi yang tepat, dan kemitraan industri yang produktif. Keberhasilan berbagai institusi di Indonesia, dari UI, IPB, UMJ, hingga UMN bersama UGM, menunjukkan bahwa potensi untuk menghasilkan paten bermutu dan bernilai komersial di Indonesia sangatlah besar, selama ada komitmen untuk mengalihkan paradigma dari technology push menuju market pull. Dengan roadmap reformasi yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya akan melahirkan lebih banyak inventor dan paten, tetapi juga membangun fondasi ekonomi pengetahuan yang kokoh dan berkelanjutan.