Menyoal Bursa Sekretaris Jenderal PBB Baru: Antara Reformasi Kelembagaan dan Tuntutan Keadilan Global South

ANALISIS KEBIJAKAN GLOBAL

Menyoal Bursa Sekretaris Jenderal PBB Baru: Antara Reformasi Kelembagaan dan Tuntutan Keadilan Global South

Oleh: Asep Rohmandar

Masyarakat Peneliti Mandiri Kasundaan Nusantara — Agustus 2026

Menjelang berakhirnya masa jabatan António Guterres pada 31 Desember 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menjalani salah satu proses pergantian kepemimpinan paling disorot dalam beberapa dekade terakhir. Bursa calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang kini diikuti tujuh kandidat berlangsung di tengah krisis ganda: krisis finansial yang menggerus kapasitas operasional organisasi, dan krisis kepercayaan yang bersumber dari ketidakmampuan sistem multilateral menjawab tuntutan keadilan global, terutama dari negara-negara Global South.

Tulisan ini menelaah profil ketujuh kandidat, memetakan tuntutan reformasi yang disuarakan negara-negara berkembang—termasuk Indonesia dan blok BRICS—serta menilai sejauh mana proses pemilihan Sekjen kali ini benar-benar berpotensi menjawab aspirasi tersebut, atau justru sekadar mengulang pola lama di balik wajah baru.

1. Krisis Legitimasi dan Urgensi Reformasi PBB

PBB saat ini berada pada titik kritis. Guterres sendiri, dalam pernyataan publiknya, mengingatkan bahwa hukum internasional berisiko digantikan oleh apa yang ia sebut sebagai “hukum rimba” apabila akuntabilitas dan penegakan hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Ia menekankan pentingnya Mahkamah Pidana Internasional dapat beroperasi secara independen, karena tanpa akuntabilitas, tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan maupun adil.

Tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan atau adil tanpa akuntabilitas. — António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB

Krisis ini diperparah oleh tudingan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump bahwa PBB melakukan pengeluaran secara sembrono, terlalu menyebarkan sumber daya ke berbagai program, serta gagal memberikan hasil yang memuaskan bagi negara-negara anggota. Tudingan tersebut, terlepas dari muatan politiknya, memberi tekanan tambahan pada proses seleksi Sekjen baru agar tidak sekadar menghasilkan administrator birokratis, melainkan pemimpin yang mampu mengembalikan legitimasi organisasi di mata dunia.

2. Tujuh Kandidat, Satu Kursi: Peta Bursa Sekjen PBB 2026

Hingga akhir Juli 2026, tujuh nama telah resmi masuk bursa calon Sekjen PBB, menggantikan jumlah 13 kandidat pada pemilihan 2016 yang akhirnya dimenangkan Guterres. Berkurangnya jumlah kandidat mencerminkan kompleksitas dinamika geopolitik yang membuat negara-negara besar sulit mencapai konsensus dini.

Nama	Negara	Latar Belakang Utama	Catatan Strategis
Michelle Bachelet	Chili	Presiden perempuan pertama Chili (2006); mantan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM	Berpengalaman di isu HAM, namun pernah berselisih dengan Tiongkok terkait laporan Xinjiang
Rafael Grossi	Argentina	Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA)	Dinilai pengamat sebagai salah satu kandidat terkuat; rekam jejak diplomasi nuklir
Rebeca Grynspan	Kosta Rika	Sekretaris Jenderal UNCTAD (Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan)	Kuat pada isu ekonomi pembangunan dan ketimpangan Utara–Selatan
María Fernanda Espinosa	Ekuador	Mantan Presiden Majelis Umum PBB periode 2018–2019	Rekam jejak memimpin forum multilateral PBB secara langsung
Carolyn Rodrigues-Birkett	Guyana	Diplomat senior dengan pengalaman panjang di urusan internasional	Representasi kawasan Karibia yang selama ini minim di kursi Sekjen
Macky Sall	Senegal	Mantan Presiden Senegal dua periode	Satu-satunya representasi kuat dari kawasan Afrika dalam bursa ini
Olara Otunnu	Uganda	Mantan Wakil Sekjen PBB dan Perwakilan Khusus untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata (1997–2005)	Kandidat terakhir yang masuk bursa (diajukan 25 Juli 2026); berpengalaman langsung di birokrasi PBB

Komposisi ini menarik dari sudut representasi: empat dari tujuh kandidat adalah perempuan, dan mayoritas berasal dari kawasan Amerika Latin, Karibia, serta satu representasi kuat dari Afrika. Pola ini sejalan dengan tuntutan rotasi geografis yang selama ini disuarakan negara-negara Global South, meski keputusan akhir tetap berada di tangan lima anggota tetap Dewan Keamanan—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis—yang masing-masing memegang hak veto atas rekomendasi kandidat kepada Majelis Umum.

Proses seleksi sendiri telah memasuki tahap uji publik. Pada 23 Juli 2026, enam kandidat pertama mengikuti debat terbuka di Aula Majelis Umum PBB, menjawab pertanyaan selama sekitar sembilan puluh menit dari para diplomat, staf PBB, dan perwakilan masyarakat sipil. Presiden Majelis Umum, Annalena Baerbock, menegaskan bahwa forum ini memberi kesempatan langka untuk menilai gagasan, prioritas, dan visi kepemimpinan para kandidat.

3. Tuntutan Global South: Representasi, Veto, dan Gender

3.1 Representasi Geografis yang Adil

Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, secara konsisten menyuarakan reformasi menyeluruh terhadap PBB dan Dewan Keamanan dalam berbagai forum internasional sepanjang 2026, termasuk pada Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB pada Mei 2026. Sugiono menegaskan bahwa arsitektur keamanan global saat ini masih berlandaskan tatanan pasca–Perang Dunia II yang telah berusia sekitar delapan dekade, sehingga tidak lagi sepenuhnya relevan dengan realitas geopolitik kontemporer.

PBB harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi; harus lebih represent k8atif, lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih akuntabel. — Sugiono, Menteri Luar Negeri RI (parafrasa dari pernyataan resmi)

Indonesia secara khusus menyoroti keterbatasan keterwakilan negara-negara Global South di Dewan Keamanan PBB, sebuah kritik yang juga disuarakan Presiden Prabowo Subianto dalam forum BRICS, yang mendorong reformasi multilateral dan penguatan representasi Global South dalam institusi seperti PBB, dengan turut mengangkat semangat Bandung sebagai rujukan solidaritas negara berkembang.

3.2 Reformasi Hak Veto

Tuntutan lain yang mengemuka adalah reformasi hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan. Kalangan akademisi menyerukan bahwa hak veto perlu direformasi demi menjamin keadilan dan kesetaraan antarbangsa, sementara juru bicara PBB sendiri mengakui bahwa reformasi Dewan Keamanan hanya mungkin terjadi apabila negara-negara besar bersedia mendengarkan suara seluruh anggota lain tentang cara Dewan Keamanan dapat berfungsi lebih efektif. Persoalan ini menjadi relevan karena penggunaan hak veto berulang kali dinilai mengunci jalan keluar atas krisis kemanusiaan, termasuk dalam konteks Gaza dan Palestina.

3.3 Representasi Perempuan dalam Kepemimpinan Global

Sepanjang delapan dekade keberadaannya, PBB belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Menteri-menteri luar negeri BRICS, dalam pernyataan bersama usai KTT di New Delhi, secara eksplisit menyoroti fakta ini dan mencatat bahwa hanya satu warga Amerika Latin dan Karibia yang pernah menduduki posisi Sekjen. BRICS mendorong representasi geografis yang adil di Sekretariat PBB serta peningkatan peran perempuan dari negara berkembang di seluruh tingkat kepemimpinan internasional.

Komposisi bursa kandidat 2026—dengan empat perempuan dari tujuh nama—menempatkan peluang sejarah ini pada titik tertinggi. Namun demikian, peluang statistik tidak serta-merta menjamin hasil akhir, mengingat proses persetujuan tetap tunduk pada kalkulasi politik lima anggota tetap Dewan Keamanan.

4. Analisis: Tuntutan Global South versus Realitas Bursa Kandidat

Untuk menilai sejauh mana proses pemilihan Sekjen PBB 2026 menjawab tuntutan reformasi dari Global South, tabel berikut memetakan lima tuntutan utama terhadap kondisi riil dalam bursa kandidat saat ini.

Tuntutan Global South	Argumen Utama	Realitas dalam Bursa Sekjen Saat Ini
Representasi geografis yang adil	Struktur Dewan Keamanan dan Sekretariat masih mencerminkan tatanan pasca–Perang Dunia II yang tidak lagi sesuai realitas geopolitik kontemporer	Enam dari tujuh kandidat berasal dari Amerika Latin, Karibia, dan Afrika; namun keputusan akhir tetap bergantung pada persetujuan lima anggota tetap Dewan Keamanan
Reformasi hak veto	Hak veto dinilai kerap mengunci penyelesaian krisis kemanusiaan dan politik, termasuk isu Palestina dan Gaza	Tidak satu pun kandidat memiliki kewenangan mengubah hak veto; perubahan tersebut memerlukan amandemen Piagam PBB oleh negara anggota, bukan oleh Sekjen
Keterwakilan perempuan sebagai pemimpin	Sepanjang 80 tahun PBB berdiri, belum pernah ada perempuan menjabat Sekjen; BRICS secara eksplisit mendorong hal ini	Empat dari tujuh kandidat adalah perempuan, peluang tertinggi sepanjang sejarah pemilihan Sekjen PBB
Akuntabilitas dan penegakan hukum internasional	Guterres sendiri memperingatkan bahwa hukum internasional berisiko digantikan oleh “hukum rimba” tanpa akuntabilitas yang tegas	Kandidat dari latar belakang HAM (Bachelet) dan hukum internasional relevan, namun efektivitas bergantung pada dukungan politik negara-negara besar
Isu solidaritas Global South (Palestina, krisis kemanusiaan)	Negara-negara Global South, termasuk Indonesia, menjadikan penyelesaian isu Palestina sebagai ujian kredibilitas PBB	Belum ada kandidat yang secara terbuka menjabarkan peta jalan konkret untuk isu ini di luar forum debat

Pemetaan di atas memperlihatkan sebuah paradoks mendasar. Di satu sisi, komposisi kandidat 2026 secara nominal lebih mencerminkan aspirasi Global South dibandingkan periode-periode sebelumnya—mayoritas kandidat berasal dari kawasan berkembang, dan representasi perempuan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah. Di sisi lain, struktur kekuasaan yang menentukan hasil akhir—hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan—sama sekali tidak tersentuh oleh proses ini. Sekjen baru, siapa pun terpilih, akan memimpin organisasi dengan keterbatasan struktural yang sama yang justru menjadi sasaran kritik Global South selama ini.

5. Diskusi Kritis: Wajah Baru, Struktur Lama?

Argumen sentral yang perlu digarisbawahi adalah bahwa reformasi kepemimpinan (siapa yang memimpin) dan reformasi kelembagaan (bagaimana kekuasaan didistribusikan) merupakan dua agenda yang berbeda, meskipun sering ditumpangtindihkan dalam wacana publik. Terpilihnya seorang Sekjen perempuan dari Global South, misalnya, akan menjadi simbol penting dan preseden historis. Namun simbol tersebut tidak otomatis mengubah struktur Dewan Keamanan yang tetap didominasi lima kekuatan pemegang veto.

Dengan kata lain, tuntutan keadilan Global South sesungguhnya menyasar dua tingkat sekaligus: tingkat personal-simbolik (siapa yang duduk di kursi Sekjen) dan tingkat struktural-konstitusional (bagaimana Piagam PBB dan mekanisme Dewan Keamanan direformasi). Kandidat mana pun yang terpilih pada Desember 2026 akan menghadapi ekspektasi tinggi untuk mendorong reformasi struktural tersebut, sementara pada saat yang sama kewenangannya sebagai Sekjen secara konstitusional terbatas—ia adalah kepala administratif, bukan lembaga yang dapat mengubah Piagam PBB secara sepihak.

Di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi kandidat terpilih: mampukah ia menjadi kekuatan moral dan diplomatik yang mendorong negara-negara besar untuk benar-benar membuka ruang reformasi, ataukah ia akan terjebak dalam keterbatasan struktural yang sama seperti para pendahulunya—termasuk Guterres, yang di ujung masa jabatannya sendiri mengakui bahwa reformasi Dewan Keamanan “sangat penting” namun belum juga terwujud.

6. Penutup

Pemilihan Sekretaris Jenderal PBB yang akan berlangsung pada masa Sidang Umum menjelang akhir 2026 bukan sekadar prosedur administratif pergantian pucuk pimpinan. Ia menjadi cermin dari pertarungan lebih besar antara tatanan multilateral warisan pasca–Perang Dunia II dan tuntutan keadilan global yang terus menguat dari negara-negara Global South, termasuk Indonesia. Komposisi tujuh kandidat saat ini—dengan dominasi representasi Amerika Latin, Karibia, dan Afrika, serta peluang sejarah bagi kepemimpinan perempuan—mencerminkan kemajuan simbolik yang patut diapresiasi.

Namun, tanpa disertai reformasi struktural atas hak veto dan komposisi Dewan Keamanan, kemajuan simbolik tersebut berisiko berhenti sebagai perubahan wajah tanpa perubahan sistem. Bagi Indonesia dan negara-negara Global South lainnya, momentum pemilihan Sekjen 2026 semestinya dijadikan pengungkit untuk terus mendorong agenda reformasi yang lebih substantif, alih-alih berhenti pada perayaan simbolik atas terpilihnya sosok baru.

Daftar Pustaka

CNN Indonesia. (2026, 25 Juli). Daftar 7 kandidat Sekjen PBB bakal gantikan António Guterres. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260726131623-127-1384977/daftar-7-kandidat-sekjen-pbb-bakal-gantikan-antnio-guterres

CNN Indonesia. (2026, 15 Mei). RI dorong PBB lebih berdaya dan representasi negara Global South. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260515125510-113-1358829/ri-dorong-pbb-lebih-berdaya-dan-representasi-negara-global-south

Jatim Times. (2026, 26 Juli). 7 kandidat Sekjen PBB pengganti António Guterres, ada mantan presiden hingga diplomat senior. https://jatimtimes.com/baca/3331347655/20260726/065100/7-kandidat-sekjen-pbb-pengganti-ant-nio-guterres-ada-mantan-presiden-hingga-diplomat-senior

Kompas.com. (2026, 25 Juli). Daftar 6 kandidat Sekjen yang bersaing memimpin PBB. https://www.kompas.com/global/read/2026/07/25/130100670/daftar-6-kandidat-sekjen-yang-bersaing-memimpin-pbb

Koran Jakarta. (2026, 24 Juli). PBB mencari Sekjen baru, enam kandidat berdebat sampaikan visi. https://koran-jakarta.com/2026-07-24/pbb-mencari-sekjen-baru-enam-kandidat-berdebatsampaikan-visi

Monitorday.com. (2026, Juli). PBB bakal gelar debat terbuka calon Sekjen, enam kandidat siap adu gagasan. https://monitorday.com/pbb-bakal-gelar-debat-terbuka-calon-sekjen-enam-kandidat-siap-adu-gagasan/

ANTARA News. (2026, 15 Mei). BRICS dorong perempuan pimpin Sekjen PBB. https://www.antaranews.com/berita/5569183/brics-dorong-perempuan-pimpin-sekjen-pbb

ANTARA News Yogyakarta. (2026, 28 Mei). Sugiono dorong reformasi PBB dan DK PBB. https://jogja.antaranews.com/berita/831637/sugiono-dorong-reformasi-pbb-dan-dk-pbb

ANTARA News Riau. (2026, 24 Oktober). Hak veto PBB harus direformasi, akademisi serukan keadilan global. https://riau.antaranews.com/berita/428441/hak-veto-pbb-harus-direformasi-akademisi-serukan-keadilan-global

ANTARA News Sulteng. (2026, 2 Juli). Sekjen PBB: Hukum global sedang digantikan oleh hukum rimba. https://sulteng.antaranews.com/berita/372822/sekjen-pbb-hukum-global-sedang-digantikan-oleh-hukum-rimba

InfoPublik. (2026, 28 Mei). Menlu RI desak reformasi PBB dan Dewan Keamanan. https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/972146/menlu-ri-desak-reformasi-pbb-dan-dewan-keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2025, 7 Juli). Dampingi Presiden Prabowo Subianto hadiri KTT BRICS, Menko Airlangga sebut BRICS berkomitmen perkuat multilateralisme dan dorong reformasi tata kelola global. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6457/

Sekretariat Presiden RI. (2025, 7 Juli). Hadiri sesi pleno KTT BRICS 2025, Presiden Prabowo tegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian dan reformasi global. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/hadiri-sesi-pleno-ktt-brics-2025-presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-indonesia-pada-perdamaian-dan-reformasi-global/

kumparan. (2025, 8 Oktober). Sejumlah pemimpin dunia sorot PBB yang belum pernah punya Sekjen perempuan. https://kumparan.com/kumparanwoman/sejumlah-pemimpin-dunia-sorot-pbb-yang-belum-pernah-punya-sekjen-perempuan-260W1WgWbPR

Tribunnews.com. (2026, 16 Juli). Sosok 5 calon Sekjen PBB, 4 diantaranya perempuan. https://www.tribunnews.com/internasional/7855309/sosok-5-calon-sekjen-pbb-4-diantaranya-perempuan